Taipei, 22 Apr. (CNA) Para pemimpin partai oposisi utama Taiwan bersama-sama mengkritik respons pemerintah terhadap tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan bahwa mereka telah gagal mendapatkan keuntungan apa pun meskipun telah berjanji untuk meningkatkan investasi di AS.
Eric Chu (朱立倫), ketua partai oposisi utama, Kuomintang (KMT) dan Huang Kuo-chang (黃國昌), pemimpin Partai Rakyat Taiwan (TPP), bertemu hari Selasa (22/4) untuk membahas tantangan ekonomi yang ditimbulkan tarif impor Trump dan "Krisis demokrasi" yang sedang dihadapi Taiwan.
Chu memperingatkan bahwa meskipun perhatian orang-orang terfokus pada tarif, itu hanyalah alat. Masalah yang lebih mendesak bagi Trump, katanya, adalah menyelesaikan krisis nilai tukar dan krisis utang AS, dan ini bisa memberikan tantangan serius bagi Taiwan.
"Krisis besar akan datang bulan Juni ketika utang nasional AS sebesar US$6,5 triliun (Rp109,5 kuadriliun) jatuh tempo. Seluruh dunia sedang menunggu apakah krisis utang nasional AS akan terjadi," Chu memperingatkan.
Hal tersebut menimbulkan risiko nyata bagi cadangan devisa Taiwan sebesar US$578 miliar, di mana 80 persennya adalah utang nasional AS, membuatnya sangat rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kegagalan pemerintah AS untuk membayar utang, kata Chu.
Pemerintahan Trump pada 2 April waktu AS mengumumkan tarif 32 persen pada impor dari Taiwan, dengan komputer, ponsel pintar, dan semikonduktor kemudian dikecualikan pada 11 April.
Sepekan kemudian, tarif kemudian ditunda selama 90 hari meskipun tarif impor dasar 10 persen pada barang-barang dari sebagian besar negara tetap dipertahankan.
Sebagai respons terhadap tarif Trump, Presiden Lai Ching-te (賴清德) mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi di AS, dan pemerintahannya mendukung investasi tambahan US$100 miliar di AS yang dijanjikan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pada Maret, catat Chu.
Namun, hal tersebut tidak membantu Taiwan terbebas dari tarif Trump, kata Chu.
Dengan perusahaan teknologi besar termasuk TSMC, Foxconn, dan Wistron bekerja sama dengan Nvidia untuk berinvestasi US$500 miliar dalam produksi server kecerdasan buatan (AI) AS, pertanyaan bagi pemerintahan Lai adalah, "Apa yang kita dapatkan sebagai imbalannya?" ujarnya.
Huang mengatakan bahwa Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa belum mengajukan laporan penilaian dampak terhadap tarif impor tersebut sejak Trump mengumumkannya.
Pihak oposisi akan membuat platform penilaian dampak yang terdiri dari akademisi, mantan pejabat ekonomi, perwakilan industri, dan kepala pemerintah daerah untuk mengukur dampak tarif AS selama enam bulan ke depan, kata Huang.
Huang menekankan bahwa kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi pemerintah dengan AS tidak boleh lebih rendah dari yang diperoleh pesaing perdagangan utama Taiwan, termasuk Jepang dan Korea Selatan, atau dampaknya akan menjadi bencana bagi sektor industri Taiwan.
Ia mengatakan Taiwan harus menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan AS untuk meredam dampak negatif yang ditimbulkan tarif impor.
"Perdagangan internasional tidak dapat menahan ketidakpastian yang fluktuatif. Oposisi akan memberikan dukungan terkuatnya kepada partai penguasa dalam menyuarakan tuntutan bersama kami kepada AS: Perlakukan Taiwan sebagai sekutu sejati dan tandatangani perjanjian perdagangan bebas," ujarnya.
Sebagai tanggapan, juru bicara DPP Justin Wu (吳崢) mengecam oposisi karena "Menebar isu" dengan mengimplikasikan bahwa DPP belum mengambil sikap yang lebih proaktif dalam menangani masalah tarif.
Dalam konferensi pers di markas besar DPP, Wu mengatakan Lai dan Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) telah melakukan serangkaian pertukaran dengan perwakilan dari berbagai sektor sejak Trump mengumumkan tarif.
Ia dan juru bicara DPP Han Ying (韓瑩) menguraikan langkah-langkah yang telah ditetapkan Kabinet sejauh ini, termasuk rencana dukungan industri NT$88 miliar (Rp45,6 triliun).
Dalam laporan Cho kepada Yuan Legislatif pada 11 April, ia menguraikan perkiraan dampak tarif AS pada berbagai sektor, tetapi Huang dan rekan-rekannya dari TPP tidak hadir, kata Wu.
Wu mengatakan ia menyesalkan bahwa oposisi telah menggunakan trik politik "Mencemarkan nama baik" dengan mengatasnamakan persatuan dan kepentingan publik.
Selesai/ML
