Taipei, 18 Des. (CNA) Kelompok masyarakat sipil menyerukan penguatan perlindungan bagi pekerja migran dan peningkatan pengawasan terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Migran Internasional di Taipei, Rabu (18/12).
Salah satu tuntutan koalisi kelompok pekerja migran yang berkumpul di depan kantor pusat MOL adalah transparansi dalam penggunaan Dana Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran.
Dana tersebut, yang berasal dari kontribusi pemberi kerja dan ditujukan untuk mengurangi dampak dari perekrutan pekerja migran, mendapat sorotan setelah laporan bahwa mantan Menteri Ketenagakerjaan Hsu Ming-chun (許銘春) menggunakan NT$3,56 juta (Rp1,76 miliar) untuk mendanai konser tempat dia tampil.
Baca juga: MOL salahgunakan dana ketenagakerjaan senilai US$1,53 juta
Kelompok tersebut juga menuntut agar pekerja migran di sektor tertentu diizinkan untuk mengganti pemberi kerja dan mencari pekerjaan baru tanpa harus melalui perantara agen tenaga kerja, serta penghapusan batas waktu maksimal pekerja migran di Taiwan.
Baca juga: Tuntutan hari migran: Jangan batasi masa kerja PMA
Di bawah Pasal 53 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, pekerja migran hanya dapat mengganti pemberi kerja dalam kondisi "Luar biasa" seperti kematian pemberi kerja, penutupan pabrik, atau tenggelamnya kapal ikan.
Sementara itu, Wu Ching-ju (吳靜如) dari Taiwan International Workers’ Association (TIWA) mendesak Menteri baru, Hung Sun-han (洪申翰), untuk mempertahankan sikapnya ketika masih menjadi legislator dan menghentikan program percontohan tenaga kerja perawat yang direvisi.
Wu menegaskan bahwa program percontohan yang memungkinkan perawat migran dipekerjakan keluarga tertentu sebagai tenaga kerja lepas hanya dapat dilanjutkan jika pemerintah menyelesaikan masalah dalam sistem layanan perawatan jangka panjang agar lebih banyak masyarakat bersedia menggunakannya.
Program uji coba ini diluncurkan pada 2013 tetapi dihentikan pada 2019.
Kepala Divisi Urusan Tenaga Kerja Lintas Batas dari Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja, Su Yu-kuo (蘇裕國), kepada CNA mengatakan bahwa revisi program tersebut akan memperluas kriteria kelayakan pengguna dan dapat mencakup keluarga dengan lansia atau individu dengan cedera atau penyakit parah yang memerlukan layanan perawatan mendesak.
Dalam iterasi awal program tersebut, hanya keluarga dengan kebutuhan perawatan mendesak atau individu dengan disabilitas fisik atau mental berat yang dapat mempekerjakan perawat migran lepas, menurut Su.
Dalam tanggapan tertulis, MOL menyatakan bahwa mereka telah mengadakan beberapa pertemuan dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) serta organisasi nonpemerintah untuk membahas program ini.
Hsu Wei-dung (許惟棟), anggota TIWA, menyerukan agar sistem perantara yang memonopoli peluang kerja bagi pekerja migran di Taiwan dihapuskan.
Hsu menambahkan bahwa biaya penempatan yang tinggi dan kurangnya kebebasan untuk mengganti pekerjaan mendorong banyak pekerja migran untuk melarikan diri.
Hingga Oktober tahun ini, terdapat 89.666 pekerja migran hilang kontak di Taiwan, naik dari 85.797 pekerja yang hilang kontak pada Oktober tahun lalu, menurut statistik terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Dalam pernyataannya, MOL mengatakan bahwa saat ini kasus pekerja migran yang meminta untuk mengganti pemberi kerja ditinjau satu per satu.
Sebagai alternatif, pekerja dapat mencapai kesepakatan dengan pemberi kerja untuk mengakhiri kontrak mereka atau dipindahkan ke majikan baru setelah kontrak berakhir.
MOL juga menyebut bahwa pekerja migran dapat meminta pemberi kerja mereka untuk mengajukan perubahan status menjadi Pekerja Teknis Tingkat Menengah (PTTM) melalui Program Retensi Jangka Panjang Pekerja Asing Terampil dari Kabinet. Status ini memungkinkan penghapusan batas waktu kerja mereka di Taiwan.
(Oleh Sean Lin dan Jennifer Aurelia)
Selesai/JC
