Taipei, 19 Juni (CNA) Partai Progresif Demokratik (DPP) hari Rabu (18/6) menyetujui rancangan peraturan pencalonan anggota dewan kota administratif khusus tahun 2026 yang memperluas peluang imigran baru yang pertama kali mencalonkan diri untuk terpilih dalam pemilihan internal.
Hasil survei pemilihan internal partai untuk pendatang baru akan dikalikan 1,1, sementara di antara mereka yang berusia 35 tahun ke bawah atau imigran baru akan dikalikan 1,2, menurut rancangan yang disetujui di rapat Dewan Pimpinan Pusat DPP pada Rabu dan akan dibahas dalam Kongres Nasional pada 28 Juni itu.
Rancangan itu juga mempertahankan klausul yang menetapkan tambahan bobot hasil survei tidak akan diberikan ke mereka yang mencalonkan diri di daerah pemilihan yang sama atau sebagian tumpang tindih dengan jabatan publik tertentu yang sedang atau pernah dipegang pasangan atau kerabat hingga derajat ketiga mereka.
Jabatan ini termasuk presiden, wakil presiden, legislator, wali kota administratif khusus, bupati/wali kota, anggota dewan kota administratif khusus, kepala desa/lurah dan anggota dewan daerah sebelum ditingkatkan menjadi kota administratif khusus, serta kepala distrik pegunungan Penduduk Asli kota administratif khusus.
Kota administratif khusus adalah unit divisi administratif tingkat pertama di Taiwan yang setara dengan provinsi. Wilayah-wilayah yang memegang titel tersebut, disertai tahun pengangkatannya, adalah Taipei pada 1967; Kaohsiung, New Taipei, Taichung, dan Tainan pada 2010, serta Taoyuan pada 2014.
Sementara itu, distrik pegunungan Penduduk Asli di kota administratif khusus termasuk Wulai di New Taipei; Fuxing, Taoyuan; Heping di Taichung; serta Namasia, Tauyuan, dan Maolin di Kaohsiung.
Legislator DPP, Wang Shih-chien (王世堅), saat diwawancarai sebelum rapat, mengatakan bahwa seseorang tidak seharusnya kehilangan hak untuk berpartisipasi secara adil dalam pemilihan hanya karena anggota keluarganya adalah politisi.
Hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, bukan disebabkan faktor eksternal, kata Wang, menambahkan bahwa ia menganggap aturan tersebut bersifat diskriminatif dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan internal.
Peserta rapat menyampaikan bahwa dalam pertemuan, Wang secara langsung mengusulkan kepada Ketua DPP Lai Ching-te (賴清德) untuk menghapus klausul tersebut, namun faksi-faksi lain memiliki pendapat berbeda.
Lai, yang juga menjabat sebagai presiden, menegaskan bahwa aturan tersebut merupakan kelanjutan dari ketentuan sebelumnya, dan bahwa DPP tidak seharusnya kembali ke sistem politik berbasis dinasti keluarga, sehingga klausul tersebut tetap dipertahankan.
Setelah rapat, anggota Komite Tetap Pusat DPP menyatakan bahwa tidak diberikannya bobot tambahan kepada politisi keturunan terutama bertujuan untuk menarik dukungan dari pemilih muda, mencatat dalam hal ini partainya bergerak lebih cepat dari Kuomintang, oposisi utama.
Sekretaris Jenderal DPP, Lin Yu-chang (林右昌), menjelaskan bahwa pencalonan anggota dewan kota administratif khusus pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya tanpa perubahan signifikan
Yang baru ditambahkan, kata Lin, adalah pengecualian penambahan bobot survei terhadap kepala desa/lurah dan anggota dewan suatu daerah sebelum wilayah tersebut diangkat menjadi kota administratif khusus.
(Oleh Sophia Yeh, Wen Kuei-hsiang, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
