Wali Kota Taipei desak mosi tidak percaya terhadap Kabinet

Taipei, 18 Apr. (CNA) Wali Kota Taipei Chiang Wan-an (蔣萬安) dari partai oposisi utama Kuomintang (KMT) pada Kamis (17/4) menyerukan agar Legislatif (Parlemen) mengajukan mosi tidak percaya untuk menggulingkan Kabinet, dengan menuduh pemerintahan Lai Ching-te (賴清德) menyalahgunakan kekuasaan yudisial.

Berbicara dalam sebuah protes di luar Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Kamis malam, Chiang mendesak partai-partai oposisi memanfaatkan mayoritas gabungan mereka di parlemen untuk meloloskan mosi tersebut.

Pernyataan Chiang muncul setelah empat kantor lokal KMT digerebek dalam beberapa hari terakhir, dan sejumlah staf diperiksa terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam petisi pemakzulan legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa.

KMT mengecam tindakan itu sebagai bentuk persekusi politik.

"Legislatif harus mendorong pemecatan Kabinet alih-alih membiarkan kekuasaan berkuasa terus menyakiti Taiwan secara tidak adil," kata Chiang.

Chiang menyebut ini sebagai aksi protes pertamanya terhadap sistem peradilan Taiwan, dan ia hadir “Sebagai warga negara Republik Tiongkok, warga Taipei, dan ayah dari tiga anak.”

Ia mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas tindakannya dan telah menginstruksikan para pejabat Departemen Kepolisian Kota Taipei untuk tetap menegakkan hukum seperti biasa.

Sesuai Undang-Undang Aksi Unjuk Rasa, demonstrasi dilarang di area kejaksaan dan sekitarnya tanpa izin terlebih dahulu.

"Baru-baru ini, kita telah melihat Partai Progresif Demokratik (DPP) menggunakan sistem yudisial untuk menekan perbedaan pendapat. Salah satu dari kita bisa menjadi korban berikutnya jika kita berdiri melawan mereka yang berkuasa," kata Chiang.

Berdasarkan Amandemen Tambahan Konstitusi Republik Tiongkok, jika mosi tidak percaya disetujui, perdana menteri dapat meminta presiden untuk membubarkan Yuan Legislatif.

Mengenai kemungkinan Lai membubarkan Legislatif, Chiang mengatakan publik akan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap partai yang berkuasa dengan memilih kandidat oposisi dalam pemilu legislatif berikutnya.

Menurut ketentuan, Yuan Legislatif dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri dengan dukungan minimal sepertiga dari seluruh anggota. 

Mosi tersebut dapat diloloskan dengan mayoritas dari total 113 kursi. Jika disetujui, perdana menteri harus mengundurkan diri dalam waktu 10 hari dan dapat meminta presiden membubarkan parlemen.

Jika mosi ditolak, parlemen tidak dapat mengajukan mosi baru terhadap perdana menteri yang sama dalam jangka waktu satu tahun.

Saat ini, KMT menguasai 54 kursi di parlemen dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) memegang delapan kursi.

TPP juga menuduh DPP melampaui batas keadilan, dengan menyatakan dakwaan korupsi terhadap mantan ketua mereka Ko Wen-je (柯文哲) tidak didukung bukti kuat dan bermotif politik.

Chiang adalah salah satu pemimpin daerah KMT pertama yang mengumumkan partisipasinya dalam protes setelah Ketua KMT Eric Chu (朱立倫) lebih awal pada hari itu meminta publik untuk menyuarakan kemarahan dan frustrasi mereka dengan Kantor Kejaksaan Distrik Taipei.

Huang Lu Chin-ju (黃呂錦茹), ketua cabang KMT Taipei, termasuk salah satu dari empat orang yang diperiksa oleh kejaksaan pada Kamis. Pada Jumat dini hari, kejaksaan mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menahan mereka.

Selesai/IF