Taipei, 19 Jan. (CNA) Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), dua partai oposisi utama di Taiwan, Jumat (17/1) memotong NT$93,98 miliar (Rp46,714 triliun) dari anggaran pemerintah pusat 2025 dalam peninjauan pembacaan kedua di Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).
Sebagai tanggapan, Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) mendesak para partai oposisi untuk berhati-hati, memperingatkan bahwa pemotongan besar-besaran itu akan sangat memengaruhi upaya pemerintah dalam mendorong kebijakannya.
Di sidang legislatif, para legislator KMT dan TPP bergabung untuk mendukung pemotongan anggaran sebesar NT$93,98 miliar dari rencana anggaran umum pemerintah, yang mana Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik (DGBAS) telah mengajukan pendapatan NT$3,15 triliun dan pengeluaran NT$3,13 triliun untuk 2025, keduanya mencetak rekor tertinggi, yang menghasilkan surplus NT$20,9 miliar.
Sebelumnya, KMT telah mengusulkan pemotongan NT$111,1 miliar dalam anggaran 2025, tetapi pihak oposisi tersebut akhirnya menyetujui pemotongan yang lebih kecil sebesar NT$93,98 miliar.
Pada Senin, para legislator akan membahas anggaran untuk kasus-kasus tersendiri, termasuk pemotongan subsidi sebesar NT$100 miliar untuk Taiwan Power Co. (Taipower) yang mengalami kerugian besar dan membutuhkan subsidi untuk memperbaiki struktur keuangannya.
Parlemen telah menjadwalkan pemungutan suara untuk seluruh anggota pada Selasa untuk memutuskan anggaran pemerintah 2025.
Pemotongan pada pembacaan kedua hari Jumat ini mencakup sekitar 3 persen dari pengeluaran yang diusulkan DGBAS.
Fu Kun-chi (傅崐萁), koordinator fraksi KMT, menyatakan bahwa meskipun anggaran dipotong sebesar NT$111,1 miliar seperti yang awalnya diusulkan partainya, pengurangan ini hanya akan mencakup sekitar 3,47 persen dari rencana yang diusulkan oleh DGBAS, yang mana pengurangan serupa juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Pemotongan anggaran ini termasuk pemotongan 10 persen untuk tagihan air dan listrik serta 60 persen untuk pengeluaran khusus yang sebagian besar digunakan oleh kepala lembaga sebagai penghargaan atau bantuan untuk karyawan, sementara pengeluaran khusus di beberapa lembaga pemerintah, termasuk Dewan Urusan Tiongkok Daratan, Kementerian Urusan Digital, Komisi Komunikasi Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Yuan Kontrol semuanya dihapus.
Selain itu, pengeluaran untuk promosi kebijakan melalui iklan dari semua lembaga pemerintah dipotong sebesar 60 persen oleh para partai oposisi pada Jumat, sementara para legislator oposisi juga mengharuskan satu media tidak memenangkan tawaran yang akan melebihi 5 persen dari pengeluaran promosi anggaran lembaga pemerintah.
Para legislator juga meminta tiga media teratas yang memenangkan penawaran dalam pengeluaran promosi kebijakan tersebut untuk tidak melebihi 10 persen dari anggaran khusus instansi pemerintah.
Legislator KMT Hsu Yu-chen (許宇甄) mengatakan pengeluaran yang diajukan DGBAS hampir NT$300 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, dan ia meragukan adanya pembengkakan pengeluaran, sehingga pemotongan anggaran para oposisi dianggap tepat.
Namun, koordinator fraksi legislatif dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Ker Chien-ming (柯建銘) mengatakan bahwa pemotongan tersebut sama sekali tidak transparan karena langkah para partai oposisi itu gagal melalui diskusi dan negosiasi yang mendalam.
Ker menyatakan bahwa anggaran pemerintah adalah sumber daya penting untuk pembangunan negara, dan pemotongan yang gegabah tersebut menunjukkan perilaku kebencian oleh legislator oposisi dan mereka harus dimakzulkan.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) mengatakan pemotongan anggaran yang tidak rasional oleh oposisi itu diperkirakan akan melemahkan kerja pemerintah yang membutuhkan keberlanjutan.
Lee, yang menggambarkan pemotongan ini sebagai tindakan balas dendam oleh partai oposisi, menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini akan menghalangi Taiwan untuk berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam bidang-bidang kritis seperti pengembangan teknologi, perlindungan hak asasi manusia, dan pertukaran dalam budaya, kesehatan, olahraga, dan diplomasi serta kerja sama ekonomi dan kesetaraan gender.
Ia mengatakan bahwa jika oposisi terus mendorong pemotongan anggaran yang emosional seperti ini, Kabinet akan mencari jalan keluar di bawah hukum.
Menurut Pasal Tambahan Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan), jika Kabinet menganggap sebuah RUU atau traktat yang disahkan Parlemen sulit untuk dilaksanakan, Kabinet dapat, dengan persetujuan Presiden dalam waktu spuluh hari setelah pengajuan RUU ke Kabinet, meminta Parlemen untuk mempertimbangkan kembali RUU tersebut.
(Oleh Fan Cheng-hsiang, Lin Ching-yin, Lai Yu-chen, Frances Huang, dan Jennifer Aurelia)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/IF/JC
