Rancangan perubahan undang-undang pendanaan disetujui setelah perkelahian antarlegislator

Taipei, 7 Nov. (CNA) Amandemen terhadap undang-undang yang berkaitan dengan alokasi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah telah menyelesaikan tinjauan awal pada Rabu (6/11) setelah terjadi perkelahian fisik antaranggota Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).

Chen Yu-jen (陳玉珍), Ketua Komisi Ekonomi Parlemen, mengumumkan bahwa amandemen yang diusulkan untuk Undang-Undang tentang Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah telah menyelesaikan proses tinjauan awal komisi.

Ini membuka jalan bagi undang-undang tersebut untuk dibahas di Parlemen dalam beberapa bulan mendatang, kata Chen, legislator dari partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT).

Jika disahkan Parlemen, 22 amandemen terpisah yang telah diusulkan untuk undang-undang tersebut, yang mengatur distribusi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, akan menjadi pembaruan pertama untuk undang-undang tersebut dalam lebih dari 25 tahun.

Pembagian keuangan pemerintah saat ini lebih menguntungkan pemerintah pusat, dengan 75 persen dialokasikan ke pusat dibandingkan 25 persen untuk pemerintah daerah.

Setelah pemilu pada Januari, partai yang sedang berkuasa di Taiwan, Partai Progresif Demokratik (DPP), tidak memegang mayoritas di Parlemen. Dalam situasi ini, dua partai oposisi di Parlemen -- KMT dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) -- telah mendorong perubahan undang-undang tersebut.

"DPP sedang menunda amandemen dan mengonsentrasikan kekuasaan dan kekayaan," kata Legislator KMT Lee Yen-hsiu (李彥秀) pada Rabu, menyiratkan bahwa Kementerian Keuangan (MOF) telah menunda pembuatan usulan balasan sebagai taktik yang disengaja untuk menunda pembaruan undang-undang tersebut.

Legislator TPP Huang Shan-shan (黃珊珊) mengatakan ia menantikan tanggapan pemerintah terhadap amandemen yang diusulkan para legislator.

Meskipun keduanya menganjurkan perubahan terhadap undang-undang tersebut, KMT dan TPP belum mengungkapkan versi akhir usulan mereka.

Lebih lanjut, Chen mengumumkan penyelesaian tinjauan awal perubahan tersebut dan menunda rapat Komisi Ekonomi tiga menit setelah dimulai, setelah terjadi perkelahian fisik antara legislator DPP dan KMT di Parlemen.

"KMT dan TPP secara brutal dan paksa mengirimkan Undang-Undang tentang Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah keluar dari komisi dalam tiga menit hari ini," tulis Juru Bicara DPP Wu Cheng (吳崢) di Facebook pada Rabu, merujuk pada perkelahian fisik antarlegislator yang berseberangan yang terjadi pada pertemuan tersebut.

"Tujuannya adalah untuk menguras dana pemerintah pusat, melemahkan kemampuan pemerintah untuk memerintah, dan melumpuhkan Taiwan," tambahnya.

Menanggapi diselesaikannya tinjauan awal amandemen tersebut, dua badan pemerintah hari Rabu mengklaim bahwa amandemen tersebut menciptakan ketidakseimbangan fiskal yang akan berdampak besar pada perkembangan negara jika disahkan menjadi undang-undang.

"Rancangan perubahan hari ini terhadap Undang-Undang tentang Alokasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah mengharuskan pemerintah pusat untuk melepaskan sumber daya keuangan, tetapi juga tidak memungkinkan pendanaan umum pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk dikurangi," kata Tsai Hung-kun (蔡鴻坤), Wakil Direktur Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik.

"Ini akan berdampak pada negara," tambahnya. Tsai mengatakan bahwa perubahan yang diusulkan tersebut akan mengharuskan pemerintah pusat untuk melepaskan NT$661,2 miliar (Rp322,8 triliun) -- hampir setengah dari total sumber daya keuangan yang ada.

Angka ini didasarkan pada perhitungan Parlemen untuk anggaran umum tahun depan yang sebesar NT$3,1325 triliun, yang akan memberikan pemerintah pusat NT$1,3181 triliun dengan memperhitungkan pengurangan wajib menurut hukum sebesar NT$1,8144.

Tsai menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menyelaraskan kembali tanggung jawab mereka sesuai dengan peningkatan sumber daya mereka dengan mengambil alih beban fiskal pendanaan dari langkah-langkah seperti asuransi kesehatan dan tenaga kerja.

Pejabat tersebut juga mengatakan bahwa tidak masuk akal bagi pemerintah daerah untuk terus menerima subsidi yang sama dari pemerintah pusat bahkan setelah pendanaan pemerintah pusat dikurangi, seperti yang diusulkan perubahan rancangan undang-undang tersebut.

Senada dengan itu, MOF melalui pernyataan tertulisnya menyampaikan, "Dalam beberapa tahun terakhir, selain alokasi pusat dari pendapatan pajak [ke pemerintah daerah], pemerintah pusat telah memberikan subsidi umum dan berbasis proyek untuk mendukung keuangan daerah."

Dari 2014 ke 2025, subsidi ini akan naik menjadi lebih dari dua kali lipat, dari NT$548,6 miliar menjadi NT$1,151 triliun, kata kementerian tersebut.

Jika pemerintah pusat diharuskan untuk melepaskan NT$661,2 miliar bersama dengan tambahan NT$541,2 miliar untuk subsidi umum dan berbasis proyek, seperti yang diusulkan para legislator oposisi, ini akan berdampak besar pada kemampuan pemerintah pusat untuk memerintah, kata MOF.

Menurut prosedur standar Parlemen untuk meninjau amandemen, amandemen yang diusulkan Komisi Ekonomi selanjutnya akan dibahas dalam negosiasi antarfraksi partai sebelum dapat ditinjau secara terbuka oleh keseluruhan Parlemen.

Namun, jika tidak ada kesepakatan tentang amandemen rancangan yang telah dicapai fraksi-fraksi partai dalam sebulan, amandemen tersebut akan langsung dikirim ke Parlemen.

Selesai/IF