Taipei, 10 Mei (CNA) Perwakilan kelompok sipil hari Jumat (8/5) menyerukan peningkatan jumlah hari cuti tahunan berbayar dan agar cuti tersebut tidak lagi dikaitkan dengan masa kerja, dengan mengatakan perubahan ini akan membantu meringankan beban perawatan keluarga yang sering kali secara tidak proporsional dibebankan kepada perempuan.
Pemerintah seharusnya mengubah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan untuk secara signifikan menambah jumlah hari cuti tahunan berbayar, yang saat ini hanya didasarkan pada lamanya masa kerja, kata Kuo Yi-ching (郭怡青), ketua Awakening Foundation.
Penting bagi pemerintah untuk membantu berbagi tanggung jawab dalam merawat anak "antara kedua orang tua" dan "antara negara dan keluarga", alih-alih membebankan tugas tersebut terutama kepada ibu, kata Kuo dalam konferensi pers.
Kuo, bersama perwakilan dari Taiwan Labour Front dan kelompok sipil lainnya, mengadakan acara tersebut menjelang Hari Ibu pada Minggu, menyoroti "jam kerja yang panjang sebagai pendorong utama ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan".
Perempuan di Taiwan menghabiskan rata-rata 3,03 jam per hari untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, meningkat menjadi 4,41 jam untuk perempuan yang sudah menikah -- sekitar 2,6 kali lebih banyak dibandingkan suami mereka, kata Hung Hui-fen (洪惠芬), seorang profesor di Departemen Pekerjaan Sosial Soochow University.
Sementara itu, karyawan perempuan di Taiwan bekerja rata-rata 165,7 jam per bulan, dibandingkan dengan 170,5 jam untuk pegawai laki-laki, tambah Hung.
Data tersebut menunjukkan perempuan lebih mungkin bekerja paruh waktu atau mengambil cuti, karena lebih sering harus meninggalkan pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab keluarga, tambah Hung.
Berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, karyawan berhak atas tiga hari cuti tahunan berbayar setelah bekerja di sebuah perusahaan selama lebih dari enam bulan tetapi kurang dari satu tahun.
Karyawan diberikan tujuh hari cuti tahunan berbayar setelah satu tahun bekerja, sepuluh hari setelah dua tahun, 14 hari untuk tiga hingga lima tahun, 15 hari untuk lima hingga sepuluh tahun, dengan tambahan satu hari setiap tahun setelah sepuluh tahun, hingga maksimum 30 hari.
Yang Shu-wei (楊書瑋), sekretaris jenderal Taiwan Labour Front, mengatakan hukum yang mengaitkan cuti tahunan berbayar dengan masa kerja "tidak masuk akal" dan "tidak sesuai dengan kondisi saat ini", di mana pekerja muda sering berganti pekerjaan setiap dua hingga tiga tahun.
Sistem ini berarti hanya mereka yang bertahan di sebuah perusahaan lebih dari 25 tahun yang dapat mencapai maksimum 30 hari cuti tahunan berbayar, katanya, seraya menambahkan hukum di Taiwan kurang baik dibandingkan dengan sistem cuti wajib yang lebih dermawan di negara-negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan Inggris.
Jam kerja yang panjang merusak kesetaraan gender, karena secara tidak proporsional memaksa karyawan perempuan untuk mengambil cuti demi memenuhi tanggung jawab perawatan keluarga, kata Yang.
Selesai/JC
