Taipei, 11 Okt. (CNA) Partai-partai oposisi Taiwan pada Hari Nasional hari Jumat (10/10) menuduh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa memanfaatkan kekuatan politik untuk memperdalam perpecahan sosial dan melemahkan institusi demokrasi dengan menggelar kampanye pemakzulan nasional yang menargetkan legislator oposan.
Dalam acara Hari Nasional terpisah di Taipei, Ketua Kuomintang (KMT) Eric Chu (朱立倫) dan Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Huang Kuo-chang (黃國昌) sama-sama mengkritik pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德) karena mengutamakan kepentingan partai di atas persatuan nasional.
Berbicara pada upacara pengibaran bendera KMT, Chu mengatakan gelombang kampanye penarikan mandat terhadap legislator oposisi merupakan krisis terbesar dalam sejarah demokrasi Taiwan, dan menuduh DPP menyalahgunakan mekanisme negara.
Chu juga memperingatkan bahwa ekonomi Taiwan menghadapi tantangan yang semakin besar di tengah perubahan kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian global.
Ia mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa industri-industri utama, seperti semikonduktor, tetap berbasis di Taiwan guna memperkuat daya saing dan ketahanan jangka panjang.
Mengenai isu lintas selat, Chu mengatakan masa depan Taiwan tidak boleh bergantung pada Washington maupun Beijing.
"Republik Tiongkok (ROC) harus mandiri," ujarnya, seraya menambahkan bahwa partainya mendukung penguatan pertahanan nasional sambil menjaga pertukaran yang stabil dan konstruktif di Selat Taiwan.
Berbicara di sela-sela acara resmi Hari Nasional di Kantor Kepresidenan, Huang mengatakan pemerintahan DPP selama setahun terakhir telah memperdalam ketidakpercayaan dan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu domestik yang mendesak.
Ia mendesak Lai untuk menyembuhkan luka akibat konflik partisan dan berupaya memulihkan kepercayaan publik.
Huang juga memperingatkan bahwa Taiwan menghadapi tekanan internal dan eksternal yang semakin intens, dengan menyebut tarif tinggi AS dan pertemuan yang diantisipasi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平).
TPP mengeluarkan pernyataan yang mendesak Lai untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai "Budaya toksik serangan daring, disinformasi, dan penggunaan hukum sebagai senjata," serta bertindak sebagai presiden bagi seluruh rakyat Taiwan dengan memimpin upaya membangun kembali demokrasi dan kohesi sosial.
Selesai/JC
