Taipei, 30 Juli (CNA) Sebanyak 402 warga Taiwan telah dilaporkan hilang, diinterogasi, atau ditahan di Tiongkok sejak awal 2024, dengan kasus penipuan menyumbang 62 persen dari kasus penahanan, kata Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) pada Rabu (29/7).
Berbicara dalam sebuah sesi legislatif, Kepala MAC Chiu Chui-cheng (邱垂正) mengatakan data yang mencakup periode 1 Januari 2024 hingga 22 Juli tahun ini menunjukkan 154 warga Taiwan telah dilaporkan hilang di Tiongkok, 32 telah ditahan untuk diperiksa, dan 216 telah ditahan.
Dari mereka yang ditahan, 134 terkait dengan kasus penipuan, 58 dengan kasus kriminal lainnya, 23 dengan aktivitas keagamaan, dan satu dengan kasus keamanan nasional, kata Chiu.
Ia mengatakan statistik tersebut tidak dimaksudkan untuk menyampaikan pesan politik "anti-Tiongkok" tetapi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko yang terlibat saat bepergian ke sana.
Chiu juga menyerukan kepada Beijing untuk menggunakan mekanisme lintas selat yang ada guna memastikan keselamatan warga negara Taiwan.
"Kalian tidak bisa terus mendorong masyarakat kami untuk bepergian ke Tiongkok untuk pertukaran, sementara sama sekali mengabaikan keselamatan pribadi mereka," ujarnya.
Mekanisme yang dimaksud Chiu termasuk Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan dan Bantuan Hukum Bersama Lintas Selat 2009, di mana masing-masing pihak diwajibkan untuk segera memberi tahu pihak lain ketika seseorang dari pihak lain kehilangan kebebasan pribadinya.
Perjanjian tersebut secara formal masih berlaku, tetapi Taiwan telah berulang kali mengatakan Beijing tidak menanggapi permintaan informasi atau bantuan yang diajukan melalui mekanisme tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik.
Dalam sesi, legislator oposisi Kuomintang (KMT) Liao Hsien-hsiang (廖先翔) mengkritik MAC karena berulang kali menggambarkan perjalanan ke Tiongkok sebagai "berbahaya," menuduh lembaga tersebut mempromosikan ideologi Partai Progresif Demokratik yang berkuasa alih-alih menjalankan tugas resminya.
Ia mempertanyakan keputusan MAC untuk menghitung warga Taiwan yang ditahan karena penipuan atau pelanggaran pidana lainnya sebagai telah mengalami "risiko perjalanan," dengan alasan kasus-kasus tersebut jelas melibatkan pelanggaran hukum lokal, bukan aktivitas politik.
"Mengesampingkan Tiongkok, apakah kita akan menyebutnya risiko perjalanan jika seseorang ditahan di Jepang atau Amerika Serikat karena penipuan atau pelanggaran pidana lainnya?" tanya Liao.
Chiu tidak secara langsung menanggapi kritik Liao terkait penyertaan kasus penipuan dalam statistik, tetapi mencatat bahwa beberapa dari 58 kasus kriminal lainnya bisa melibatkan undang-undang keamanan nasional Tiongkok atau ketentuan pidana lain yang diterapkan secara luas.
Ke-23 kasus yang melibatkan aktivitas keagamaan dituntut berdasarkan Pasal 300 Hukum Pidana Tiongkok, tambah Chiu.
Ketentuan tersebut mengkriminalisasi pengorganisasian atau penggunaan kelompok yang diklasifikasikan Beijing sebagai "organisasi sesat" untuk merusak pelaksanaan hukum dan peraturan negara.
MAC sebelumnya mengatakan bahwa praktisi I-Kuan Tao telah ditahan berdasarkan ketentuan tersebut dan memperingatkan para penganutnya agar tidak bepergian ke Tiongkok untuk melakukan aktivitas keagamaan.
Liao juga mencatat bahwa kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok meningkat dari sekitar 2,77 juta pada 2024 menjadi 3,23 juta pada 2025, meskipun ada peringatan dari pemerintah.
Menanggapi peningkatan tersebut, Chiu mengatakan kunjungan tahunan pernah melebihi 6 juta selama periode hubungan lintas selat yang relatif hangat. Angka 3,23 juta menunjukkan bahwa "banyak warga [Taiwan] masih memiliki kekhawatiran" tentang bepergian ke Tiongkok.
Selesai/
