Taipei, 7 Juli (CNA) Taiwan tidak akan pernah menoleransi penggunaan kekerasan untuk membungkam kebebasan berbicara, kata Wakil Presiden Hsiao Bi-khim (蕭美琴) hari Selasa (7/7) setelah penulis dan jurnalis yang berbasis di Taiwan, Akio Yaita, diserang di Taichung pada hari Senin oleh seorang pria Tiongkok dari Hong Kong.
"Di Taiwan, kami menghargai kebebasan berbicara. Kami berharap semua pandangan dapat diungkapkan dalam lingkungan yang aman dan saling menghormati. Kami tidak akan mentolerir kekerasan," kata Hsiao di sela-sela konferensi China in the World (CITW) 2026 di Taipei.
Penyerangan terhadap Yaita, yang selama ini kritis terhadap Partai Komunis Tiongkok, merupakan peringatan bagi Taiwan bahwa harus menggandakan upaya untuk melindungi kebebasan berbicara, kata Hsiao.
Dalam pidatonya di forum yang dihadiri oleh akademisi dan aktivis tersebut, Hsiao juga menyatakan keprihatinan bahwa penyerangan itu terjadi bersamaan dengan uji coba peluncuran rudal balistik berkepala nuklir oleh Tiongkok di atas Samudra Pasifik dan aksi bakar diri eksil Tibet, Lobga Rangzen, di luar markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Insiden-insiden tersebut menegaskan pentingnya acara seperti CITW, kata Hsiao. Konferensi yang diselenggarakan oleh Doublethink Lab ini bertujuan untuk melacak pengaruh global Tiongkok, mengidentifikasi tantangan yang terkait dengannya, dan menawarkan solusi yang mungkin.
Juru bicara Kantor Kepresidenan, Karen Kuo (郭雅慧), sementara itu, menyarankan bahwa penyerangan terhadap Yaita adalah "ciri khas" dari represi transnasional dan bahwa ini adalah yang pertama terjadi setelah Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok mulai berlaku pada 1 Juli.
Kantor Kepresidenan "mengutuk keras" tindakan kekerasan tersebut, katanya.
Juga pada hari Selasa, Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, melalui juru bicara Lin Chu-yin (林楚茵), melangkah sedikit lebih jauh daripada Kantor Kepresidenan, dengan menggambarkan tindakan kekerasan terhadap Yaita sebagai kasus pertama "represi transnasional" Tiongkok di Taiwan sejak undang-undang tersebut berlaku.
"DPP mengutuk setiap tindakan kekerasan, terutama perilaku keji yang mengancam kebebasan berbicara dan keselamatan pribadi," kata Lin dalam sebuah pernyataan.
Undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada bulan Maret itu mewajibkan semua warga negara Tiongkok untuk menjunjung tinggi penyatuan nasional dan bertujuan memperkuat identifikasi masyarakat Taiwan sebagai anggota bangsa Tiongkok.
Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa individu atau organisasi, baik di dalam maupun di luar Tiongkok, yang merusak persatuan etnis atau mempromosikan perpecahan etnis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa secara jelas mendefinisikan jenis kelompok atau perilaku apa yang termasuk dalam kategori tersebut.
Hingga Selasa sore, satu-satunya yang diketahui tentang pelaku, yang memukul wajah Yaita, adalah bahwa ia adalah pria Tiongkok berusia 33 tahun yang tinggal di Hong Kong. Belum ada bukti yang diajukan mengenai motifnya atau bagaimana tindakannya terkait dengan undang-undang persatuan Tiongkok.
