Taipei, 29 Juli (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) Taiwan, Selasa (29/7) menggelar konferensi pers bersama langkah penanggulangan dampak negatif revisi undang-undang yang akan mengizinkan pasien tertentu mempekerjakan perawat migran tanpa menjalani evaluasi kesehatan.
Revisi Pasal 46 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku 1 Agustus, memungkinkan majikan mempekerjakan perawat migran bagi pasien berusia 80 tahun ke atas, atau yang berusia antara 70 hingga 79 tahun dengan kanker stadium II atau lebih, tanpa perlu evaluasi kesehatan institusi medis.
Namun, karena revisi ini diperkirakan akan membuat sekitar 100.000 orang mengajukan permohonan perawat migran, dapat timbul persaingan dengan menaikkan gaji demi menarik tenaga kerja, kata Wakil Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja MOL, Chen Shih-chang (陳世昌), Selasa.
Baca juga: MOHW: 100.000 keluarga bisa terbantu aturan perawat migran yang diperlonggar
Chen juga menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai terlihat fenomena di mana perawat migran meminta kenaikan gaji atau ingin dipindahkan ke pekerjaan merawat pasien yang kondisinya lebih ringan, yang dapat menyulitkan penderita kondisi yang lebih berat.
Untuk itu, kepala divisi di Direktorat Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja MOL, Su Yu-kuo (蘇裕國) mengatakan bahwa sebuah sistem telah dibuat untuk memastikan pasien dengan kondisi berat tetap diprioritaskan.
Mulai dari pengajuan tanpa evaluasi, izin, perekrutan, hingga pengelolaan hubungan kerja, selama ada bukti status "berat", permohonan akan diprioritaskan dalam pemeriksaan, kata Su, sementara permintaan pasien umum akan diproses secara berurutan sesuai jumlah antrean.
Sebagai contoh, kata Su, menurut aturan saat ini, pasien yang memiliki surat keterangan medis atau disabilitas harus mengajukan permohonan ke pusat manajemen layanan jangka panjang setempat.
Namun, mulai 1 Agustus, untuk mendapatkan rekomendasi perawat lokal dan akses ke sumber daya layanan jangka panjang, kasus berat hanya membutuhkan satu hari, sedangkan yang umum perlu tujuh hari, tambahnya.
Sementara itu, pasien yang hanya melampirkan dokumen identitas karena berusia di atas 80 tahun harus mengajukan informasi perekrutan di situs resmi TaiwanJobs milik MOL, dan masa pencarian tenaga kerja di dalam negeri minimumnya tujuh hari.
Namun, Su mengatakan bahwa akan ada perluasan pasien yang memenuhi syarat hingga mencakup penderita kanker stadium IV tanpa batasan usia, mereka yang lumpuh total, dan warga yang dalam setahun terakhir pernah mempekerjakan perawat.
Su menambahkan bahwa pasien berat akan diprioritaskan dalam merekrut perawat migran yang sudah berada di Taiwan. Mereka juga diperbolehkan merekrut tenaga kerja asing dari sektor lain menjadi perawat, dengan hanya perlu menyelesaikan 20 jam pelatihan tambahan, tambahnya.
Su menjelaskan bahwa pemerintah telah berusaha keras bernegosiasi dengan keempat negara asal pekerja migran untuk meningkatkan kuota dan menjamin kualitas pelatihan, serta mendukung kebijakan prioritas pasien berat.
Prosedur verifikasi dokumen akan tetap memakan waktu sekitar lima hari, dan kantor perwakilan Taiwan di luar negeri akan memprioritaskan permohonan visa kerja untuk pasien berat, tambahnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Departemen Perawatan Jangka Panjang MOHW, Wu Hsi-wen (吳希文), menjelaskan bahwa selama menunggu perawat migran tiba, masyarakat dapat diarahkan memanfaatkan layanan perawatan jangka panjang.
Wu merinci bahwa masa tunggu ini mencakup periode saat proses pengajuan masih berlangsung, saat perawat belum mulai bekerja, atau jika ia menghilang, pulang kampung, atau telah selesai masa kontraknya.
Dalam situasi ini, pemohon akan diperlakukan seperti kasus perawatan jangka panjang biasa dan bisa menghubungi layanan 1966 untuk pengajuan bantuan, tutur dia.
Bahkan selama masa perpindahan perawat ke majikan baru, warga tetap dapat mengajukan permohonan dengan menyertakan bukti perekrutan lanjutan, lanjut Wu.
Wu menegaskan bahwa untuk mendapatkan layanan perawatan jangka panjang, seseorang tetap harus melalui penilaian kebutuhan perawatan (CMS) guna menentukan kelayakan dan besaran bantuan.
Ia menjelaskan, selama ini jika keluarga penyandang disabilitas mengajukan perawat rumah tangga, mereka juga didorong untuk mengajukan layanan perawatan jangka panjang secara paralel.
Bila yang mengajukan adalah lansia sehat dan tidak memenuhi syarat, permohonan mereka tidak akan dilanjutkan ke tahap evaluasi, namun mereka tetap dapat memanfaatkan sumber daya seperti pos layanan jangka panjang di lingkungan atau titik layanan komunitas, lanjutnya.
Bagi keluarga yang sudah mempekerjakan perawat migran, Wu menjelaskan bahwa karena mereka telah memiliki dukungan perawatan, maka jatah bantuan untuk layanan "perawatan dan layanan profesional" dari sistem perawatan jangka panjang akan dibatasi hingga 30 persen dari kuota penuh.
Namun demikian, pemerintah juga telah merevisi peraturan terkait, dan mulai September akan memperbolehkan mereka untuk menggunakan layanan seperti penitipan dalam batas kuota yang sama, guna mendorong partisipasi dalam layanan komunitas berbasis satu perawat untuk banyak pasien.
(Oleh Tseng Yi-ning, Agoeng Sunarto, Elly Wu, dan Jason Cahyadi)
Selesai/ML
