Taipei, 23 Des. (CNA) Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Indonesia baru-baru ini memprotes pernyataan bersama Indonesia-Tiongkok yang menyebutkan Indonesia mengakui bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok, dengan menggambarkan hal tersebut sebagai sebuah kekeliruan.
Baca juga: Taiwan kecam pernyataan bersama Tiongkok-Indonesia atas interpretasi Resolusi 2758 PBB
Pernyataan bersama tersebut dibuat saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya sejak menjabat dengan tiba di Beijing pada 8 November, dan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) sehari setelahnya.
TETO dalam sebuah rilis pers hari Jumat (20/12) menegaskan bahwa Republik Tiongkok (ROC), nama resmi Taiwan, adalah negara yang berdaulat dan merdeka yang didirikan tahun 1912, dan tidak berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) yang didirikan tahun 1949.
Kantor tersebut menegaskan bahwa hanya pemerintah Taiwan yang dipilih secara demokratis yang dapat mewakili 23,5 juta penduduk negara tersebut secara internasional, menambahkan bahwa "PRC tidak pernah memerintah Taiwan dan Taiwan jelas bukan bagian dari PRC."
Terhadap isi pernyataan bersama yang menyebutkan "Indonesia menegaskan kembali komitmen yang konsisten terhadap Prinsip Satu Tiongkok dalam Resolusi 2758 Majelis Umum PBB," TETO menekankan, resolusi itu hanya menentukan atribusi perwakilan Tiongkok di PBB dan tidak menyebutkan Taiwan bagian dari PRC.
"Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus salah menafsirkan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dan secara tidak tepat mengaitkan dengan Prinsip Satu Tiongkok," kata kantor perwakilan Taiwan untuk Indonesia tersebut.
Menurut TETO, selain untuk membatasi dan mengecualikan partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, Tiongkok juga melakukan hal tersebut demi menggunakan resolusi itu sebagai senjata dan mengglobalisasikan Prinsip Satu Tiongkok.
Ini dilakukan untuk memaksa negara lain menerima klaim politik Tiongkok, mengasingkan hubungan dengan Taiwan, merusak tatanan internasional, dan membangun dasar hukum penggunaan kekerasan untuk menyerang Taiwan di masa depan, kata TETO.
Kantor tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun Taiwan dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik yang formal, keduanya mempunyai hubungan kerja sama yang erat di berbagai bidang.
Di antaranya, TETO menyebutkan, Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-10 dan salah satu sumber utama investasi asing bagi Indonesia, dengan lebih dari 2.000 pengusaha Taiwan meramaikan pasar Indonesia dan telah menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja di berbagai daerah negara tersebut.
Di bidang pertanian, kantor tersebut mencontohkan, Taiwan Technical Mission (TTM), yang sudah 48 tahun menjalankan tugasnya di Indonesia, telah meninggalkan jejak di berbagai pelosok negara tersebut.
Sementara di bidang pendidikan, kata TETO, "Kualitas pendidikan Taiwan yang tinggi saat ini telah menarik lebih dari 20.000 pelajar Indonesia untuk belajar di Taiwan."
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan saat ini mencapai 300.000 orang, di mana pemerintah Taiwan memberikan mereka jaminan upah minimum, asuransi kesehatan nasional, dan asuransi ketenagakerjaan, tambah mereka.
TETO pun sangat menyayangkan pernyataan bersama Indonesia-Tiongkok yang menyebut Prinsip Satu Tiongkok dan yang mereka anggap salah menafsirkan kedaulatan Taiwan.
"Situasi yang tidak bersahabat terhadap Taiwan ini juga tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia 'Sejuta Kawan Nol Musuh,'" ungkap kantor tersebut.
Sebelumnya, Prabowo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober mengatakan, "Sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik ... Kita ingin menganut filosofi kuno: seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak."
TETO menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok terus secara sepihak mengubah status quo di Selat Taiwan melalui ancaman militer, disinformasi, strategi zona abu-abu, pemaksaan ekonomi, dan menghalangi partisipasi internasional Taiwan.
Hal tersebut, menurut kantor itu, telah secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta keamanan dan kemakmuran regional.
"Hal ini juga akan berdampak pada kehidupan dan keselamatan 400.000 WNI yang saat ini belajar dan bekerja di Taiwan. Perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan sangat berkaitan dengan keselamatan WNI di Taiwan dan kepentingan ekonomi dan perdagangan nasional Indonesia," tambah TETO.
Kantor tersebut juga menekankan bahwa Indonesia dan Taiwan adalah negara yang menghormati demokrasi, supremasi hukum, kebebasan dan hak asasi manusia.
Untuk itu, "Taiwan meminta kepada pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi upaya jahat Tiongkok yang salah menafsirkan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dan menyamakannya dengan Prinsip Satu Tiongkok," kata TETO.
Taiwan juga menegaskan penentangannya terhadap tindakan sepihak Tiongkok yang merusak status quo di Selat Taiwan, serta menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan bagi kepentingan negara-negara di dunia, tambah kantor itu.
Ini bertujuan untuk membendung ekspansi otoritarianisme Tiongkok, serta bersama-sama menjaga tatanan internasional berbasis aturan dan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, tambah TETO.
Selesai/IF
