Legislator DPP Hung Sun-han ditunjuk sebagai Menaker

Taipei, 23 Nov. (CNA) Hung Sun-han (洪申翰), legislator Partai Progresif Demokratik (DPP), telah ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Ho Pei-shan (何佩珊), yang mengundurkan diri setelah mendapat kritikan atas penanganannya terhadap kasus bunuh diri seorang staf, menurut juru bicara Kabinet.

Juru bicara Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan), Michelle Lee (李慧芝) mengonfirmasi penunjukan tersebut pada Jumat malam (22/11), mengatakan bahwa Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) telah berkonsultasi dengan Hung, yang setuju untuk mengambil posisi barunya tersebut.

Hung dulunya adalah seorang aktivis hak sipil sebelum dua kali terpilih sebagai legislator dari DPP.

Lee mengatakan sebagai seorang aktivis sipil yang vokal, Hung sangat familiar dengan interaksi antara sektor publik dan swasta, sementara sebagai seorang legislator, ia dikenal karena kepeduliannya terhadap isu-isu pekerja, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan keamanan mereka.

Lee menambahkan bahwa Hung sangat bersemangat mencari langkah-langkah untuk melindungi pekerja dan berdedikasi untuk membangun tempat kerja yang aman.

Cho telah mendorong Hung untuk terus berkontribusi untuk negara sebagai Menteri Ketenagakerjaan, kata Lee, menambahkan bahwa perdana menteri tersebut juga telah mendorong Hung untuk terus bekerja keras dalam hal hak-hak pekerja.

Menanggapi penunjukkan ini, Hung mengatakan, "Karena saya telah menerima tanggung jawab ini, saya akan memberikan segalanya."

Hung mengungkapkan ia menyadari bahwa di balik penunjukkannya, terdapat harapan yang berat, di mana ini merupakan saat-saat yang sangat sulit bagi Kementerian Ketenagakerjaan (MOL).

Ia mengatakan, selain harus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap MOL, ia juga harus memulihkan semangat yang telah turun dalam tubuh kementerian selama periode ini.

"Tolong jangan mengucapkan selamat kepada saya, yang kita butuhkan adalah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah, mengatasi kesulitan, dan melangkah maju sedikit demi sedikit," kata Hung.

Sebelumnya, dalam kapasitasnya sebagai legislator, Hung juga pernah membuat pernyataan bahwa ia berkomitmen untuk membantu pekerja migran dengan memperbaiki sistem yang ada.

Hung sendiri pernah beberapa kali terlibat dengan isu pekerja migran, termasuk membantu beberapa di antaranya yang berasal dari Indonesia.

Pada 2020, Hung pernah membantu seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Lina yang menderita anemia aplastik berat untuk menjalankan operasi. Sebelumnya, tim pelayanan May God mengungkapkan agensi Lina sudah mengatur kepulangannya setelah ia didiagnosis.

Menurut May God, satu-satunya cara untuk mengobati penyakit Lina adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Namun, itu hanya bisa dilakukan dengan membawa keluarganya ke Taiwan untuk melakukan tes kecocokan langsung, yang terhadang akibat pembatasan masuk terkait pandemi COVID-19.

Lina kemudian meminta bantuan LSM Taiwan International Workers’ Association (TIWA), yang kemudian menghubungi Hung dan memulai penggalangan dana. Berkat dana yang terkumpul, keluarga Lina dapat masuk ke Taiwan melalui skema khusus.

Kepada CNA, Hung menjelaskan bahwa keluarga Lina semakin sulit datang ke Taiwan karena tidak memiliki visa dan paspor.

Setelah keluarga Lina tiba di Taiwan, kata Hung, pada awalnya, Pusat Pengendalian Penyakit mengusulkan mereka menjalani isolasi di kamar rumah sakit tunggal selama 14 hari. Namun, biayanya mencapai lebih dari NT$200 ribu (Rp97.872.104), sehingga Hung mencari solusi yang lebih hemat.

Hung menyoroti bahwa hak pekerja migran untuk mendapatkan layanan kesehatan masih sangat kurang.  Dalam kasus Lina, ujarnya, ia hampir dipulangkan ke Indonesia setelah didiagnosis.

Hung pun menyatakan ia berkomitmen untuk membantu pekerja migran di Taiwan dengan memperbaiki sistem melalui amandemen undang-undang agar hak-hak mereka lebih terlindungi.

Sementara itu, pada 2 Agustus tahun ini, Hung bersama perwakilan LSM dan legislator lainnya mengadakan konferensi pers terkait kekerasan seksual terhadap seorang pekerja perawat migran Indonesia di Kota Keelung, yang mengaku tidak digaji sembilan bulan dan tidak diizinkan keluar oleh majikannya.

Baca juga: Anggota Parlemen kritik pihak berwenang atas pelecehan seksual majikan terhadap seorang PMI

Hung pun mengingatkan Wali Kota Keelung untuk menjalankan tugas pengawasan dan manajemen dengan baik, bukannya malah melindungi pelaku penyerangan seksual dan membiarkan pemerintah kota lumpuh.

Hung menambahkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya kekurangan dalam peraturan yang ada, sehingga ia mendorong ditjen lintas kementerian, termasuk MOL, untuk segera menyusun kembali mekanisme terkait dan memperbaiki kekurangan peraturan.

Selain melalui isu pekerja migran, Hung juga bersentuhan dengan Indonesia melalui kantornya. Ia mempekerjakan seorang generasi kedua imigran baru untuk magang di sana, mahasiswi bernama Cheng Wei-yin (鄭蔚茵). Pada 7 November, Cheng turut menyuarakan pendapatnya di sebuah konferensi pers DPP.

Baca juga: Generasi kedua imigran baru pemagang di DPP serukan Parlemen untuk setujui anggaran negara

Tidak hanya mengadvokasi PMI, Hung pernah mendorong hak pekerja migran melalui posisinya sebagai legislator.

Pada 23 September 2021, Hung bersama sejumlah legislator lainnya mengadakan konferensi pers terkait pungutan biaya agensi terhadap pekerja migran.

Hung mengatakan bahwa pekerja migran kesulitan mendapatkan dokumen sendiri, sementara majikan sering kali tidak diberi informasi yang seharusnya mereka ketahui karena dimanipulasi agensi. Hal ini memberi celah bagi agensi untuk memungut "biaya pembelian kerja" yang tinggi, menurutnya.

Oleh karena itu, Hung menyarankan MOL untuk mengizinkan pekerja migran mengajukan dan mengunduh dokumen seperti izin kerja dan surat pemutusan kontrak secara daring, serta memperketat pengawasan terhadap agensi tidak bertanggung jawab agar tidak lagi memeras pekerja migran maupun majikan.

Hung dan para legislator lainnya pun meminta MOL untuk lebih proaktif dalam menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap agensi yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, pada 2020, kebakaran di sebuah pabrik Taichung menyebabkan tiga pekerja migran tewas terjebak di asrama. Hung menegaskan, banyak pengusaha memilih menempatkan pekerja migran di dalam pabrik untuk menghemat biaya, tetapi itu bukanlah tempat tinggal yang aman.

Untuk itu, Hung mengatakan ia berharap Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Hsu Ming-chun (許銘春) terus mengkaji pemisahan tempat tinggal dari pabrik untuk pekerja migran.

Jika diperlukan diskusi dengan kementerian terkait lainnya atau perubahan undang-undang, Hung mengatakan ia berharap semua pihak dapat mendukung penuh pelaksanaannya.

Hung bersama beberapa legislator lainnya pun meminta MOL mengadakan diskusi dengan kelompok advokasi hak pekerja migran mengenai keamanan tempat tinggal mereka, serta melibatkan akademisi dan ahli untuk meneliti metode pendampingan pemisahan tempat tinggal dari pabrik.

Usulan tersebut juga meminta MOL, bersama kementerian terkait lainnya, untuk menyusun rencana pendampingan pemisahan tempat tinggal dari pabrik pekerja migran.

Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya, Ho, pertama kali mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu di tengah kontroversi yang melibatkan bunuh diri seorang pegawai MOL awal bulan ini. Ia menawarkan pengunduran dirinya lagi pada Kamis sebelum perdana menteri menyetujuinya.

Baca juga: PM terima pengunduran diri Menaker terkait kasus bunuh diri pekerja akibat perundungan

Jasad pegawai MOL berusia 39 tahun, bermarga Wu (吳), ditemukan di Xinzhuang Joint Office Tower Yuan Eksekutif di New Taipei pada 4 November, di tengah spekulasi di media sosial bahwa perundungan di tempat kerja oleh atasan Wu, Hsieh Yi-jung (謝宜容), telah mendorong pegawai negeri tersebut untuk bunuh diri.

Media lokal melaporkan bahwa Hsieh meminta bawahannya, termasuk Wu, untuk memalsukan catatan absensi mereka, dan menyuruh mereka masuk kantor sebelum jam kerja dan pulang setelah jam kerja. Wu dilaporkan bekerja lebih dari 12 jam sehari, menurut laporan yang mengutip catatan absensinya sejak 12 Oktober.

Ho mengatakan pada Selasa bahwa gaya manajemen Hsieh dan kontrol atas emosinya tidak pantas dan membuat staf merasa seperti mereka sedang dirundung di tempat kerja.

Namun, Ho melanjutkan dengan mengatakan bahwa Hsieh bukanlah penyebab langsung kematian Wu, melainkan mengaitkannya dengan beban kerja yang berlebihan, tekanan yang terlalu banyak, dan kurangnya sumber daya dukungan. Pernyataan Ho memicu protes, membuka jalan untuk kepergiannya.

Ketika bunuh diri pekerja kementerian itu muncul, Hung, di sisi lain, mengatakan bahwa kontroversi tersebut menunjukkan masalah manajemen di dalam MOL. Ia mengatakan bahwa lembaga yang bertanggung jawab atas urusan tenaga kerja di seluruh negeri tersebut harus menghentikan pemalsuan catatan absensi.

Sebagai mahasiswa National Taiwan University, Hung adalah advokat aktif dalam gerakan pelestarian kompleks historis Lo-Sheng Sanatorium Provincial Hospital di Distrik Xinzhuang, New Taipei pada 2010-an ketika pemerintah setempat ingin meruntuhkan gedung tersebut untuk membangun bagian dari MRT Taipei.

Hung kemudian terlibat dalam pergerakan antinuklir dan mengabdikan dirinya untuk perlindungan lingkungan. Sebelum dilantik sebagai legislator DPP, Hung bekerja sebagai Sekretaris Jenderal Kedua Green Citizen's Action Alliance dan merupakan staf ahli kantor pengurangan energi dan karbon Yuan Eksekutif.

Selain fokus pada energi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak pekerja, Huang, sebagai legislator DPP, juga telah membantu penjaga kebun binatang di kebun binatang negeri di seluruh Taiwan mendapatkan kenaikan gaji.

Jika Anda terpikirkan akan bunuh diri, mohon hubungi saluran siaga 1925, 1995, atau 1980 di Taiwan untuk konseling atau bantuan.

Selesai/