Taipei, 28 Mei (CNA) Taiwan diperkirakan akan mengumumkan program percobaan pembukaan bersyarat untuk pekerja migran asing (PMA) bekerja di industri perhotelan negara tersebut paling cepat paruh kedua tahun ini, kata Direktur Jenderal Pariwisata Chou Yung-hui (周永暉) pada Selasa (27/5).
Chou hari Selasa mengatakan kepada media bahwa program tersebut masih dalam tahap perencanaan agar perekrutan PMA dilakukan dengan syarat tertentu, misalnya harus mempekerjakan pekerja lokal terlebih dahulu, termasuk prioritas untuk usia paruh baya dan perempuan.
Direktorat Jenderal Pariwisata (TA) akan terus berdiskusi dengan asosiasi perhotelan dan pelaku usaha, dan jika memungkinkan, program uji coba ini dapat diumumkan secara publik pada paruh kedua tahun ini, kata Chou.
Chou menambahkan bahwa PMA yang direkrut juga harus memenuhi standar tertentu, termasuk persyaratan bahasa, seperti bisa sedikit bahasa Inggris atau Mandarin. TA menyatakan sikap "Hati-hati namun optimistis" terhadap hal ini, lanjutnya.
Mengenai jumlah kuota PMA yang akan dibuka, Chou mengatakan itu akan bergantung pada pelaku usaha, dan detail lebih lanjut akan dijelaskan secara resmi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).
Menanggapi hal ini, MOL hari Selasa menegaskan bahwa dalam kebijakan pembukaan tenaga kerja lintas negara, mereka menjunjung prinsip bahwa hak tenaga kerja lokal harus diutamakan.
Dalam kerangka prinsip tersebut, kata MOL, kementerian juga akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja industri, dan mereka akan mengarah pada perekrutan lebih banyak pekerja profesional asing.
MOL menyatakan bahwa program pembukaan izin ini masih dalam tahap kajian dan evaluasi bersama instansi pemerintah, dan keputusan akan diambil dengan pertimbangan yang menyeluruh.
Sementara itu, pada Rabu, Taiwan Labour Front (TLF) dalam sebuah rilis pers mempertanyakan pengumuman TA dengan mengatakan bahwa ditjen tersebut bukanlah instansi pengatur kebijakan PMA.
Program semacam ini harus melalui evaluasi menyeluruh dan diskusi terbuka, bukannya diarahkan secara sepihak melalui media, catat kelompok buruh tersebut.
TLF menyatakan bahwa kebijakan yang tidak tepat selama ini telah menyebabkan pelanggaran hak asasi PMA, sekaligus memperburuk kondisi kerja secara keseluruhan dan mendorong tren upah rendah di Taiwan.
Bila terjadi kekurangan tenaga kerja, perusahaan seharusnya menaikkan gaji dan memperbaiki kondisi kerja untuk menarik pekerja lokal, bukannya semata-mata mengandalkan PMA murah, kata TLF, menambahkan bahwa rendahnya upah menjadi penyebab utama rendahnya minat pencari kerja.
TLF menambahkan bahwa pada Agustus tahun lalu pemerintah sudah memperluas izin bagi industri perhotelan untuk mempekerjakan mahasiswa asing, sehingga pengumuman TA tergolong terburu-buru dan tidak konsisten.
Sebagai tanggapan, TA menyebutkan bahwa saat ini mereka masih berfokus untuk meningkatkan partisipasi peserta dan mahasiswa asing dalam program magang di sektor perhotelan, dan secara aktif mempercepat proses administratif.
Ditjen tersebut juga menegaskan mereka akan mengikuti arahan Kabinet dalam merumuskan kebijakan ini, dengan prinsip mengutamakan pekerja lokal, serta secara bertahap memperkenalkan lebih banyak tenaga kerja lintas negara untuk mendukung pembangunan nasional dan industri pariwisata.
(Oleh Yu Hsiao-han, Huang Chiao-wen, Elly Wu, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
