Taipei, 22 Juli (CNA) Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan hari Selasa (21/7) mengatakan drone hasil program pengembangan industri kendaraan nirawak berencana digunakan dalam pencarian pekerja migran hilang kontak di pegunungan, sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan publik.
Hal itu dinyatakan MOI menanggapi usulan Fraksi Kuomintang (KMT) di Yuan Legislatif (Parlemen) untuk menghentikan sementara program tersebut, yang didorong Yuan Eksekutif (Kabinet) dengan rencana investasi sebesar NT$44,2 miliar (Rp24,5 triliun) selama periode 2025 hingga 2030.
Anggaran program itu disusun secara berlebihan dan mengalami pembengkakan, kata Fraksi KMT, yang juga mengusulkan agar seluruh bujet yang telah dijatahkan untuk tahun ini dipangkas dan yang baru akan dialokasikan kembali setelah revisi selesai melalui legislasi, menurut laporan media.
Dalam rilis pers pada Selasa malam, MOI mengatakan bahwa drone telah digunakan secara luas dalam berbagai tugas di bawah kewenangan kementerian, seperti penanggulangan bencana dan konservasi wilayah.
Sebagai contoh, ketika debit Sungai Mataian meningkat drastis dan menghanyutkan seorang penanggung jawab proyek konstruksi pada Juni, pencarian udara menggunakan drone yang dilengkapi kamera pencitraan termal dan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan korban diselamatkan tepat waktu, kata MOI.
Pada tahun ini, kata MOI, pihaknya mengalokasikan anggaran NT$185 juta melalui program tersebut untuk membeli 327 unit drone, dengan harapan dapat membangun lapisan perlindungan yang lebih kuat bagi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat serta keamanan dan pelestarian wilayah nasional.
MOI menjelaskan bahwa untuk memperluas pemanfaatan drone dalam berbagai tugas kementerian, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar NT$620 juta selama tiga tahun melalui program pengembangan industri kendaraan nirawak.
Anggaran tersebut, kata MOI, akan digunakan untuk membeli 636 unit drone beserta layanan pendukungnya, yang akan dimanfaatkan dalam tiga bidang utama: penanggulangan bencana dan pemantauan wilayah, pemeliharaan keamanan publik, serta pengembangan kapasitas pelatihan pilot.
Dalam penanggulangan bencana dan pemantauan wilayah, MOI mengatakan bencana besar yang bersifat kompleks semakin rumit untuk ditangani, dan drone dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pemantauan lokasi kebakaran, penyelamatan di perairan, serta operasi pencarian dan penyelamatan di pegunungan.
Penggunaannya memungkinkan petugas memperoleh informasi kondisi bencana dan pencarian korban secara langsung di lokasi, sehingga secara nyata dapat mengurangi risiko cedera maupun kematian bagi petugas pemadam kebakaran di garis depan, kata kementerian.
Terkait pemeliharaan keamanan publik, MOI mengatakan penggunaan drone telah direncanakan untuk membantu pengaturan lalu lintas, pengamanan, penyelidikan dan pencegahan tindak pidana, serta pencarian pekerja migran yang kehilangan kontak di daerah pegunungan.
Juru bicara MOI Hsieh Meng-chuan (謝孟娟) mengatakan kepada CNA bahwa hal ini direncanakan dilakukan dengan memanfaatkan drone untuk menggapai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau personel.
Langkah ini, kata kementerian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas sekaligus mengurangi risiko bagi petugas.
Drone juga dapat digunakan untuk survei pemetaan dan pemantauan taman nasional, lahan basah, serta informasi wilayah nasional guna mendukung konservasi wilayah, membangun sistem informasi spasial nasional, dan memantau secara langsung potensi bencana, kata MOI.
Dalam hal pelatihan pilot drone, MOI menyatakan bahwa pihaknya telah merencanakan pembangunan fasilitas pelatihan di Central Police University serta Pusat Pelatihan dan Manajemen Korps Pengganti Wajib Militer.
Fasilitas tersebut, kata MOI, akan digunakan untuk melatih instruktur inti dan personel korps pengganti wajib militer agar memiliki kemampuan mengoperasikan drone, sehingga dapat mendukung berbagai penerapan teknologi tersebut.
MOI menegaskan drone memungkinkan petugas memperoleh informasi terlebih dahulu, menilai risiko, dan mengambil tindakan yang tepat sebelum memasuki area berbahaya.
Penghentian program terkait secara tiba-tiba akan mengganggu rencana penempatan peralatan dan pelatihan tenaga profesional yang telah disusun, serta berpotensi memaksa petugas di garis depan menjalankan tugas dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, kata MOI, seraya menyerukan dukungan Parlemen.
(Oleh Kao Hua-chien dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
