Lai peringatkan oposisi: Setujui pakta dagang atau hadapi tarif AS lebih tinggi

Taipei, 28 Jan. (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Selasa (27/1) mendesak Legislatif untuk menyetujui perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang masih belum diselesaikan, memperingatkan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan AS menaikkan tarif atas barang-barang Taiwan menjadi 25 persen atau lebih tinggi.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita FTV Taiwan, Lai mengatakan bahwa kesepakatan sementara yang dicapai pemerintahannya dengan AS merupakan hasil negosiasi yang panjang dan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan Taiwan.

Ketentuan perjanjian tersebut "sangat baik," kata Lai, seraya menambahkan bahwa ia berharap Legislatif akan menyetujui versi final dari kesepakatan itu dan tidak membuat Taiwan mengingkari janjinya.

Lai merujuk pada kesepakatan sementara dengan Amerika Serikat yang dicapai pada pertengahan Januari, di mana AS akan menurunkan tarif atas barang-barang Taiwan dari 20 persen menjadi 15 persen.

Sebagai imbalannya, Taiwan berkomitmen agar perusahaan-perusahaan Taiwan memberikan investasi langsung hingga US$250 miliar (Rp4,18 kuadriliun) di AS, sementara pemerintah akan memberikan jaminan kredit hingga US$250 miliar untuk perusahaan lain yang berinvestasi di AS.

Menurut Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun (鄭麗君), yang memimpin negosiasi, kesepakatan ini juga akan memberikan Taiwan perlakuan paling menguntungkan untuk semikonduktor dan produk lainnya di bawah Bagian 232 Undang-Undang Ekspansi Perdagangan AS, meskipun tarif dan kuota akhir masih belum difinalisasi.

Setelah perjanjian ditandatangani, perjanjian tersebut harus disetujui oleh Legislatif Taiwan yang dikuasai oposisi. Nasibnya juga bisa menjadi rumit oleh putusan Mahkamah Agung AS yang akan datang mengenai kewenangan Trump untuk memberlakukan tarif.

Lai memperingatkan bahwa jika Legislatif menunda persetujuan perjanjian tersebut, AS dapat menaikkan tarif atas Taiwan menjadi 25 persen "atau bahkan lebih tinggi."

Lai kemungkinan merujuk pada situasi di Korea Selatan, di mana Presiden AS Donald Trump pada hari Senin mengancam akan menaikkan tarif dari 15 persen menjadi 25 persen, karena "tidak memenuhi" perjanjian dagang yang dicapai tahun lalu.

Selain respons positif dari perusahaan Taiwan dan pasar saham terhadap kesepakatan dengan AS, "kecemasan" yang saat ini terjadi di Korea (atas potensi kenaikan tarif AS) menunjukkan bahwa perjanjian semacam itu memang diinginkan, kata Lai.

Anggaran pertahanan khusus

Dalam wawancara tersebut, Lai juga mendesak Legislatif untuk menyetujui anggaran pertahanan khusus sebesar NT$1,25 triliun (Rp666,5 triliun) yang diusulkan pemerintahannya, sambil mengkritik rencana tandingan yang diajukan oleh partai oposisi.

Ia berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan Taiwan, Yuan Legislatif terutama bertanggung jawab untuk "pengawasan," dan para legislator harus menghormati penilaian profesional dari Kementerian Pertahanan Nasional, yang mengusulkan anggaran tersebut.

Anggaran pertahanan khusus ini adalah "NT$1,25 triliun selama delapan tahun, atau NT$150-160 miliar per tahun, yang akan digunakan pemerintah untuk membangun T-Dome -- sistem pertahanan udara pintar -- dan memajukan industri pertahanan, yang semuanya saling terkait dan tak tergantikan," kata Lai.

Sebaliknya, Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang merupakan oposisi kecil, mengusulkan pemotongan anggaran menjadi NT$400 miliar, kata Lai, memperingatkan bahwa hal ini akan mengharuskan pengorbanan pembelian yang akan membuat T-Dome memiliki "lubang" di dalamnya.

Pengesahan salah satu dari rancangan anggaran khusus tersebut akan menjadi pengeluaran besar bagi Taiwan, di mana total belanja pertahanan dalam usulan anggaran pemerintah tahun 2026, yang masih tertahan di Legislatif, sekitar NT$950 miliar.

Sementara itu, oposisi utama Kuomintang (KMT) belum memutuskan apakah akan meninjau anggaran pertahanan khusus pemerintah atau mengusulkan anggaran sendiri, kata seorang legislator KMT kepada CNA dengan syarat anonim.

Selesai/ML