Taipei, 16 Apr. (CNA) Sebanyak 62 perwira dan prajurit aktif militer Taiwan saat ini memegang izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok dan tidak dapat ditugaskan di bidang yang berkaitan dengan pengumpulan intelijen serta data rahasia, kata Menteri Pertahanan Taiwan Wellington Koo (顧立雄) pada Rabu (16/4).
Dalam sebuah sidang legislatif, anggota parlemen Partai Progresif Demokratik Loh Meei-ling (羅美玲) bertanya kepada Koo tentang perkembangan investigasi Kementerian Pertahanan Nasional (MND) terkait jumlah personel aktif yang memiliki dokumen identitas Tiongkok.
Koo menjawab bahwa hingga 20 Maret, tidak ada anggota layanan yang ditemukan memiliki paspor Tiongkok atau kartu identitas penduduk, yang akan mengindikasikan kewarganegaraan Tiongkok.
Namun, terdapat 62 anggota militer yang memegang "Izin Tinggal bagi Penduduk Taiwan" yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok, dua di antaranya merupakan anggota militer sukarela.
Koo menjelaskan bahwa kepemilikan izin tinggal tersebut tidak melanggar hukum maupun menyebabkan diskualifikasi.
Namun, Koo mengatakan para personel militer pemegang izin tersebut, pada prinsipnya, tidak akan ditugaskan untuk mengoperasikan persenjataan canggih yang baru dibeli, mendampingi perwira tinggi, mengakses pusat operasi dan intelijen, atau menjabat sebagai kepala staf.
Dalam sidang itu juga dibahas apakah MND memiliki personel yang cukup untuk menangkal spionase dari Tiongkok.
Koo menjelaskan bahwa pada 1 Januari, terdapat 54 anggota militer yang ditugaskan secara khusus untuk menjaga rahasia militer dan menangkal kegiatan spionase, dan pihaknya berencana merekrut lebih banyak personel menyusul beberapa kasus dugaan mata-mata yang melibatkan anggota aktif maupun pensiunan militer.
Isu mengenai dokumen identitas Tiongkok di kalangan militer Taiwan mencuat setelah kasus seorang anggota Angkatan Laut bermarga Yang (楊) yang diketahui memiliki kewarganegaraan Tiongkok selama 10 tahun.
Angkatan Laut menyatakan pada 10 Februari bahwa ibu Yang mendaftarkan kewarganegaraan Tiongkok atas namanya tanpa sepengetahuannya, dan Yang baru mengetahui hal tersebut setelah mendaftar sebagai tentara sukarela.
MND membantu Yang mengajukan permintaan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional (NIA) agar dapat mempertahankan kewarganegaraan Republik Tiongkok (ROC), dan NIA memutuskan bahwa Yang termasuk “Kasus khusus”.
Dewan Urusan Daratan, badan pemerintah tertinggi yang bertanggung jawab atas urusan Selat Taiwan, mengatakan pada 13 Februari bahwa Yang diizinkan untuk mempertahankan kewarganegaraan Taiwan setelah "Pertimbangan khusus."
Sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok pada 1949, pemerintah Republik Tiongkok (ROC) dan Republik Rakyat Tiongkok saling mengklaim kedaulatan atas seluruh wilayah Tiongkok dan tidak mengakui klaim satu sama lain.
Menurut hukum Tiongkok, warga negara Tiongkok harus melepaskan kewarganegaraannya jika menjadi warga negara asing, namun aturan ini tidak berlaku bagi Taiwan.
Sebaliknya, hukum Taiwan tidak mengakui kewarganegaraan Tiongkok. Warga yang diketahui memiliki paspor atau catatan rumah tangga Tiongkok bisa kehilangan kewarganegaraan ROC-nya.
Selesai/ja
