Taipei, 7 Agu. (CNA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Changhua pada hari Selasa (6/8) menyatakan akan membuat daftar dan mengawasi kondisi penyewaan tempat tinggal bagi mahasiswa, pekerja migran, dan masyarakat umum.
Hal ini diputuskan dalam rapat lintas instansi menanggali kebakaran tanggal 30 Juli lalu di sebuah bangunan yang disewakan sebagai apartemen di Kabupaten Changhua.
Kebakaran ini menewaskan tiga orang dan membuat dua lainnya terluka, termasuk seorang pekerja migran Indonesia, memicu perhatian dari berbagai pihak mengenai masalah keamanan sewa rumah dan properti yang masuk daftar hitam karena tak memenuhi syarat kelayakan.
Diketahui bahwa pemilik rumah telah membagi rumah menjadi 32 ruang apartemen tanpa izin, di mana 29 di antaranya disewakan. Pemkab mengatakan pemilik rumah tersebut dapat didenda dari NT$60.000 (Rp29.593.686) hingga NT$300.000.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Progresif (DPP) di Dewan Kabupaten Changhua, Lee Chun-yu (李俊諭), mengatakan lembaga pemerintah harus mencegah potensi bahaya dengan menerapkan manajemen sewa rumah dan pemeriksaan keamanan kebakaran.
Menurut Lee, masalah penyewaan rumah melibatkan pekerja migran, mahasiswa, dan masyarakat umum, oleh karena itu ia berharap Pemkab melakukan evaluasi menyeluruh tentang keamanan sewa rumah.
Anggota dewan lainnya, Lai Ching-mei (賴清美) dan Chou Chun-ling (周君綾), juga meminta Pemkab Changhua untuk menunjukkan keberanian mereka dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap data sewa rumah ilegal di seluruh kabupaten tersebut untuk memastikan keselamatan semua penyewa.
Departemen Urusan Ekonomi Kabupaten Changhua mengatakan bahwa masalah penyewaan rumah melibatkan mahasiswa, pekerja migran, dan masyarakat umum, sehingga manajemennya memang tidak mudah.
Departemen tersebut mengungkapkan bahwa Pemkab, yang dikumpulkan oleh Wakil Bupati pada hari Senin, telah mengadakan rapat dengan instansi terkait untuk menyusun daftar dan mengelola tempat tinggal yang disewakan.
Menurut departemen tersebut, Departemen Pendidikan dan Departemen Tenaga Kerja masing-masing bertanggung jawab atas data penyewaan untuk mahasiswa dan pekerja migran.
Sementara itu, menurut departemen tersebut, Departemen Urusan Sipil akan mengumpulkan data sewa rumah untuk masyarakat umum melalui sistem kepala dusun dan ketua RT.
Departemen Urusan Ekonomi mengatakan bahwa Pemkab akan melakukan klasifikasi risiko berdasarkan daftar tersebut.
Departemen Pemadam Kebakaran mengatakan bahwa pemilik rumah harus memasang alat pemadam dan detektor kebakaran di dalam tempat tinggal, di mana detektor tersebut harus dipasang di lorong dan ruang hunian, bukan hanya di satu tempat di seluruh gedung.
Pemkab menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan di penyewaan tempat tinggal yang terbakar ini telah dilaporkan ke kantor kelurahan setempat, dan bagian yang tidak melaporkan keamanan publik akan dikenakan denda.
Selanjutnya, menurut Pemkab, semua kantor desa dan kelurahan juga diminta untuk melakukan inventarisasi daftar rumah sewa.
(Oleh Cheng Wei-chen dan Jason Cahyadi)
Selesai/ ML
