Taipei, 29 Agu. (CNA) Pejabat Indonesia harus menunjukkan empati yang tulus dan mulai mendengarkan aspirasi publik dalam merespons demonstrasi baru-baru ini, yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis) kepolisian pada Kamis (28/8), kata Aswin Lin, doktor bidang politik lulusan Taiwan.
Dalam wawancara bersama CNA pada Jumat, Aswin, lulusan Program Doktoral Asia-Pasifik National Chengchi University, menyebut demonstrasi yang terjadi belakangan meledak karena aspirasi publik tidak didengar.
Hal ini diperburuk dengan tanggapan-tanggapan nirempati yang muncul dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang semakin memancing amarah masyarakat, ujarnya.
"Kalau dalam keadaan begini terlalu berlarut, bukan tidak mungkin akan ada 'institusi lain' yang 'harus mengambil alih' dan bisa mengubah demokrasi Indonesia," Aswin memperingatkan.
Selain itu, hubungan yang baik dengan masyarakat juga harus mulai dibangun elite agar tidak semakin menyakiti publik. Pernyataan publik dari para pejabat sudah harus bisa berempati pada kondisi berat yang tengah dialami masyarakat terutama di bidang ekonomi, kata Aswin.
Menurut Aswin, banyak hal yang selama ini menarik perhatian publik, seperti lonjakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan menimbulkan aksi massa yang masif seperti di Pati.
Sementara itu, berbagai peristiwa, mulai dari tidak tuntasnya tragedi Kanjuruhan 2022 hingga kini, menimbulkan perasaan antipati publik sekaligus menunjukkan lemahnya pengelolaan kerumunan oleh kepolisian Indonesia, menurutnya.
"Setiap kali ada peristiwa yang melibatkan kerumunan massa, pasti ada korbannya. Dan kadang si korban itu muncul dari si Polisi itu sendiri. Jadi polisi itu sangat dipertanyakan kemampuan pengendalian kerumunannya," ucap Aswin.
Aswin juga menegaskan agar insiden yang menewaskan pengemudi ojol ini diusut tuntas agar tidak mengecewakan publik untuk kesekian kalinya.
Adapun untuk diaspora Indonesia di Taiwan, Aswin menilai yang bisa dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kepedulian pada isu-isu di dalam negeri.
Aswin tak memungkiri ada keterbatasan dari orang Indonesia di Taiwan untuk terlibat aktif dalam isu tersebut, namun merangkum banyak informasi dan meningkatkan kepedulian bisa menjadi jalan keterhubungan dengan gerakan di Indonesia.
"Dari situ kita akan lebih bisa bersimpati dan berempati dengan kejadian yang terjadi di Indonesia," kata Aswin.
Sebelumnya, Kamis malam seorang pengemudi ojol meninggal dunia setelah dilindas taktis kepolisian dalam aksi demonstrasi di sekitar Pejompongan, Jakarta.
Pengemudi ojol, yang diketahui bernama Affan Kurniawan, tengah berada di sekitar wilayah tersebut yang sejak beberapa hari belakangan memang ramai dengan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dari rentetan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Mengutip Antara, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim mengatakan, saat ini sedang memeriksa tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya terkait insiden rantis yang menabrak seorang pengemudi ojol.
Karim mengatakan bahwa ketujuh anggota tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan dan telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut dan mengatakan ia menyesali peristiwa yang terjadi.
"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk korban serta seluruh keluarga dan juga seluruh keluarga besar ojol," ucapnya kepada awak media di Jakarta, Kamis malam, dikutip dari Antara.
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan kepada jajaran penegak hukum agar insiden ini diusut secara tuntas dan transparan. Dikutip dari Antara, dalam video keterangan pers yang dimuat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menegaskan petugas yang terlibat harus bertanggung jawab.
Bahkan, jika terbukti aparat melakukan perbuatan di luar ketentuan yang berlaku, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.
"Seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku," kata Prabowo, dilansir dari Antara.
Sementara itu, sejumlah gerakan sipil di Indonesia juga bersuara terkait insiden memilukan itu.
Dalam siaran pers yang diterima CNA, Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan mereka turut berbelasungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban kekerasan, khususnya mendiang Affan. Menurut koalisi, seharusnya demonstran dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat, bukan dianggap musuh pemerintah.
"Kekerasan yang terjadi adalah tindakan yang berlebihan oleh aparat kepolisian sehingga harus dimintai kejelasan pertanggungjawabannya. Proses hukum terhadap pelaku kekerasan khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus dilakukan secara holistik dan transparan," kata Julius Ibrani, ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang merupakan bagian dari koalisi.
Menurut dia, kekerasan yang terjadi adalah preseden buruk yang merusak nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Dalam negara hukum sudah semestinya penanganan aksi massa dilakukan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku, termasuk tahapan penanganan berbasis eskalasi, kata Julius.
Selain itu, koalisi beranggapan, kekerasan berlebihan harus segera dihentikan dan sudah semestinya penanganan aksi masa dilakukan secara proporsional dan profesional dan menghindari berbagai bentuk kekerasan berlebihan.
"Sudah semestinya negara dalam hal ini DPR dan pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang merugikan masyarakat seperti menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, kenaikan pajak rakyat, dan lainnya," kata koalisi.
"Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang kritis seharusnya para anggota DPR dan Pemerintah sensitif dan berperspektif keadilan sosial serta tidak menuntut hal-hal yang berlebihan dan merugikan rakyat. DPR dan Pemerintah tidak bisa lepas tanggungjawab dari kekerasan yang terjadi," demikian koalisi menyampaikan.
Koalisi ini terdiri dari sejumlah LSM hukum seperti PBHI, Imparsial, Centra Initiative, De Jure, Raksha Initiative.
Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengecam insiden tersebut. Menurut dia, kejadian itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak bisa ditoleransi dan berpotensi kuat melanggar HAM.
Bersamaan dengan itu, dia meminta Kepolisian Negara RI mengoordinasikan seluruh elemennya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM saat menghadapi massa aksi, dikutip dari Antara.
Selesai/JC
