Taipei, 29 Juli (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) pada hari Senin (27/7) menolak seruan untuk menghentikan rencana larangan pemungutan biaya terkait perekrutan kepada pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut diwajibkan berdasarkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Taiwan-AS (ART).
Dalam tanggapan tertulis terhadap petisi publik yang menentang rencana larangan tersebut, MOL mengatakan bahwa Taiwan telah berkomitmen di bawah ART -- yang ditandatangani oleh kedua pihak pada bulan Februari -- untuk menerapkan prinsip "perekrutan yang adil".
Komitmen tersebut mencerminkan upaya yang semakin meningkat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk menjadikan pencegahan kerja paksa sebagai syarat akses pasar dan dimaksudkan untuk melindungi daya saing industri Taiwan serta ketahanan rantai pasok, kata kementerian.
Pekerja migran yang datang ke Taiwan sering kali membayar sendiri biaya terkait perekrutan, termasuk biaya yang dibebankan oleh agen di negara asal mereka, tiket pesawat, dan biaya pra-keberangkatan lainnya -- praktik yang menurut pemerintah AS dan kelompok hak buruh dapat membuat pekerja rentan terhadap jeratan utang dan kerja paksa.
Berdasarkan komitmennya terhadap "perekrutan yang adil" dalam ART, Taiwan harus melarang pemungutan biaya perekrutan dan biaya terkait kepada pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan dalam waktu tiga tahun sejak perjanjian mulai berlaku, kata kementerian.
Pada bulan April, MOL mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan amandemen legislatif yang mewajibkan pemberi kerja di kedua sektor tersebut untuk menanggung biaya perekrutan luar negeri dan biaya terkait pekerja migran selama masa kontrak kerja, namun tidak menyebutkan kapan akan mengajukan amandemen yang diusulkan.
"Namun, pemberi kerja rumah tangga tidak tercakup dalam ART," kata MOL dalam tanggapannya, merujuk pada individu dan keluarga yang mempekerjakan pengasuh migran tinggal di rumah dan asisten rumah tangga.
Petisi
Tanggapan MOL muncul setelah sebuah petisi yang menentang rencana larangan tersebut, yang diluncurkan pada pertengahan April oleh Asosiasi Internasional Keluarga dan Pemberi Kerja dengan Disabilitas (IAFED), menerima 5.929 dukungan di Platform Partisipasi Kebijakan Publik.
Dioperasikan oleh Dewan Pengembangan Nasional, platform ini mewajibkan instansi pemerintah terkait untuk mengeluarkan tanggapan resmi dalam waktu dua bulan jika sebuah petisi menerima setidaknya 5.000 dukungan dalam 60 hari sejak peluncurannya.
Dalam petisinya, IAFED menggambarkan perubahan rencana ke biaya perekrutan yang dibayar pemberi kerja sebagai "pajak tak kasat mata yang dibebankan pada usaha kecil dan menengah Taiwan, industri perikanan, dan keluarga yang merawat penyandang disabilitas atas nama hak asasi manusia internasional."
Di antara enam usulannya, asosiasi tersebut meminta pemerintah untuk melakukan penilaian dampak ekonomi secara menyeluruh, mengadakan dengar pendapat publik, dan membentuk mekanisme pembagian biaya yang melibatkan pemerintah, pemberi kerja, dan negara asal pekerja migran.
Mereka memperkirakan bahwa mewajibkan pemberi kerja menanggung semua biaya terkait perekrutan luar negeri dapat menambah antara NT$100.000 (Rp55,7 juta) hingga NT$190.000 pada biaya mempekerjakan setiap pekerja migran.
MOL tidak menanggapi perkiraan tersebut dalam tanggapannya, namun mengatakan telah mulai berkonsultasi dengan pemberi kerja di industri terkait mengenai kebijakan tersebut.
Semakin banyak pemberi kerja di industri terkait yang telah menyadari tren global menuju perekrutan yang adil dan potensi risiko perdagangan yang terkait dengan kerja paksa, tambahnya.
Selama masa transisi tiga tahun, MOL mengatakan akan terus berkonsultasi dengan perwakilan industri, kelompok pemberi kerja, instansi pemerintah terkait, dan pemerintah negara asal pekerja migran untuk "mengembangkan langkah pendamping dan menyediakan sumber daya pendukung."
Selesai/IF
