Taipei, 31 Des. (CNA) Legislator oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), Selasa (30/12) memblokir rancangan undang-undang yang mengesahkan anggaran pertahanan khusus sebesar NT$1,25 triliun (Rp664 triliun) agar tidak dimasukkan ke dalam agenda sidang pleno Yuan Legislatif (Parlemen) pada Jumat.
Anggaran khusus tersebut telah disetujui Yuan Eksekutif (Kabinet) pada 27 November untuk mendanai pengadaan senjata dan program pengembangan bersama dengan Amerika Serikat (AS) dari 2026 hingga 2033.
Dalam rapat Komite Prosedur Legislatif hari Selasa, KMT dan TPP, untuk yang kelima kalinya bulan ini, memblokir usulan partai penguasa Partai Progresif Demokratik (DPP) untuk memasukkan anggaran tersebut ke dalam agenda sidang pleno hari Jumat, dan malah meloloskan agenda yang didukung KMT dengan suara 10-8.
Pemblokiran anggaran khusus ini terjadi saat Tiongkok melakukan latihan militer skala besar hari kedua di sekitar Taiwan pada Selasa, yang tampaknya merupakan respons terhadap penjualan senjata AS senilai US$11,1 miliar (Rp185 triliun) ke Taiwan yang diumumkan Washington pada 17 Desember.
Mengomentari latihan tersebut, Sekretaris Jenderal Fraksi Parlemen KMT Lo Chih-chiang (羅智強) berpendapat bahwa DPP bertanggung jawab atas latihan tersebut, dengan mencatat bahwa pesawat tempur dan kapal perang Tiongkok tidak pernah melintasi garis median Selat Taiwan saat KMT berkuasa.
"Posisi tegas KMT adalah berinvestasi dalam kesiapan tempur, tetapi juga berinvestasi dalam perdamaian," katanya.
Lo mengklaim bahwa sebenarnya Presiden Lai Ching-te (賴清德) lah yang memblokir anggaran pertahanan khusus dengan menolak untuk berbicara di hadapan Legislatif dan menjawab pertanyaan, seperti yang diminta KMT dan TPP.
Lai mengatakan dalam sebuah wawancara pada Minggu bahwa ia terbuka untuk menyampaikan pidato kenegaraan di Legislatif, tetapi berpendapat bahwa interpelasi legislatif terhadap kepala negara akan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Konstitusi.
Sementara itu, Legislator DPP Puma Shen (沈伯洋) mengecam partai oposisi karena tidak hanya memblokir anggaran, tetapi juga menolak untuk membahasnya.
Ia berpendapat bahwa fungsi Komite Prosedur hanyalah memberikan nomor pada rancangan undang-undang dan mengirimkannya ke komite terkait.
Jika oposisi ingin melakukan pengawasan, anggaran khusus seharusnya dikirim ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Nasional dan diperiksa di sana, kata Shen.
Selesai/JC
