Taipei, 9 Des. (CNA) Lembaga Bantuan Hukum dari Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendapatkan penghargaan Asia Democracy and Human Rights Award ke-20 Tahun 2025 yang diinisiasi oleh Taiwan Foundation for Democracy (TFD), anugerah tersebut akan diberikan berbarengan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada Rabu (10/12), demikian TFD menyatakan dalam siaran pers yang diterima CNA, Selasa (9/12).
Menurut TFD, PBHI yang didirikan pada tahun 1996, bertujuan untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan di Indonesia melalui bantuan hukum, aksi advokasi, dan reformasi kebijakan, telah memiliki sepuluh kantor regional di seluruh Indonesia, yang memberikan bantuan hukum gratis bagi komunitas marjinal serta mendorong kebijakan bantuan hukum berbasis bukti.
Perhimpunan ini, menurut TFD, berperan penting dalam perumusan Undang-Undang Bantuan Hukum Indonesia dan selanjutnya turut mengawasi pelaksanaannya, serta terus mengadvokasi perluasan cakupan penerapan undang-undang tersebut bagi kelompok rentan di luar mereka yang saat ini didefinisikan dalam undang-undang sebagai masyarakat miskin.
TFD juga menilai, pada saat yang sama, PBHI telah lama mendokumentasikan berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk penggusuran paksa, perusakan lingkungan, dan kriminalisasi pembela HAM.
“Laporan-laporannya mengenai ekosida serta militerisasi Papua telah mendorong komunitas internasional untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap situasi HAM di wilayah tersebut,” kata TFD.
Di tengah meningkatnya otoritarianisme dan represi digital, PBHI dan para anggotanya menghadapi ancaman, pelecehan daring, serta serangan, sementara situs web resmi dan akun media sosialnya berulang kali menjadi sasaran. Meski menghadapi risiko tersebut, PBHI tetap memberikan pendampingan hukum bagi korban penahanan sewenang-wenang dan secara aktif mengadvokasi penolakan terhadap perluasan peran militer ke dalam institusi sipil, demikian rilis TFD menyatakan.
TFD menyebut Asia Democracy and Human Rights Award tahun ini diberikan kepada PBHI sebagai pengakuan atas hampir tiga dekade kerja dalam memajukan bantuan hukum dan perlindungan HAM, serta atas keberanian para anggotanya yang terus mengungkap dan mendokumentasikan pelanggaran HAM meskipun menghadapi pelecehan dan intimidasi.
“Diharapkan penghargaan ini dapat menginspirasi para pembela HAM lain di bidang serupa serta memberi mereka kepercayaan diri dan kekuatan, seiring upaya mereka tetap menjadi perhatian global dan mendapatkan dukungan dari para pegiat demokrasi dan HAM di seluruh dunia termasuk Taiwan Foundation for Democracy,” kata TFD.
Melalui proses penilaian dua tahap, Taiwan Foundation for Democracy memilih PBHI sebagai pemenang Asia Democracy and Human Rights Award ke-20 dari tiga nominator, kata TFD.
Rapat penilaian pendahuluan tahun ini dipimpin oleh Presiden TFD, Da-Chi Liao (廖達琪), yang bersama komite penilaian pendahuluan membahas dan memilih tiga nominator untuk melaju ke tahap penilaian akhir. Bidang kerja para nominator mencakup perlindungan hak komunitas rentan atas akses keadilan yang adil, pembelaan ruang sipil, promosi kebebasan berserikat, serta pengembangan pekerja bantuan hukum dan advokat muda, kata TFD,
“Taiwan Foundation for Democracy akan menyelenggarakan upacara penganugerahan Asia Democracy and Human Rights Award ke-20 pada 10 Desember, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, dengan menyerahkan sebuah trofi dan dana hibah sebesar USD 100.000 (Rp1,6 miliar) kepada PBHI sebagai pengakuan atas kontribusinya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia,” ucap TFD.
Selesai/ML
