Taipei, 17 Apr. (CNA) Para anggota parlemen Taiwan pada Rabu (16/4) meminta pengawasan yang lebih ketat terhadap raksasa e-commerce Tiongkok, Taobao, menyusul keputusan Amerika Serikat yang mencabut pembebasan pajak atas impor bernilai rendah dari Tiongkok sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.
Dipicu oleh langkah AS tersebut, legislator dari Partai Progresif Demokratik (DPP) mempertanyakan apakah kebijakan Taiwan saat ini — yang membolehkan hingga enam pengiriman bernilai rendah tanpa pajak dengan nilai maksimum NT$2.000 (Rp1,035 juta) setiap enam bulan — terlalu longgar, khususnya untuk impor dari Tiongkok.
Sebagai tanggapan, Menteri Keuangan Chuang Tsui-yun (莊翠雲) mengatakan dalam sebuah rapat legislatif bahwa kementerian sedang meninjau dengan cermat sistem pembebasan pajak untuk paket kecil guna mencegah dampak yang tidak adil terhadap industri lokal.
Ia mencatat bahwa sebagian besar paket bernilai kecil yang diimpor ke Taiwan berasal dari Tiongkok, dan usulan seperti penghapusan pembebasan pajak atas kiriman tersebut dapat dipertimbangkan dalam evaluasi mendatang.
Sementara itu, Kementerian Ekonomi mengungkapkan upaya penegakan regulasi yang sedang berlangsung, termasuk denda sebesar NT$1,2 juta terhadap Taobao karena memasang iklan cetak tanpa izin di kereta MRT Taipei tahun lalu.
Wakil Menteri Ekonomi Cynthia Kiang (江文若) menjelaskan bahwa iklan tersebut melampaui cakupan operasional bisnis yang diizinkan untuk Taobao di Taiwan, sehingga pemerintah memerintahkan perbaikan sebelum akhir Juni, dengan kemungkinan pencabutan izin usaha jika masalah tidak diselesaikan.
Taobao masuk ke Taiwan pada 2018 sebagai entitas yang secara hukum terdaftar sebagai investasi Tiongkok, dengan izin untuk melakukan pemasaran merek dan promosi dalam kategori layanan "Penyediaan informasi elektronik" dan "Distribusi selebaran iklan."
Namun, iklan cetak di MRT tersebut ditemukan melampaui cakupan izin distribusi selebaran yang diberikan, ujar Kiang.
Jika Taobao ingin terus menempatkan iklan seperti itu, mereka harus mengajukan permohonan untuk memperluas kategori bisnis yang terdaftar, kata kementerian, menambahkan bahwa persetujuan bersyarat pada aktivitas tersebut terbuka untuk investasi Tiongkok dan lulus tinjauan regulasi.
Selesai/ML