Taipei, 21 Juli (CNA) Undang-undang pertama Taiwan yang secara khusus mengatur platform pengantaran akan mulai berlaku pada tengah malam Selasa (21/7), memperkenalkan langkah-langkah yang memperkuat perlindungan bagi pekerja pengantaran seperti jaminan upah minimum dan persyaratan transparansi yang lebih besar.
Undang-Undang Perlindungan Hak Pekerja Pengantaran dan Pengelolaan Platform Pengantaran akan berlaku bersamaan dengan peraturan pendukung yang disusun oleh otoritas ketenagakerjaan, ekonomi, transportasi, dan kesehatan, kata Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dalam sebuah pernyataan hari Senin.
Peraturan tersebut dimaksudkan untuk membantu menciptakan "industri pengantaran yang lebih aman, lebih transparan, dan lebih adil," kata MOL, dengan mencatat adanya ketidakseimbangan kekuatan antara platform pengantaran dan pekerja saat ini.
Platform pengantaran memiliki kekuatan pasar yang lebih besar melalui kendali mereka atas penugasan pesanan, teknologi, dan big data, sementara pekerja pengantaran memiliki informasi dan daya tawar yang lebih sedikit serta harus menanggung biaya kendaraan, bahan bakar, dan keselamatan, kata MOL.
Undang-undang baru, yang disahkan oleh Legislatif pada 6 Januari, mewajibkan agar pekerja pengantaran menerima setidaknya NT$45 (Rp24,9 ribu) per pesanan dan tidak kurang dari 1,25 kali upah minimum per jam yang ditetapkan secara hukum, dihitung berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan pesanan.
Jumlah jaminan tersebut akan disesuaikan setiap tahun sejalan dengan kenaikan upah minimum, menurut undang-undang baru tersebut. Saat ini, tarif upah minimum per jam adalah NT$196.
Taiwan memiliki lebih dari 100.000 pekerja pengantaran hingga November lalu, menurut Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰).
Undang-undang tersebut juga mewajibkan platform untuk mengungkapkan informasi tentang penugasan pesanan dan perhitungan upah, menetapkan alasan yang wajar untuk menangguhkan pekerja atau mengakhiri kontrak mereka, serta memperkuat perlindungan asuransi bagi pekerja.
Kekhawatiran atas kenaikan harga
Sementara serikat pekerja pengantaran menyambut baik undang-undang tersebut, layanan pengantaran mengkhawatirkan kemungkinan kenaikan biaya yang akan dibebankan kepada pedagang dan konsumen.
Uber Eats, salah satu dari dua platform pengantaran makanan terkemuka di Taiwan, mengatakan pada bulan April bahwa mereka akan menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada mitra restoran sebesar 2,5 poin persentase dan mitra grosir sebesar 3 poin persentase mulai 21 Juli, dengan alasan perubahan biaya terkait undang-undang tersebut.
Pada awal Juni, perusahaan mengatakan akan terlebih dahulu berupaya meningkatkan efisiensi internal, namun juga akan mempertimbangkan untuk menaikkan biaya bagi konsumen.
Foodpanda, platform terkemuka lainnya, mengatakan pada akhir Mei bahwa mereka sedang meninjau proses internalnya untuk meminimalkan dampak undang-undang tersebut.
Meskipun kenaikan harga secara langsung belum dibahas, perusahaan mengatakan tidak dapat menjamin bahwa harga akan tetap tidak berubah hingga akhir tahun.
MOL mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka akan terus berdialog dengan platform, serikat pekerja pengantaran, dan lembaga terkait setelah undang-undang berlaku untuk mengatasi "perselisihan praktis" dan "masalah implementasi."
