Taipei, 26 Des. (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) hari Jumat (26/12) menyetujui mosi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Lai Ching-te (賴清德), dengan alasan bahwa ia telah merusak tatanan konstitusional dan demokrasi Taiwan.
Mosi tersebut disetujui dalam sesi Parlemen, di mana legislator oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang memegang mayoritas kursi, memenangkan pemungutan suara dengan hasil 60 banding 51.
Berdasarkan mosi yang telah disahkan, voting di Parlemen akan diadakan pada 19 Mei setelah berbagai dengar pendapat dilakukan dan Lai diberi kesempatan untuk menjelaskan posisinya.
Langkah ini diambil setelah Lai pada 15 Desember tidak mengumumkan amandemen yang telah disahkan Parlemen, yang memberikan pemerintah daerah bagian pendapatan publik yang lebih besar.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Taiwan modern seorang presiden tidak mengumumkan undang-undang yang telah disahkan legislator.
Sebelum itu, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada 15 Desember menolak menandatangani undang-undang tersebut, dengan alasan bahwa itu akan merugikan keberlanjutan fiskal Taiwan, dan Lai mengatakan tindakan Cho membuatnya tidak mungkin secara resmi mengumumkanya.
Ketua Fraksi Parlemen KMT, Fu Kun-chi (傅崐萁), mengatakan pemakzulan diajukan karena Lai telah merusak demokrasi dan tatanan konstitusional negara serta melanggar Konstitusi sejak menjabat.
Ketua TPP, Huang Kuo-chang (黃國昌), mengatakan dugaan pelanggaran tatanan konstitusional oleh presiden harus diselesaikan melalui proses pemakzulan untuk menyoroti peran Parlemen dalam sistem konstitusi demokratis.
Namun, legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Chung Chia-pin (鍾佳濱) dan Wu Szu-yao (吳思瑤) mengkritik oposisi, menyebut mereka memperlakukan konstitusi dengan sembarangan dan menggunakan pemakzulan sebagai permainan politik.
Wu mengatakan mosi tersebut adalah serangan partisan yang tidak akan lolos ambang batas dua pertiga di Parlemen yang pada akhirnya diperlukan untuk memakzulkan Lai, dan ia menuduh oposisi berusaha mempermalukan presiden.
Sebelum pemungutan suara voting yang pada 19 Mei mendatang, Parlemen akan mengadakan dengar pendapat publik pada 14 dan 15 Januari untuk mendengarkan pendapat dari anggota masyarakat sipil tentang kasus pemakzulan.
Lai akan diundang untuk menjelaskan posisinya dalam sesi peninjauan Parlemen pada 21-22 Januari dan 13-14 Mei.
Dengar pendapat terpisah pada 27 April akan mengundang pejabat pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memberikan kesaksian, yang kemudian akan diikuti sesi tanya jawab dari legislator.
Berdasarkan Konstitusi, mosi pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden harus diusulkan setidaknya setengah dari seluruh legislator dan disetujui tidak kurang dari dua pertiga anggota Yuan Legislatif sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Jika setidaknya dua pertiga hakim konstitusi setuju, pemakzulan dikabulkan dan orang yang dimakzulkan dicopot dari jabatannya.
(Oleh Wang Yang-yu, Kuo Chien-shen, Wang Cheng-chung, Lin Ching-yi, Ko Lin, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/ML
