Taipei, 16 Nov. (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) baru-baru ini menyetujui rancangan revisi undang-undang yang memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi para penipu, serta mewajibkan tersangka penipuan untuk segera mencapai penyelesaian dengan korban mereka jika ingin dipertimbangkan untuk peringantan vonis.
Kabinet hari Kamis (13/11) menyetujui revisi rancangan Undang-Undang Pencegahan Bahaya Kejahatan Penipuan, yang baru mulai berlaku tahun lalu. Perubahan yang diusulkan ini sekarang harus ditinjau Yuan Legislatif (Parlemen) agar dapat menjadi undang-undang.
Berdasarkan versi yang disetujui pada Kamis, ambang batas untuk mendefinisikan penipuan "berskala besar" -- dan dengan demikian dikenai hukuman penjara 3-10 tahun serta denda hingga NT$30 juta (Rp16,3 miliar) -- akan diturunkan dari NT$5 juta menjadi NT$1 juta dari hasil penipuan.
Rancangan undang-undang tersebut juga akan menambahkan tingkatan hukuman baru, mewajibkan hukuman penjara 5-12 tahun dan denda maksimum NT$300 juta bagi orang yang terbukti memperoleh lebih dari NT$10 juta melalui penipuan.
Sementara itu, orang yang memperoleh setidaknya NT$100 juta melalui penipuan akan menghadapi hukuman penjara minimal 7 tahun dan denda maksimum NT$500 juta, menurut amandemen rancangan tersebut.
Rancangan undang-undang ini juga mencakup ketentuan yang bertujuan membantu korban penipuan untuk segera menerima kompensasi.
Agar dapat dipertimbangkan untuk pengurangan vonis atau tanpa hukuman, seorang penipu harus menyerahkan diri kepada pihak berwenang, mencapai penyelesaian keuangan dengan korban mereka, dan membayar penuh penyelesaian tersebut dalam waktu 6 bulan setelah ditahan.
Sementara itu, rancangan undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa jika tersangka penipuan menjalani gaya hidup "mewah" atau "boros" (dibandingkan dengan orang rata-rata) sebelum memberikan kompensasi atau mencapai penyelesaian dengan korban mereka, perilaku tersebut dapat dipertimbangkan sebagai faktor dalam penjatuhan hukuman.
Selama rapat Kabinet, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengatakan kepada para menteri bahwa pemerintah telah menjadikan pemberantasan penipuan sebagai prioritas utama.
Setiap bulan, kerugian finansial akibat penipuan di Taiwan melebihi NT$1 miliar, meskipun jumlah kasus secara keseluruhan telah menurun, kata Cho, menurut juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝).
Selesai/JC
