Taipei, 11 Nov. (CNA) Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan, Senin (11/11) mengecam keras pernyataan bersama Tiongkok-Indonesia yang menyebutkan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB mengukuhkan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, di mana kementerian tersebut menekankan resolusi itu tidak terkait dengan Taiwan.
MOFA mengatakan Tiongkok terus dengan sengaja memutarbalikkan Resolusi 2758 untuk menyesatkan pandangan internasional, menambahkan bahwa mereka menyerukan masyarakat internasional untuk bersama-sama menanggapi pernyataan menyesatkan dari Tiongkok.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memulai kunjungan kenegaraan pertamanya sejak menjabat dengan tiba di Beijing pada 8 November, dan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) sehari setelahnya.
Menurut laporan People's Daily, setelah pertemuan tersebut, Tiongkok mengeluarkan pernyataan bersama dengan Indonesia yang menyebutkan, "Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap Prinsip Satu Tiongkok, yang telah dikonfirmasi dalam Resolusi 2758 Majelis Umum PBB."
Selain itu, Indonesia juga menegaskan resolusi tersebut mengukuhkan "Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok," menurut pernyataan bersama Tiongkok-Indonesia yang dilansir surat kabar resmi Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok tersebut.
Menanggapi itu, MOFA pada Senin sore mengeluarkan siaran pers yang menyampaikan protes keras dan kecaman tegas, dengan menyebut pernyataan tersebut sebagai "Pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan."
MOFA menegaskan kembali bahwa Taiwan Republik Tiongkok (ROC) tidak tunduk satu sama lain dengan Republik Rakyat Tiongkok (PRC), dan bahwa rezim komunis Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan.
Setiap penyelewengan atas status kedaulatan Taiwan tidak akan mengubah kenyataan yang diakui secara internasional terhadap status quo lintas Selat Taiwan, ujar kementerian tersebut.
MOFA juga menekankan bahwa Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak menyebutkan Taiwan dan tidak ada kaitannya dengan negara tersebut.
Resolusi tersebut juga tidak mencerminkan atau setara dengan apa yang disebut sebagai "Prinsip Satu Tiongkok" oleh Tiongkok, kementerian tersebut menyampaikan.
MOFA menyampaikan, atas penyelewengan yang terus dilakukan Tiongkok terhadap resolusi tersebut dengan tujuan menyesatkan pandangan internasional, kementerian tersebut mengimbau masyarakat internasional untuk bersama-sama melawan pernyataan menyesatkan dari Tiongkok.
Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa Taiwan dan Indonesia berbagi nilai-nilai universal seperti demokrasi dan kebebasan.
Setelah pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dilantik pada Oktober, MOFA menyampaikan mereka berharap dapat terus memperdalam kerja sama dan hubungan persahabatan di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi dan perdagangan, pertanian, serta pendidikan.
Ini dilakukan demi memberikan kontribusi kepada perkembangan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, kementerian tersebut menyampaikan.
(Oleh Yang Yao-ju dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
