Oleh Alison Hsiao dan Antonius Agoeng Sunarto, reporter dan penulis staf CNA
Pemerintah harus berperan aktif dalam ekspansi internasional perusahaan kecil dan menengah (UKM) Taiwan, mungkin melalui “Zona khusus luar negeri,” kata Menteri Urusan Ekonomi Kuo Jyh-huei (郭智輝).
“Perusahaan Taiwan dulunya mencari pelanggan luar negeri dengan sendiri, seperti yang biasa kita katakan bahwa bos UKM Taiwan berangkat ke luar negeri hanya dengan sebuah tas kerja di tangan [dan membawa pulang pesanan],” kata Kuo, mantan ketua pemasok bahan baku dan peralatan semikonduktor Topco Group, kepada CNA dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
Sekarang, bagaimanapun, para UKM membutuhkan pemerintah sebagai perantara dan kekuatan integrasi, kata Kuo.
Menteri memvisikan rencana kebijakan pemerintah adalah untuk berkembang dari mendukung perusahaan rantai pasokan Taiwan di industri semikonduktor, yang banyak di antaranya adalah para UKM, pergi ke luar negeri bersama dengan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) atau perusahaan raksasa lainnya, meluas mencakup para UKM di berbagai industri Taiwan.
'Zona khusus luar negeri'
Untuk mengatasi ini, Kuo mengatakan dia membayangkan suatu pengaturan khusus yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UKM Taiwan yang tidak memiliki jenis sumber daya dan kekuatan daya tawar sekuat dengan raksasa industri seperti TSMC dan GlobalWafers Co., namun tetap bisa mendapatkan pijakan di luar negeri.
Model taman sains adalah salah satu pendekatan yang mungkin untuk apa yang disebut Kuo “Zona khusus luar negeri (境外關內),” di mana perusahaan Taiwan akan diberikan perlakuan istimewa.
Konsep dasarnya, katanya, adalah memiliki unit manajemen, yang bisa virtual dibandingkan dengan taman fisik, untuk mengurus semua logistik dan bernegosiasi dengan pemerintah setempat.
Cara lain yang pemerintah bisa bantu adalah melobi pemerintah asing dengan atas nama perusahaan kecil yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sendiri, kata Kuo.
“Taiwan secara keseluruhan – bersama dengan perusahaan besar – memiliki terlalu sedikit lobi di Washington,” kata Kuo, mencatat bahwa Samsung Electronics sendiri memiliki sekitar 300 lobi yang ditempatkan di dalam Beltway.
Sogo shosha
Kuo juga menyarankan untuk mendirikan perusahaan perdagangan umum yang mirip dengan model “sogo shosha” di Jepang.
“Akhirnya tujuannya adalah untuk mendirikan perusahaan perdagangan umum yang mencakup semua – modalnya bisa 75 persen swasta dan 25 persen publik – untuk mengintegrasikan UKM Taiwan dan mengelompokkannya ke dalam empat perusahaan perdagangan umum anak perusahaan dari berbagai sektor industri,” kata Kuo.
Perusahaan semacam itu akan memiliki kekuatan finansial untuk terlibat dalam aktivitas pendukung bisnis yang luas seperti logistik dan pengumpulan informasi serta menjelajahi peluang internasional, tambah Kuo.
Produk makanan Taiwan, misalnya, juga bisa diproduksi secara lokal, dengan dapur pusat, di negara lain, kata menteri. “Dengan Taiwan sebagai merek, ‘Taiwan corner’ (Pojok Taiwan) bisa dibuat di supermarket.”
Perlistrikan
Aspek lain dari kehidupan ekonomi negara yang membutuhkan bantuan pemerintah adalah listrik, karena komputasi dan aplikasi kecerdasan buatan diatur untuk menjadi lebih umum.
Menurut Kuo, meskipun dengan penghentian operasi terjadwal Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) III Taiwan, namun kekurangan daya tidak akan menjadi isu pada tahun 2030, untuk ini berterimakasih atas roadmap energi pemerintah.
Namun, meskipun dua reaktor dari PLTN III dijadwalkan untuk berhenti beroperasi pada 27 Juli dan Mei mendatang, Kuo mengatakan kementeriannya akan “mengikuti keputusan apa pun yang disahkan oleh parlemen tentang apakah akan terus menggunakan tenaga nuklir dengan memperpanjang [lisensi dari pembangkit III].”
Terlepas dari itu, Kuo mengatakan fokus utama kementeriannya adalah mencegah kekurangan energi.
“The Energy Service Company (Proyek perusahaan layanan energi, ESCO) yang kami dorong sekarang akan dapat menghemat sekitar 1 hingga 1,2 gigawatt pada akhir tahun depan, yang tepatnya adalah daya yang disediakan oleh PLTN III,” kata menteri, merujuk pada mekanisme keuangan yang direncanakan pemerintah untuk membantu UKM menerapkan retrofit dan manajemen efisiensi energi.
Kuo mengatakan bahwa tujuan lain adalah untuk memastikan kemandirian energi.
Batu bara, gas alam, dan bahkan tenaga nuklir bergantung pada impor, Kuo mencatat, menambahkan bahwa kementerian juga menargetkan pengembangan panas bumi dan hidrogen.
Biaya generasi untuk keduanya saat ini cukup tinggi, dengan panas bumi berbiaya sekitar lusinan dolar Taiwan per kilowatt jam dan hidrogen mendekati 20, “tetapi tren menurut makalah penelitian adalah bahwa mereka akan turun cukup banyak mulai 2035,” kata menteri.
Tentang tenaga angin, dia mencatat bahwa kebijakan lokal untuk membangun peternakan angin sedang berakhir.
“Kami telah memiliki kebijakan perlindungan untuk beberapa waktu,” katanya. “Kami harus melindungi industri yang memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat dan memperoleh keunggulan kompetitif global atau melindunginya dari persaingan Tiongkok.”
Karena skenario tersebut tidak berlaku untuk industri tenaga angin Taiwan, mekanisme pasar akan diikuti, tambah Kuo.
Selesai/JC
