Taipei, 16 Des. (CNA) Mantan utusan tertinggi Taiwan untuk Filipina, Gary Lin (林松煥), pada Senin (15/12) mengenang bagaimana ia berupaya membangun kembali hubungan bilateral melalui pertukaran antarwarga setelah insiden penembakan fatal pada tahun 2013 yang memicu krisis diplomatik selama berbulan-bulan antara kedua negara.
Berbicara dalam sebuah acara pers untuk mempromosikan memoar barunya, Lin mengenang tantangan yang ia hadapi ketika hubungan Taipei-Manila berada pada titik terendah setelah insiden Guang Da Xing No. 28 (廣大興事件) pada Mei 2013.
Lin mengatakan bahwa ia awalnya ditempatkan di Norwegia, namun diminta oleh Kementerian Luar Negeri untuk mengambil posisi utusan tertinggi di Manila pada September 2014 karena pengalamannya dengan Filipina.
Salah satu prioritas utamanya, kata Lin, adalah mempromosikan pertukaran yang lebih bersahabat antara kedua pihak. Ini termasuk mengubah perjanjian penerbangan bilateral untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung, serta melonggarkan peraturan visa, seperti menyederhanakan prosedur untuk kelompok tur terorganisir, ujarnya.
Langkah-langkah ini membantu meningkatkan jumlah pengunjung Filipina ke Taiwan dari kurang dari 200.000 kunjungan per tahun menjadi sekitar 500.000, katanya.
Lin menjabat sebagai perwakilan Taiwan untuk Manila lebih dari setahun setelah insiden Mei 2013 di mana kapal patroli Penjaga Pantai Filipina menembak dan membunuh nelayan Taiwan berusia 65 tahun, Hung Shih-cheng (洪石成), di perairan yang tumpang tindih.
Setelah insiden tersebut, Taiwan memberlakukan sanksi terhadap Filipina dan melakukan latihan angkatan laut dan penjaga pantai selama dua hari di dekat lokasi kejadian.
Vonis
Setelah penyelidikan, Biro Investigasi Nasional Filipina merekomendasikan agar delapan personel Penjaga Pantai Filipina yang terlibat dalam penembakan tersebut didakwa dengan pembunuhan. Pada September 2019, semua delapan orang dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman antara delapan hingga 15 tahun penjara, dan diperintahkan membayar kompensasi kepada keluarga Hung.
Lin mengatakan penyebab utama insiden tersebut adalah tidak adanya batas-batas penangkapan ikan yang didefinisikan dengan jelas dan disepakati bersama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih.
Namun, karena Filipina, seperti kebanyakan negara lain, menganut kebijakan Satu Tiongkok dan tidak secara resmi mengakui Republik Tiongkok (Taiwan), kecil kemungkinan untuk mengadakan pembicaraan formal dengan Taipei mengenai penetapan batas-batas tersebut, kata Lin.
Sebagai gantinya, ia bekerja sama dengan pihak Filipina untuk membangun mekanisme guna memastikan bahwa kekerasan tidak akan digunakan ketika nelayan dari kedua negara beroperasi di ZEE yang tumpang tindih.
Upaya ini berpuncak pada perjanjian kerja sama penegakan hukum di bidang perikanan pada November 2015. Sejak saat itu, Kelompok Kerja Teknis Taiwan-Filipina secara rutin bertemu untuk membahas dan menyelesaikan sengketa perikanan, tambahnya.
Lin memulai dinas luar negeri pada tahun 1980 dan pensiun pada 2018 setelah menyelesaikan masa tugasnya di Manila. Ia juga pernah menjabat sebagai duta besar Taiwan untuk Kepulauan Marshall dari 2001 hingga 2003.
Selesai/ja
