Taipei, 29 Des. (CNA) Saat Beijing memulai putaran baru latihan militer di sekitar Taiwan pada hari Senin (29/12), Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa dan oposisi utama Kuomintang (KMT) saling mengecam pendekatan masing-masing terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) RRT mengatakan bahwa mereka memulai latihan dengan sandi "Misi Keadilan 2025" pada Senin di Selat Taiwan dan perairan di utara, barat daya, tenggara, dan timur Taiwan.
PLA juga mengatakan akan melakukan latihan tembak langsung Selasa dari pukul 8 pagi hingga 6 sore di lima zona maritim dan wilayah udara yang telah ditentukan di sekitar Taiwan.
Latihan ini merupakan salah satu yang terbesar yang menargetkan Taiwan tahun ini, dan memicu saling tuding antara DPP dan KMT.
Juru bicara DPP Wu Cheng (吳崢) mengkritik Ketua KMT Cheng Li-wen (鄭麗文) karena mengatakan ia akan memprioritaskan kunjungan ke Beijing pada paruh pertama 2026 dan menggambarkan kemungkinan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) memiliki "Signifikansi strategis besar."
Wu mengatakan pernyataan Cheng, yang dibuat saat Tiongkok mengumumkan latihan tersebut, menunjukkan bahwa pendekatan lintas Selat Taiwan KMT lebih mengutamakan Beijing dan mengabaikan keamanan serta martabat Taiwan.
Ia juga mengatakan waktu pelaksanaan latihan, yang datang tak lama setelah Forum Kota Kembar Taipei-Shanghai yang berakhir pada hari Minggu, melemahkan klaim KMT bahwa pertukaran lintas selat membantu meredakan ketegangan.
Sebagai tanggapan, Cheng mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tekanan militer Tiongkok berasal dari apa yang ia sebut sebagai "Kebijakan lintas selat yang salah" dari pemerintah DPP, dengan berargumen bahwa pendekatan konfrontatif Presiden Lai Ching-te (賴清德) telah meningkatkan risiko keamanan dan kecemasan internasional.
Cheng mengatakan KMT tidak mengharapkan Beijing menghentikan persiapan militer sebagai tanggapan atas seruan dari partai oposisi, dan ia menuduh Lai memprovokasi konfrontasi sambil mengharapkan partai oposisi tetap membuka pintu bagi perdamaian lintas selat.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pertahanan pemerintah, dengan berargumen bahwa pembicaraan tentang membangun ketahanan dilemahkan oleh kekurangan tentara profesional untuk mengoperasikan persenjataan Taiwan yang terus bertambah dan penolakan terhadap usulan peningkatan gaji serta kondisi bagi prajurit karier.
Sementara itu, Huang Kuo-chang (黃國昌), ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP), partai oposisi yang lebih kecil, mengecam latihan militer Tiongkok, dengan mengatakan bahwa latihan tersebut tidak akan membantu memajukan perdamaian lintas selat atau stabilitas regional dan justru memperdalam ketegangan.
Huang memperingatkan bahwa intimidasi militer yang berkelanjutan hanya akan meningkatkan ketidakpastian di kawasan.
TPP mendesak Beijing untuk menghentikan tindakan yang merusak stabilitas di Selat Taiwan dan bertindak secara bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian regional.
Selesai/ML
