Taipei, 27 Sep. (CNA) Pemerintah akan berupaya untuk melibatkan kekuatan sipil dalam menangani bencana alam dan ancaman dari Tiongkok, kata Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Kamis (26/9) di sebuah komite baru yang bertugas meningkatkan sistem perlindungan sipil negara.
Taiwan telah dihadapkan dengan ancaman taktik zona abu-abu Tiongkok -- tindakan militer, diplomatik, dan ekonomi yang bersifat paksaan tetapi tidak mencapai konflik bersenjata -- dan perang kognitif, kata Lai dalam pertemuan pertama Komite Ketahanan Pertahanan Rakyat Semesta.
Pada saat yang sama, bencana alam yang semakin sering dan berskala lebih besar akibat perubahan iklim juga telah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk membangun Taiwan yang lebih kuat dan tangguh, kata Lai dalam sambutan pembukaannya.
Pemerintah harus melibatkan kekuatan dari masyarakat sipil dalam upayanya untuk menanggapi berbagai keadaan darurat secara efektif sambil menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, katanya.
Penting bagi setiap anggota masyarakat untuk siap melindungi diri mereka sendiri di saat keadaan darurat dan mengambil peran terbaik mereka untuk "Berkontribusi [kepada komunitas mereka] atau membantu mencegah musuh yang menginvasi," katanya.
Ia menambahkan bahwa ketika rakyat Taiwan menunjukkan kesiapan dan tekad mereka untuk melindungi negara, "Mitra berpikiran sama di komunitas internasional akan lebih bersedia membantu Taiwan dalam menghadapi berbagai tantangan."
Menurut Lai, komite tersebut akan fokus pada cara-cara untuk meningkatkan pelatihan dan mobilisasi kekuatan sipil, merampingkan penyimpanan dan distribusi pasokan strategis, serta memastikan perlindungan energi dan infrastruktur kritis.
Isu lain yang akan ditangani termasuk menjaga fasilitas perawatan kesehatan dan tempat penampungan serta memperkuat teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, serta sistem keuangan.
Dalam laporannya sebelum komite tersebut memasuki diskusi tertutup, Hsu Szu-chien (徐斯儉), Sekretaris Jenderal Kedua Dewan Keamanan Nasional (NSC), mengatakan bahwa komite itu bertujuan mengembangkan strategi untuk memobilisasi masyarakat Taiwan dalam menanggapi bencana atau keadaan darurat yang serius.
Partisipasi masyarakat adalah kunci bagi negara untuk mengatasi tantangan tersebut, kata Hsu, menambahkan bahwa masyarakat dapat memainkan peran tak tergantikan dalam membantu pemerintah tetap beroperasi, memastikan aliran pasokan kritis yang tak terhenti, bahkan berkontribusi pada operasi militer.
Pejabat NSC tersebut mengatakan, diperkirakan 400.000 orang di seluruh negeri, termasuk tentara aktif dan mantan tentara pengganti, relawan di stasiun polisi dan departemen pemadam kebakaran, serta mereka dari kelompok bantuan bencana dan amal swasta, dapat dikerahkan untuk pelatihan dan latihan perlindungan sipil.
Komite Ketahanan Pertahanan Rakyat Semesta adalah salah satu dari tiga komite yang didirikan di bawah Kantor Kepresidenan, selain Komite Perubahan Iklim Nasional dan Komite Promosi Taiwan Sehat.
Selain pejabat pemerintah, komite ini mencakup para ilmuwan, eksekutif perusahaan swasta, dan perwakilan dari kelompok masyarakat sipil.
Selesai/JA
