Taipei, 20 Feb. (CNA) Menteri Pendidikan Taiwan Cheng Ying-yao (鄭英耀), Kamis (20/2) mengatakan bahwa kementeriannya tidak akan lagi mengakui kualifikasi institusi pendidikan yang berafiliasi dengan Departemen Kerja Front Bersatu Partai Komunis Tiongkok (CCP).
Kementerian Pendidikan (MOE) juga akan melarang kerja sama atau interaksi antara universitas Taiwan dan sekolah yang berafiliasi dengan Departemen Kerja Front Bersatu, yang merupakan departemen dari Komite Pusat CCP, kata Cheng kepada pers.
Cheng mengatakan bahwa meskipun ia mendorong pemuda Taiwan untuk melihat di luar batas negara dan mencari peluang global, ia tidak berpikir mereka harus belajar di lingkungan akademik yang melayani tujuan politik.
Sekolah yang berafiliasi dengan Departemen Kerja Front Bersatu memiliki tujuan khusus dan tidak dianggap sebagai institusi berorientasi akademik normal, sehingga perlu untuk menghentikan asosiasi dengan mereka, termasuk kemitraan sekolah saudara, katanya.
Cheng mengatakan ia berencana untuk memberi tahu universitas-universitas Taiwan pada Kamis tentang larangan kerja sama dengan sekolah Departemen Kerja Front Bersatu. Kegagalan untuk mematuhi kebijakan MOE akan mengakibatkan sanksi seperti pengurangan subsidi pemerintah, katanya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah MOE akan berkomunikasi dengan sekolah menengah Taiwan dan kepala mereka tentang kebijakan baru itu, kata Chen kepada media, sebelum menghadiri konferensi presiden universitas di Kabupaten Yilan.
Lulusan sekolah menengah atas Taiwan masih berhak memilih universitas mereka, tetapi mereka harus memahami bahwa kualifikasi yang diperoleh dari sekolah Departemen Kerja Front Bersatu tidak akan diakui di Taiwan, tambahnya.
Menurut Cheng, sekolah Tiongkok yang saat ini berafiliasi dengan Departemen Kerja Front Bersatu adalah Huaqiao University di Provinsi Fujian, Jinan University di Provinsi Guangdong, dan Beijing Chinese Language and Culture College.
Per Kamis, ada 2.100 siswa Taiwan di dua sekolah pertama, kata Cheng. MOE akan membahas langkah-langkah terkait bagi para siswa tersebut untuk mempertahankan hak mereka selama periode transisi sebelum kebijakan berlaku, katanya, tanpa memberikan tanggal implementasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah meningkatkan perekrutan lulusan sekolah menengah atas Taiwan, menawarkan beasiswa dan pengurangan biaya kuliah serta menerima hasil Tes Kemampuan Akademik Umum di Taiwan, dokumen untuk masuk ke universitas dan institusi pendidikan tinggi lainnya.
Mengomentari kebijakan baru MOE pada Kamis, Ketua Kuomintang Eric Chu (朱立倫) mengatakan itu memiliki motif politik
Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa berusaha mengganggu interaksi akademik lintas selat, karena telah merusak pariwisata, kata Chu.
Interaksi harus didorong dengan sekolah apa pun yang memenuhi standar pendidikan global, katanya, menambahkan bahwa ia ingin melihat lebih banyak siswa asing datang untuk belajar di Taiwan.
Pada sore, Wakil Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Taiwan Liang Wen-chieh (梁文傑) mengatakan bahwa tidak mengejutkan bahwa sekolah yang dijalankan Departemen Kerja Front Bersatu berusaha menyerap siswa Taiwan atau berharap mereka kembali ke Taiwan untuk membantu departemen tersebut.
Ditanya mengapa larangan ini diberlakukan sekarang, terutama karena ketiga sekolah tersebut telah lama dijalankan Departemen Kerja Front Bersatu, Liang mengatakan dalam sebuah pengarahan berita rutin bahwa pihak berwenang telah mengamati peningkatan jumlah agen perantara yang memfasilitasi perekrutan siswa Taiwan ke sekolah-sekolah tersebut, bersamaan dengan tren peningkatan pendaftaran.
"Pasal 23 dari 'Undang-Undang Lintas Selat' secara eksplisit melarang memfasilitasi perekrutan siswa untuk sekolah di Daratan Utama [Tiongkok] atau bertindak sebagai perantara mereka di Taiwan -- tindakan seperti itu dilarang di bawah Undang-Undang," kata Liang.
Selesai/ML
