Taipei, 23 Juli (CNA) Ketua Serikat Peduli Pekerja International (PPIL), Juli Kuan mengatakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang hilang kontak di Taiwan masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kecelakaan kerja, dugaan penyiksaan oleh majikan, hingga kehamilan dan penelantaran anak.
Juli mengatakan kepada CNA bahwa ia telah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami imigran baru sejak 2001 hingga 2023. Setelah menerima banyak laporan dari pekerja migran hilang kontak selama bertahun-tahun, ia memutuskan memperluas fokus pendampingannya. Organisasi PPIL kemudian resmi terdaftar sebagai serikat di Taiwan pada Juni 2023 dan kini menangani kasus pekerja migran dari Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, serta sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Afrika Selatan.
Menurut Juli, pada 2016-2017 sebagian besar kasus yang ditanganinya melibatkan pekerja migran yang hamil namun tidak memiliki biaya untuk merawat bayinya. Memasuki periode 2019 hingga 2023, tren kasus bergeser menjadi kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, pekerja yang sakit, dugaan penyiksaan oleh majikan, serta sengketa hukum.
Ia mengatakan banyak pekerja migran yang hilang kontak, mengalami sakit atau kecelakaan, tidak mengetahui cara meminta bantuan karena tidak memiliki status keimigrasian yang sah. Dalam sejumlah kasus, kata Juli, pekerja yang sakit bahkan ditinggalkan oleh majikan sehingga kesulitan memperoleh pengobatan.
Untuk membantu pekerja yang mengalami kesulitan biaya, PPIL pernah menanggung sebagian biaya pengobatan sekitar NT$20.000 (Rp11,11 juta) hingga NT$30.000 per kasus. Organisasi tersebut juga berkoordinasi dengan pemerintah Taiwan, otoritas imigrasi, kepolisian, serta menghubungi pihak yang mempekerjakan pekerja tersebut apabila terdapat bukti kecelakaan kerja atau dugaan pelanggaran hak pekerja.
Juli mengatakan sejak 2023 hingga sekarang, kasus pekerja migran hilang kontak yang hamil kembali meningkat. Pada 2023-2024, ia mengaku diminta membantu otoritas imigrasi di Puli, Kabupaten Nantou, menangani sekitar 150 pekerja migran perempuan yang hamil atau melahirkan, banyak di antaranya tidak memiliki biaya untuk persalinan maupun merawat bayi mereka.
Ia menuturkan PPIL saat ini merawat seorang anak berusia tiga tahun di shelter organisasi di Nantou setelah bayi tersebut ditinggalkan ibunya yang melahirkan di rumah kos dan kemudian menghilang tanpa identitas yang jelas. Menurut Juli, kondisi tersebut membuat proses pemulangan anak ke Indonesia tidak dapat dilakukan.
Dalam kasus lain, seorang pekerja migran menitipkan bayinya kepada sesama pekerja migran hilang kontak dengan imbalan NT$15.000. Namun, ibu bayi tersebut kemudian menghilang tanpa meninggalkan identitas, sehingga bayi itu dirawat selama sekitar satu tahun sebelum akhirnya diserahkan kepada PPIL karena pengasuhnya tidak lagi mampu merawatnya.
Menurut Juli, kasus paling sulit ditangani adalah ketika pekerja migran melahirkan di rumah majikan atau rumah kos, bukan di rumah sakit. Jika ibu kemudian meninggalkan bayinya, identitasnya sulit dilacak. Sebaliknya, apabila persalinan dilakukan di rumah sakit dan bayi ditelantarkan, otoritas dapat melacak identitas ibu sehingga kasus tersebut lebih mudah ditangani.
Di akhir wawancara, Juli mengimbau pekerja migran, khususnya perempuan, untuk menjaga diri dan mempertimbangkan secara matang risiko kehamilan selama bekerja di Taiwan. Ia juga mengingatkan bahwa anak yang lahir di Taiwan dapat menghadapi kesulitan administrasi apabila identitas orang tuanya tidak jelas. Bagi pekerja migran yang membutuhkan bantuan terkait persoalan ketenagakerjaan, terutama pekerja hilang kontak, PPIL dapat dihubungi melalui laman Facebook organisasi tersebut.
