Oleh Muhammad Irfan dan Jason Cahyadi, reporter staf CNA
Sabtu (26/7) dan 23 Agustus, sejumlah daerah pemilihan di Taiwan akan menggelar pemungutan suara pemakzulan yang menargetkan sejumlah legislator Kuomintang (KMT), menjadi titik kulminasi dari panasnya Yuan Legislatif (Parlemen) dalam setahun terakhir yang telah memicu beberapa aksi turun ke jalan.
Ada 31 legislator KMT, partai oposisi utama Taiwan, dan Wali Kota Hsinchu yang sedang ditangguhkan Ann Kao (高虹安), yang akan dipertaruhkan kursinya pada pemilihan ini. Momentum tersebut dijuluki sebagai "Pemakzulan Massal", seiring menjadi gelombang upaya pencabutan mandat terbesar dalam sejarah Taiwan.
Hasilnya dapat menentukan arah politik domestik Taiwan selama tiga tahun ke depan dan juga memengaruhi kemampuan pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德) utamanya setelah banyak perencanaan Lai yang dipatahkan di Parlemen, yang didominasi gabungan oposisi.
Dasar hukum
Menurut Konstitusi Republik Tiongkok (Taiwan), "Rakyat mempunyai hak untuk memilih, memakzulkan, memprakarsai, dan referendum," dan "Seseorang yang terpilih dapat, sesuai hukum, dimakzulkan konstituennya."
Hal ini diwujudkan dalam sebuah legislasi yang disahkan pada 1980, yang kini dikenal sebagai Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Pejabat Publik, yang menyebutkan, "Pemakzulan pejabat publik akan diputuskan para pemilih di daerah pemilihan tempat mereka dipilih dan melalui pemungutan suara rahasia."
Dasar hukum ini memungkinkan rakyat Taiwan memakzulkan legislator melalui pemungutan suara langsung setelah pengajuan petisi -- sebuah mekanisme yang dimanfaatkan dalam gelombang "Pemakzulan Massal", yang diinisiasi kelompok masyarakat sipil dan didukung partai penguasa, Partai Progresif Demokratik (DPP).
Eksekutif yang buntu
Ada berbagai argumen berbeda yang digunakan setiap orang dalam mendukung pemakzulan ini. Salah satunya adalah bahwa meski memenangkan Pemilihan Presiden pada Januari 2024, rancangan kebijakan yang diajukan eksekutif banyak ditolak Parlemen.
Pasalnya, dari hasil Pemilihan Legislatif pada Januari 2024, dari 113 kursi yang ada, 52 diisi legislator KMT, delapan diduduki Partai Rakyat Taiwan (TPP), dan dua ditempati legislator independen, yang sama-sama cenderung oposan. Sementara itu, DPP hanya memiliki 51 kursi.
Salah satu yang menarik perhatian publik adalah saat oposisi mayoritas membekukan hingga memotong anggaran 2025 yang dicanangkan pemerintah dan dianggap berdampak pada banyak program mereka.
Setelah berbulan-bulan perselisihan politik antara partai penguasa dan oposisi, pada 21 Januari disepakati anggaran tahun fiskal 2025 sebesar NT$2,92 triliun (Rp14,308 kuadriliun), setelah pemotongan hampir 7 persen, atau NT$207,5 miliar, dari versi yang diajukan Yuan Eksekutif (Kabinet).
Menanggapi ini, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) mengkritik partai-partai oposisi yang dianggapnya berusaha mengganggu jalannya pemerintahan.
Sementara itu, kelompok pendukung pemakzulan mengklaim hal ini dapat melemahkan pertahanan Taiwan, yang juga dapat menguntungkan Tiongkok.
Dinamika di Parlemen bahkan memicu perkelahian fisik antara legislator KMT dengan DPP pada 20 Desember 2024. Baku hantam ini salah satunya dipicu ketidaksepahaman antara oposisi dan DPP terkait tiga Rancangan Undang Undang (RUU) yang dianggap kontroversial.
RUU itu diajukan KMT, dan, di antaranya, meningkatkan ambang batas untuk memakzulkan pejabat yang dipilih, membatasi kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus, serta merevisi langkah-langkah yang mengatur distribusi pendapatan pemerintah pusat.
Akibat pertarungan fisik dan kebuntuan panjang antara dua partai utama itu, sidang Parlemen hari itu tidak dimulai hingga sekitar satu setengah jam melewati waktu biasanya.
Gerakan "Bluebird"
Di luar pagar Parlemen, publik merespons dengan demonstrasi. Menamakan rangkaian protes ini sebagai "Gerakan Bluebird", massa memprotes tiga amandemen kontroversial yang sedang diproses, di mana pada satu titik mereka bentrok dengan polisi saat mencoba memaksa masuk ke gedung.
Michael Hsiao (蕭新煌), seorang akademisi bidang sosial, dalam sebuah artikel yang terbit di jurnal digital Global Taiwan Institute menilai Gerakan Bluebird ini sebagai aktivisme anak muda Taiwan yang muncul kembali setelah Gerakan Bunga Matahari di 2014.
Tujuannya, menurut Hsiao, melindungi kedaulatan Taiwan dan nilai-nilai demokrasi di tengah situasi politik Taiwan pasca-Pemilu 2024.
Dari hambatan ke ancaman kedaulatan
Setelah dipicu sepak terjang oposisi yang dianggap menghambat jalannya pemerintahan, isu pemakzulan semakin hangat setelah posisi KMT dianggap lunak pada Beijing di tengah meningkatnya ancaman Tiongkok. Hal ini dinilai para pendukung gerakan tersebut sebagai ancaman pada kedaulatan.
Dalam pemberitaan CNA, KMT menolak tuduhan tersebut, dengan berargumen bahwa para legislatornya telah bertindak sesuai dengan Konstitusi dan sedang menjalankan pengawasan sah terhadap cabang eksekutif. Mereka juga menuding DPP hendak menyingkirkan oposisi, yang penting dalam demokrasi.
Sementara itu, pada aksi dukungan pemakzulan pekan lalu, sejumlah massa menilai legislator KMT mendukung mosi-mosi yang menguntungkan Beijing, termasuk usulan mempermudah pasangan dari Tiongkok memperoleh kartu identitas Taiwan, serta langkah yang dianggap dapat melemahkan kemampuan Taiwan mencari dukungan internasional jika terjadi konflik dengan Tiongkok.
Dampak internasional
Peneliti asal Indonesia lulusan Taiwan di University of Western Australia, Ratih Kabinawa kepada CNA mengatakan ia menilai saat ini berhasil atau tidaknya pemilu pemakzulan masih akan berdampak besar pada politik domestik ketimbang internasional Taiwan.
Menurutnya, jika pemakzulan berhasil pun masih diperlukan pemilihan ulang dan KMT masih memiliki peluang untuk menang dan kembali menguasai Parlemen.
Namun, kata Ratih, melihat komposisi pembuat kebijakan adalah mereka yang kerap menyuarakan kedekatan dengan Tiongkok, Beijing mungkin akan memberi respons pada hasil pemakzulan, entah dengan latihan militer yang meningkat jika hal tersebut berhasil dan KMT mengalami kekalahan dalam pemilihan ulang.
"Tetapi saat ini terlepas ada pemakzulan atau tidak, Beijing sudah sering meningkatkan aktivitas militernya sejak Lai jadi presiden. Jadi nampaknya (dampak pemakzulan) akan lebih berdampak pada politik domestik (Taiwan)," kata Ratih.
Sementara itu, menurutnya, jika pemakzulan berhasil, anggaran pertahanan yang selama ini buntu di Parlemen dapat diloloskan, "Dan ini akan berdampak pada hubungan dagang persenjataan Taiwan dengan negara-negara pemasok seperti Amerika Serikat."
Senada dengan Ratih, Aswin Lin, doktor asal Indonesia lulusan Program Doktoral Asia-Pasifik National Chengchi University, mengatakan kepada CNA bahwa pemakzulan tidak otomatis mengganti partai yang mendominasi Parlemen seiring pemilihan akan kembali dilakukan.
Ia pun menekankan bahwa pemakzulan merupakan wujud ekspresi dari demokrasi, namun perlu dicatat bahwa karena para politisi baru terpilih kurang dari satu tahun, kinerja mereka belum bisa dinilai secara penuh, seiring setiap kebijakan memiliki pro dan kontra yang harus dipertimbangkan dengan matang.
"Pemakzulan juga mencerminkan terbelahnya elite dan masyarakat," ujarnya, mencatat bahwa sementara terdapat ancaman tarif impor Amerika Serikat (AS) dan peningkatan aktivitas militer Tiongkok Daratan yang "Menuntut atensi lebih, namun energi dan biaya dibuang untuk proses pemakzulan ini."
Selain itu, Aswin menekankan bahwa tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Beijing dengan pemotongan anggaran yang dilakukan Parlemen, "Meskipun Tiongkok Daratan tetap ancaman geopolitik terbesar."
Ia juga menggarisbawahi kemungkinan amandemen Konstitusi -- yang hingga kini menyatakan Taiwan bagian dari Republik Tiongkok -- hingga manuver Lai -- yang cenderung mendukung kemerdekaan Taiwan -- yang dapat membuat Beijing meradang, dan semakin memperpanas situasi geopolitik jika tidak direm Parlemen.
Selesai/ML
