Taipei, 10 Juli (CNA) Sebuah resolusi yang disahkan Parlemen Eropa (EP) pekan ini, yang menyerukan kerja sama lebih erat dengan mitra-mitra di Asia Timur, menyebut Taiwan sebanyak 44 kali dan berjanji untuk menolak "setiap perubahan sepihak secara koersif terhadap status quo" di Selat Taiwan, kata seorang diplomat Taiwan hari Jumat (10/7).
Langkah tersebut, yang berjudul "Rekomendasi tentang situasi geopolitik yang berubah di Asia Timur dan perlunya kerja sama yang lebih erat dengan mitra sehaluan di kawasan," disahkan pada Selasa dengan 542 suara setuju, 37 suara menolak, dan 79 abstain di badan legislatif yang beranggotakan 720 kursi itu.
Dalam penjelasan rekomendasinya, resolusi itu menggambarkan Taiwan sebagai "mitra demokratis kunci yang dapat diandalkan" yang berbagi "nilai-nilai bersama" dengan Uni Eropa (UE), termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan komitmen menegakkan multilateralisme serta tatanan internasional berbasis aturan.
Resolusi itu juga mengutip resolusi EP lain yang diadopsi pada 24 Oktober 2024, yang menyatakan EP menentang "distorsi berkelanjutan" Tiongkok terhadap Resolusi 2758 Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membenarkan klaimnya atas Taiwan dan "mengecam keras" latihan militer Tiongkok di dekat Taiwan.
Resolusi tersebut menyerukan kepada Dewan Eropa, Komisi Eropa, dan Perwakilan Tinggi Uni untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan untuk "menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dengan menolak setiap perubahan sepihak secara koersif terhadap status quo."
Resolusi itu juga mendesak lembaga-lembaga tersebut, bersama dengan negara anggota dan mitra sehaluan UE, untuk menyampaikan pesan yang jelas dan terkoordinasi bahwa tindakan sepihak secara koersif untuk mengubah status quo akan menimbulkan "biaya politik dan ekonomi yang signifikan."
Ditambahkan pula bahwa "setiap perbedaan harus diselesaikan secara damai melalui dialog" sesuai dengan hukum internasional dan dengan menghormati kehendak rakyat Taiwan.
Selain itu, resolusi tersebut menyerukan kepada mereka untuk "secara tegas mengingatkan bahwa kebebasan navigasi dan penerbangan, sebagaimana dijamin oleh hukum internasional, harus dihormati di Indo-Pasifik, termasuk di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan."
Resolusi itu juga mendesak lembaga-lembaga tersebut untuk secara aktif terlibat dalam upaya diplomatik guna mencegah eskalasi lebih lanjut di Selat Taiwan serta di Laut Cina Timur dan Selatan, serta mengembangkan rencana kontinjensi dan langkah mitigasi berdasarkan skenario eskalasi yang masuk akal, termasuk blokade Taiwan oleh angkatan laut Tiongkok.
Shieh Jhy-wey (謝志偉), perwakilan Taiwan untuk UE, mencatat dalam sebuah unggahan media sosial pada Jumat bahwa resolusi tersebut menegaskan pentingnya UE memperluas kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, dengan mengatakan kolaborasi semacam itu sesuai dengan kepentingan UE dan keamanan global.
Dokumen tersebut, kata Shieh, juga menyerukan pembentukan kerangka kerja sama komprehensif antara Taiwan dan UE di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, keamanan rantai pasok, keamanan siber, serta ketahanan sosial dan energi.
Resolusi itu juga mendukung partisipasi bermakna Taiwan dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangs tentang Perubahan Iklim, ucapnya.
Lebih lanjut, resolusi tersebut menyatakan bahwa Tiongkok akan menghadapi konsekuensi politik dan ekonomi yang signifikan jika berupaya mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak melalui tindakan koersif.
Resolusi itu menyerukan kepada para negara anggota dan mitra sehaluan UE untuk menyampaikan pesan yang jelas dan terkoordinasi bahwa setiap perbedaan lintas selat harus diselesaikan secara damai melalui dialog.
Kementerian Luar Negeri Taiwan hari Kamis menyampaikan terima kasih kepada EP karena telah mengambil "tindakan konkret" dalam mendukung Taiwan dengan mengadopsi resolusi tersebut.
Selesai/
