Taipei, 23 Apr. (CNA) Eric Chu (朱立倫), ketua partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT) hari Selasa (22/4) mengkritik kampanye pemakzulan massal yang menargetkan legislatornya sebagai "Aib bagi demokrasi."
Chu dan Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Huang Kuo-chang (黃國昌) bertemu hari Selasa dalam pertemuan pemimpin oposisi yang berjudul "Bawa Demokrasi Kembali ke Taiwan", untuk membahas tantangan ekonomi yang ditimbulkan tarif impor Amerika Serikat dan "Krisis demokrasi" yang sedang dialami Taiwan.
Chu mengatakan bahwa saat demokrasi di seluruh dunia berfokus pada tarif dan krisis utang nasional AS yang semakin mendekat, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan lebih peduli berpolitik dengan meluncurkan kampanye pemakzulan massal.
Baca juga: Puluhan ribu orang berunjuk rasa di Taipei untuk dukung pemakzulan legislator KMT
"Ini benar-benar aib bagi demokrasi Taiwan," kata Chu, menuding Presiden Lai Ching-te (賴清德) menjalankan pemerintahan yang "Diktatorial" dan "Menghancurkan demokrasi."
Alih-alih terlibat dalam dialog rasional dan mencari peluang untuk berkolaborasi dengan partai-partai oposisi yang memiliki mayoritas di Yuan Legislatif (Parlemen), Lai ingin "Membalikkan" hasil pemilihan legislatif Januari 2024 dengan meluncurkan kampanye pemakzulan massal terhadap legislator oposisi, kata Chu.
Taiwan sedang menyaksikan pertarungan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya karena gerakan pemakzulan berusaha untuk menyingkirkan partai politik terbesar dari Parlemen setelah memenangkan sebagian besar kursi dalam pemilihan nasional yang diadakan 15 bulan lalu.
Per 10 Maret, kampanye pemakzulan telah diluncurkan terhadap 34 dari 39 legislator KMT yang memenuhi syarat untuk diberhentikan berdasarkan UU Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik Taiwan. Sebagai balasan, pendukung KMT telah meluncurkan kampanye pemakzulan yang menargetkan 15 legislator DPP.
Baca juga: KMT akan gelar aksi pada 26 April untuk protes Presiden Lai
Gerakan tersebut berada dalam proses pengumpulan tanda tangan tahap kedua dan harus memenuhi ambang batas hukum 10 persen dari semua pemilih yang memenuhi syarat di sebuah konstituensi agar pemungutan suara pemakzulan dapat diadakan.
Sebagai tanggapan, Juru Bicara DPP Justin Wu (吳崢) mengatakan bahwa kampanye pemakzulan diluncurkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, bukan partainya.
Wu membantah pernyataan Chu bahwa gerakan protes massal ini "Diktatorial," dengan mengatakan bahwa itu adalah hak konstitusional warga negara. "Bagaimana mungkin menjalankan hak konstitusional bisa diktatorial atau tidak demokratis?" tanyanya.
Sementara itu, Huang menuding Lai "Melihat ke dalam untuk menargetkan musuh meskipun menghadapi perubahan besar."
Pada Agustus tahun lalu, mantan Ketua TPP Ko Wen-je (柯文哲) dibawa "Kejaksaan yang dikendalikan Lai," kata Huang.
Sejak itu, DPP telah berkolaborasi dengan kejaksaan dan beberapa media untuk menghancurkan TPP, kata Huang.
Ko ditahan pada 5 September 2024 karena dugaan korupsi selama masa jabatannya yang kedua sebagai wali kota Taipei.
Baca juga: Ribuan orang berkumpul untuk dukung Ko Wen-je dan kecam pemerintahan DPP
Chu kemudian mencatat bahwa Ko telah ditahan selama delapan bulan. "Jika ada bukti, tunjukkan. Jangan coba memaksa seseorang untuk mengaku bersalah dengan menahannya," ujarnya.
Sebagai tanggapan, Wu mengatakan bahwa tuduhan bahwa Lai telah secara pribadi campur tangan dalam proses peradilan tidak berdasar.
Selesai/IF
