Taipei, 10 Juni (CNA) Dua pemimpin Partai Komunis Rakyat Taiwan dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Distrik Taipei pada Senin (9/6) atas pelanggaran Undang-Undang Anti-Infiltrasi dan upaya memengaruhi pemilihan di Taiwan.
Ketua Partai Lin Te-wang (林德旺) dan wakilnya Cheng Chien-hsin (鄭建炘) dituntut pada Oktober 2023 karena menerima dukungan keuangan dan alat tes COVID-19 dari Tiongkok dalam upaya meningkatkan peluang partainya dalam pemilu 2022.
Kejaksaan menduga bahwa perilaku tersebut dan tuduhan bahwa Cheng mencalonkan diri untuk Dewan Kota Taipei dengan dukungan Tiongkok melanggar Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik serta Undang-Undang Anti-Infiltrasi.
Namun, Pengadilan Distrik Taipei pada Senin memutuskan bahwa selama acara kampanye pemilu 2022, Cheng belum secara resmi diumumkan sebagai calon, sehingga baik Lin maupun Cheng tidak melanggar Pasal 45 Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik.
Oleh karena itu, pengadilan menyatakan, mereka tidak dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Anti-Infiltrasi.
Putusan ini dapat diajukan banding.
Menurut tuntutan, Lin, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Sentral Kuomintang dan perwakilan pengusaha Taiwan di Tiongkok, sering bepergian ke Tiongkok untuk urusan bisnis dan telah mendirikan beberapa organisasi pertukaran lintas selat sejak 2006.
Pada 2016, ia dikeluarkan dari KMT dan kemudian mencalonkan diri sebagai calon legislator independen dari daerah pemilihan Tainan, namun gagal. Tahun berikutnya, ia mendirikan Partai Komunis Rakyat Taiwan dan sejak saat itu menjabat sebagai ketuanya.
Melalui penyidikan, kejaksaan menduga bahwa Lin mencari dukungan keuangan dari Tiongkok untuk mendukung usahanya sejak 2017.
Sebagai ketua partai, ia menjalin kontak dengan beberapa pejabat Kantor Urusan Taiwan (TAO) Tiongkok dan berulang kali mengundang pejabat TAO ke Taiwan atau memimpin delegasi ke Tiongkok.
Ia memiliki hubungan dekat dengan pejabat TAO Hu Chunguang (胡春光) selama lebih dari satu dekade, menurut kejaksaan.
Penuntutan menuduh bahwa di bawah arahan Hu dan pejabat TAO lainnya dari Provinsi Yunnan, Lin mencalonkan diri untuk Dewan Kota Tainan pada 2018 dan mencalonkan Wakil Ketua Cheng untuk Dewan Kota Taipei pada 2022.
Kejaksaan mengatakan mereka menemukan bukti bahwa Lin menerima bantuan sebesar NT$30.000 (Rp16,3 juta) dan US$10.000 (Rp162,7 juta) dari TAO, serta 4.700 alat tes antigen cepat COVID-19 dari Tiongkok dalam upaya meningkatkan dukungan elektoral partai.
Selama kunjungan mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, Lin mengorganisir lebih dari 20 acara protes, di mana ia berupaya membagikan NT$500 dan alat tes antigen kepada peserta yang dimobilisasi partainya sebagai kompensasi, kata kejaksaan.
Kejaksaan berpendapat bahwa Lin dan Cheng telah berada di bawah pengaruh Tiongkok selama lebih dari satu dekade dan tidak bekerja sama dalam penyidikan, sehingga menuntut hukuman berat bagi mereka.
Selesai/JA
