Taipei, 21 Juli (CNA) Perwakilan LSM hari Minggu (20/7) meminta pemerintah membentuk mekanisme evaluasi bagi perawat migran yang ingin mengganti kerja, seiring beberapa keluarga pasien demensia mengalami kesulitan saat pengasuh asing yang mereka pekerjakan memilih tidak memperpanjang kontrak atau berpindah majikan.
Hal ini disampaikan seiring sebuah revisi Undang-Undang (UU) Layanan Ketenagakerjaan, yang termasuk ketentuan bahwa lansia di atas 80 tahun dapat mempekerjakan perawat migran tanpa harus melalui evaluasi medis, diperkirakan akan resmi diberlakukan akhir Juli.
Revisi tersebut telah memicu pro dan kontra. Para pendukungnya mengatakan ini dapat mempermudah keluarga pasien merekrut pekerja migran, seiring salah satu persyaratannya dihilangkan, sementara mereka yang menolaknya menggarisbawahi kekurangan sumber daya.
Kepada CNA, Lin Chin-li (林金立), pengawas tetap Taiwan Home Service Strategic Alliance mengatakan dampak amandemen itu telah dirasakan keluarga pasien demensia, di mana ada banyak yang menghadapi kesulitan karena perawat migran mulai memilih tidak memperpanjang kontrak dan bersiap berpindah majikan.
Lin menjelaskan bahwa saat ini perawat migran dianggap sebagai pengasuh keluarga, namun Undang-Undang Layanan Perawatan Jangka Panjang hanya mengatur pengasuh profesional.
Meskipun pekerja migran memang memiliki hak untuk berganti majikan, kata Lin, penempatan kerja mereka seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan pada agensi tenaga kerja.
Untuk itu, Lin mengatakan ia mendesak pemerintah untuk membentuk mekanisme evaluasi dan memasukkan perawat migran sebagai bagian dari sistem layanan perawatan jangka panjang Taiwan.
Jika tidak, menurutnya, setelah aturan baru berlaku, anggota keluarga yang kesulitan merawat pasien penderita demensia akan makin sulit menemukan tenaga yang tepat.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Taiwan Association of Family Caregivers, Chen Ching-ning (陳景寧), menyoroti bahwa dengan aturan baru ini, secara teori akan ada tambahan 530.000 orang yang memenuhi syarat untuk mempekerjakan perawat migran.
Hal itu, kata Chen, dihadapkan dengan kenyataan bahwa Taiwan hanya menambah sekitar 14.000 perawat migran setiap tahun, sementara ekonomi Asia Tenggara sedang berkembang pesat dan negara-negara seperti Jepang serta Korea Selatan juga bersaing untuk menarik tenaga kerja.
Menurut Chen, gaji di Taiwan relatif rendah dan kurang menarik bagi pekerja migran, dan menarik mereka yang mumpuni menjadi tantangan besar ke depannya.
Selain itu, menurutnya, sistem yang akan berlaku ini menggunakan usia sebagai kriteria kelayakan, sementara kondisi kesehatan lansia di atas 80 tahun sangat bervariasi.
Untuk mengalokasikan sumber daya perawatan yang terbatas secara tepat, menurut Chen, jauh lebih masuk akal jika intensitas perawatan ditentukan berdasarkan tingkat ketidakmampuan daripada berdasarkan usia saja.
Menanggapi ini, Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) dalam wawancara media hari Minggu mengatakan bahwa sedari sebelum disahkan, kementeriannya telah memperingatkan revisi ini dapat menyulitkan keluarga pasien berat mencari perawat migran, atau membuat mereka harus menggaji lebih tinggi.
Hung menjelaskan bahwa setelah revisi disahkan, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), serta berbagai organisasi medis dan terkait lainnya, untuk merancang berbagai langkah pendukung dan pengalokasian sumber daya.
Namun, Hung secara terus terang menyatakan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dampak negatif tetap mungkin terjadi dan kebijakan pendukung tersebut hanya mampu mengurangi sebagian efeknya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan pendukung tersebut meliputi memisahkan proses aplikasi antara kasus berat dan kasus biasa, sehingga keluarga dengan pasien berat mendapatkan prioritas dalam perekrutan perawat asing.
Selain itu, juga akan ada negosiasi dengan negara asal perawat migran untuk meningkatkan jumlah mereka, serta menyusun anggaran dan menambah tenaga kerja guna mengurangi dampak, khususnya bagi keluarga dengan pasien berat.
Hung menyampaikan bahwa saat ini pihaknya telah merencanakan konferensi pers bersama dengan MOHW pada akhir Juli guna menjelaskan kepada publik mengenai langkah-langkah pendukung dan cara memitigasi dampaknya.
Ia juga mengimbau agar ke depan, setiap perombakan kebijakan atau legislasi yang menyangkut hajat hidup masyarakat dan hak warga negara tidak dilakukan secara tergesa-gesa, karena dampak jangka panjangnya kerap harus ditanggung seluruh masyarakat, terutama keluarga pasien berat yang berada dalam kondisi rentan.
(Oleh Shen Pei-yao, Chang Hsiung-feng, dan Jason Cahyadi)
Selesai/JA
