Taipei, 9 Feb. (CNA) Pengadilan Tinggi Taiwan akan melanjutkan persidangan Wali Kota Hsinchu, Ann Kao Hung-an (高虹安), atas tuduhan korupsi setelah Mahkamah Konstitusi menolak permintaannya untuk meninjau konstitusionalitas suatu hukum yang dikutip dalam kasus tersebut pada Sabtu (8/2).
Kao, yang saat ini ditangguhkan dari jabatannya sebagai wali kota, dinyatakan bersalah pada Juli 2024 oleh Pengadilan Distrik Taipei karena mengajukan klaim biaya palsu untuk membayar staf yang dipekerjakan dengan dana publik selama masa jabatannya sebagai anggota legislatif untuk Partai Rakyat Taiwan dari 1 Februari 2020 hingga 25 Desember 2022.
Ia dihukum tujuh tahun dan empat bulan penjara dan hak-hak sipilnya ditangguhkan selama empat tahun dalam persidangan pertama.
Salah satu undang-undang yang dikutip dalam putusan pengadilan distrik adalah Pasal 32 dari Hukum Organisasi Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan).
Namun, pada 2 Januari 2025, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mencari pandangan Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang tersebut sebelum melanjutkan banding Kao, dengan alasan khawatir bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian hukum, yang dapat mempengaruhi hasil sidang.
Mahkamah Konstitusi menolak permintaan tersebut pada Sabtu, dengan mengatakan bahwa undang-undang yang dikutip bukanlah undang-undang yang berlaku dalam membuat putusan akhir tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.
Selesai/IF
