Taipei, 17 Agu. (CNA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) pada Sabtu (15/8) menyatakan hukumnan cambuk melanggar standar hak asasi manusia internasional yang dijunjung dalam sistem hukum Taiwan, mengkritisi salah satu dari tiga usulan referendum yang disetujui oleh Legislatif.
Dalam sebuah pernyataan, NHRC mengatakan bahwa meskipun mereka memahami kekhawatiran publik terhadap kejahatan serius dan perlunya memperkuat pencegahan kejahatan, kebijakan pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia serta bukti ilmiah.
Komisi tersebut mengatakan bahwa cambuk merupakan hukuman fisik yang mengandung unsur penghinaan dan perendahan martabat, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Karena ICCPR telah diadopsi ke dalam sistem hukum Taiwan, NHRC mengatakan bahwa lembaga pemerintah dan pengadilan diharapkan untuk menegakkan perlindungan yang tercantum dalam kovenan tersebut.
Usulan referendum, yang diinisiasi oleh oposisi Kuomintang, menanyakan: "Apakah Anda setuju bahwa pemerintah harus membentuk sistem hukuman pidana khusus -- cambuk -- yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan sesuai hukum untuk kasus kekerasan seksual, pelecehan anak, penipuan bernilai tinggi dan penipuan berat yang melibatkan berbagai bentuk penipuan, guna mencegah kejahatan?"
Usulan ini lolos dengan suara 52-51 pada Jumat, bersama dua usulan lain yang berkaitan dengan penggunaan denda lalu lintas dan penghapusan kebijakan energi non-nuklir Taiwan.
Jika disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC), ketiga referendum tersebut dapat diadakan bersamaan dengan pemilihan lokal pada 28 November.
Menurut CEC, mereka dijadwalkan untuk meninjau ketiga usulan tersebut pada rapat komisi tanggal 21 Agustus dan mengumumkan apakah usulan tersebut memenuhi syarat sebagai referendum.
Berdasarkan Undang-Undang Referendum, Legislatif harus mengirimkan usulan yang disetujui ke CEC dalam waktu 10 hari. CEC harus menentukan apakah usulan tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk referendum dan, jika disetujui, mengumumkan pertanyaan referendum dan informasi relevan lainnya setidaknya 90 hari sebelum hari pemungutan suara.
Selesai/IF
