Taipei, Jan. 20 (CNA) Pemerintah Taiwan dan legislatif yang dikuasai partai oposisi terus bersitegang pada Senin (20/1) terkait pemotongan anggaran yang direncanakan untuk proposal anggaran Kabinet tahun 2025, menjelang pemungutan suara final yang dijadwalkan pada Selasa.
Proposal anggaran yang disetujui Kabinet pada Agustus lalu menetapkan pengeluaran pemerintah tahun fiskal 2025 sebesar NT$3,1325 triliun (Rp1,550 kuadriliun) dengan pendapatan diproyeksikan sebesar NT$3,1534 triliun, menghasilkan surplus sebesar NT$20,9 miliar.
Namun, pada Sabtu, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), dua partai oposisi utama di Taiwan, Jumat memotong NT$93,98 miliar, atau sekitar 3 persen dari anggaran pemerintah pusat 2025 dalam peninjauan pembacaan kedua di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).
Anggaran tersebut dijadwalkan untuk pembahasan ketiga dan terakhir pada Selasa, hari terakhir sesi legislatif saat ini.
Pada konferensi pers Senin, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengkritik pendekatan oposisi yang disebutnya "Tidak masuk akal," dengan peringatan bahwa pemotongan ini, terutama pada anggaran perjalanan dan promosi kebijakan kementerian, dapat menghambat operasional pemerintah.
Cho mengatakan Kabinet telah menyetujui pengeluaran pemerintah sebesar NT$3,1 triliun untuk tahun 2025, meningkat NT$280,6 miliar, atau sekitar 10 persen, dibandingkan anggaran 2024.
Peningkatan pengeluaran tersebut dimungkinkan oleh meningkatnya pendapatan pajak dan pertumbuhan PDB selama beberapa tahun terakhir, kata Cho, yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan lebih banyak investasi jangka panjang pada infrastruktur publik di Taiwan.
Sebagai contoh, usulan kenaikan pengeluaran sebesar NT$280,6 miliar mencakup tambahan NT$79,8 miliar untuk infrastruktur publik, NT$41,5 miliar untuk pertahanan nasional, dan NT$33,6 miliar untuk menstabilkan keuangan sistem asuransi kesehatan nasional, kata Cho.
Cho menuduh bahwa KMT dan TPP telah memutuskan sebelumnya untuk memangkas anggaran sebesar 3 persen dan baru kemudian mulai memikirkan cara mencapai angka tersebut.
Ia secara khusus mengkritik rencana untuk memangkas anggaran operasional Dewan Urusan Daratan, Kementerian Urusan Digital, dan Komisi Komunikasi Nasional menjadi hanya NT$1, dengan menyebut langkah tersebut sebagai sebuah penghinaan.
"Apakah ini bukan [upaya] untuk melumpuhkan negara?" kata Cho.
Konferensi pers Cho menutup serangkaian peringatan publik dari berbagai badan pemerintah selama beberapa hari terakhir, yang menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut berpotensi melemahkan daya saing nasional, menurunkan kemampuan pertahanan, dan menghambat kemajuan teknologi.
Sebagai tanggapan, legislator Fraksi KMT, Lin Szu-ming (林思銘), mengatakan pada Senin bahwa anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk menekan anggaran yang berlebihan dan pengeluaran yang boros.
Jika ada proyek yang benar-benar membutuhkan pendanaan, "Kami dapat membuat penyesuaian tersebut pada waktu yang tepat," kata Lin.
Sementara itu, Legislator TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan bahwa partainya "Hanya" berupaya memangkas NT$100 miliar dari proposal anggaran pemerintah.
Jika Perdana Menteri Cho menerima pendanaan sebesar NT$2,9 triliun dan "Masih tidak tahu cara mengelola, maka silakan ... mundur dan bertanggung jawab," kata Huang.
Bahkan ketika kedua pihak terus berselisih tentang rencana anggaran, KMT dan TPP kembali ke sidang legislatif pada Senin untuk melanjutkan pembekuan pengeluaran tambahan.
Hingga Senin sore, kedua partai telah bersama-sama meloloskan langkah untuk membekukan pendanaan sebesar NT$500 juta untuk Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan), hingga mereka menyerahkan laporan dan permintaan maaf tertulis kepada Komite Administrasi Internal Legislatif atas tindakan mereka yang "Menghina Legislatif."
Kedua partai juga memberikan suara untuk membekukan 70 persen dari pengeluaran operasional reguler Kabinet, dengan persyaratan bahwa Kabinet mengajukan permintaan untuk mengakses dana tersebut setelah menghabiskan 30 persen pertama dari pengeluaran operasional yang telah dianggarkan.
Anggaran pemerintah 2025, bersama dengan pemangkasan dan pembekuan pengeluaran yang didorong oleh KMT dan TPP, diperkirakan akan disahkan pada pembahasan terakhir pada Selasa, mengingat kedua partai mengendalikan masing-masing 54 kursi dan delapan kursi di Yuan Legislatif yang beranggotakan 113 orang di Taiwan.
Partai Progresif Demokratik yang berkuasa memiliki 51 kursi.
(By Fan Cheng-hsiang, Kao Chien-hua, Yeh Su-ping, Chen Chun-hua, Matthew Mazzetta, dan Jennifer Aurelia)
Selesai/ML
