Jakarta, 16 Jan. (CNA) Center for Social Engagement (CSE), National Dong Hwa University (NDHU) bertandang ke Indonesia pada 7-14 Januari 2026 untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI), bagian dari program University Social Responsibility (USR) demi menjadikan Taiwan sebagai negara yang ramah bagi pekerja asing, kata siaran pers yang diterima CNA, Jumat (16/1).
Dalam siaran pers tersebut, mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan hingga November 2025, jumlah pekerja migran di Taiwan mencapai 865,811 orang, dengan mayoritas berasal dari Indonesia atau 332,993 jiwa. Berdasarkan jenis pekerjaannya, 108,228 PMI bekerja di sektor produktif (manufaktur, anak buah kapal, hingga konstruksi) dan 183,820 orang bekerja di sektor kesejahteraan (perawat, pembantu rumah tangga, atau panti jompo).
Direktur CSE, June Ku (顧瑜君), menjelaskan bahwa belajar langsung dari masyarakat Indonesia di akar rumput merupakan langkah awal untuk memperbaiki lingkungan kerja di Taiwan. Selama di Indonesia, delegasi CSE mengunjungi Jakarta, Bandung, Indramayu, dan Cirebon untuk menemui banyak pihak, termasuk para pekerja migran yang sudah kembali, kantor penempatan, pusat pelatihan pekerja migran, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), organisasi non-pemerintah (NGO), hingga Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat.
Saat berinteraksi dengan para mantan PMI, Ku menyoroti bagaimana mereka harus meminjam uang dalam jumlah besar dan terlilit utang agar bisa pergi ke luar negeri. Mereka juga harus menghadapi kondisi kerja yang penuh tekanan serta meninggalkan keluarganya. Oleh sebab itu, dia berharap agar siklus seperti ini bisa dihentikan.
“Yang saya pikirkan adalah bagaimana Taiwan, tentu bersama dengan NGO dan Indonesia, bisa memberikan pelatihan kepada para PMI yang hendak pulang. Misalnya, kalau suaminya di Indonesia punya kebun, maka nanti istrinya diajarkan bagaimana merawat kebun yang benar. Sehingga, saat dia pulang, dia sudah punya modal dan pengetahuan untuk melanjutkan hidupnya,” ujar Ku kepada para pekerja migran yang tergabung dalam komunitas Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Indramayu yang didukung oleh Migrant CARE.
Dialog dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Migrant CARE serta komunitasnya fokus pada dua hal. Pertama. kesejahteraan para PMI di sektor pengasuh (caregivers). Tidak seperti pekerja formal, skema kerja mereka tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alhasil, gaji mereka jauh di bawah standar nasional, tidak punya hari libur reguler, dan ketimpangan kekuasaan dengan para majikannya, demikian dinyatakan siaran pers tersebut.
Kedua, pendampingan terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan. Karena Taiwan tidak mengizinkan para pekerja kerah biru membawa keluarganya, maka anak-anak mereka dibesarkan oleh suami atau nenek-kakeknya. Tak jarang sang anak tumbuh dengan kekuranngan kasih sayang, kata Ku.
Di Indramayu, CSE NDHU juga mengunjungi SMK Negeri 1 Bongas dan menyapa para siswa yang berasal dari keluarga PMI. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa mereka juga bisa pergi ke Taiwan untuk belajar, bukan hanya bekerja.
Adapun dialog dengan LD PBNU membahas ihwal betapa pentingnya agama bagi masyarakat Indonesia. Perkara ini menjadi penting karena masih banyak majikan hingga agensi perekrutan yang melarang para PMI untuk beribadah, mengenakan kerudung, atau bahkan mengonsumsi babi dan makanan non-halal lainnya. LD PBNU menyampaikan, jika hal ini terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah majikan itu sendiri karena mereka akan memiliki PMI yang rentan stres, demikian dinyatakan siaran pers itu.
Diskusi dengan LD PBNU pun menghasilkan solusi praktis. Misalnya, Islam sebenarnya tidak melarang para PMI muslim untuk memasakkan babi untuk majikannya. Islam hanya melarang untuk memakannya. Namun, tidak sedikit PMI yang tidak memahami hal ini, sehingga mereka merasa memasak babi saja sudah mendapat dosa, menurut siaran pers.
Menanggapi berbagai persoalan di atas, Ku menyatakan komitmen CSE NDHU untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memperbaiki rezim ketenagakerjaan Taiwan dan meningkatkan kesejahteraan hidup para PMI.
“Apa yang bisa kami lakukan sebagai universitas yang berbasis di Hualien adalah kami akan memulainya dari komunitas yang ada di Hualien itu sendiri. Kami bisa membantu untuk membangun dialog dan kesepahaman dengan warga Taiwan di Hualien dan warga Indonesia yang ada di sana juga. Saya yakin kalau apa yang dilakukan di Hualien berhasil, pasti akan berhasil juga diterapkan di kota lainnya,” kata Ku.
“Hualien adalah daerah pedesaan dan banyak orang tua, sehingga tak heran kalau banyak PMI juga di sana. Hualien juga memiliki rekam jejak yang sangat inklusif dan terbuka dengan budaya dari luar. Karenanya, saya yakin memulainya dari Hualien adalah langkah yang tepat,” ujar Ku.
Selesai/ML
