Taipei, 9 Mei (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan), Kamis (7/5) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang akan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan penitipan anak dan memperkenalkan sanksi untuk pelanggaran.
Hal ini terjadi menyusul kemarahan masyarakat atas persidangan yang sedang berlangsung di mana dua kakak beradik pengasuh diduga menyiksa seorang anak berusia satu tahun hingga tewas.
Baca juga: Sidang awal kasus kematian balita di Taipei dihadiri ratusan massa
Rancangan undang-undang tersebut, "Undang-Undang Layanan Penitipan Anak" (兒童托育服務法), disahkan dalam rapat Kabinet pada hari yang sama untuk secara khusus mengatur mereka yang dipercayakan merawat balita di bawah usia 2 tahun.
Di bawah RUU ini, hanya pengasuh atau pekerja penitipan anak bersertifikat, atau individu dengan ijazah SMA atau lebih tinggi di bidang penitipan anak, keperawatan, atau bidang terkait yang dapat mengajukan izin untuk menyediakan layanan penitipan anak berbasis rumah, kata Chou Tao-chun (周道君), pejabat senior Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW), dalam jumpa pers Kabinet.
RUU ini akan menghapus kelayakan bagi mereka yang hanya menyelesaikan pelatihan penitipan anak jangka pendek, sehingga memperketat persyaratan bagi penyedia layanan penitipan anak, ujar Chou.
Selain itu, RUU ini mewajibkan penyedia dan fasilitas penitipan anak mengunggah rekaman CCTV ke situs penyimpanan data yang ditunjuk pemerintah daerah, di mana rekaman tersebut harus disimpan hingga 30 hari, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap layanan mereka, katanya.
Menurut Chou, langkah cadangan data di luar lokasi yang diusulkan akan mencegah perilaku tidak jujur oleh layanan penitipan anak dan memastikan pelestarian bukti dalam penyelidikan kasus kekerasan anak oleh penegak hukum atau kejaksaan di masa mendatang.
Berbicara kepada media lokal pada Rabu, Menteri Tanpa Portofolio Chen Shih-chung (陳時中) mengatakan, meskipun ada kekhawatiran privasi atas langkah-langkah tersebut, pemerintah menganggapnya perlu, dengan mengutip kasus-kasus sebelumnya di mana rekaman CCTV yang dapat dijadikan bukti dalam penyelidikan kekerasan anak tidak tersedia.
Chen, yang menjabat sebagai menteri kesehatan dari 2017-2022, menambahkan bahwa RUU ini bertujuan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas bagi layanan penitipan anak, mencegah kekerasan dengan lebih baik, dan memastikan akuntabilitas ketika kasus-kasus yang tidak diinginkan terjadi.
Mengutip Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰), juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) juga mengatakan dalam jumpa pers hari Kamis bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah untuk secara ketat mengawasi penyedia dan fasilitas penitipan anak serta memastikan keselamatan anak-anak yang mereka rawat.
RUU ini juga mencakup sanksi hingga NT$600.000 (Rp327,663 juta) bagi personel penitipan anak yang terbukti menyiksa anak secara fisik atau psikologis.
RUU yang masih menunggu persetujuan legislatif ini diperkenalkan saat dua kakak beradik pengasuh bersertifikat Liu Tsai-hsuan (劉彩萱) dan Liu Juo-lin (劉若琳) sedang diadili atas beberapa tuduhan, termasuk penyiksaan terhadap seorang balita berusia satu tahun yang dijuluki "Kai Kai" (剴剴), yang mengakibatkan kematiannya.
Baca juga: Saksi ungkap perlakuan pengasuh yang aniaya bayi Taiwan hingga tewas
Pengadilan Distrik Taipei dijadwalkan akan mengumumkan putusan atas kasus ini pada 13 Mei.
Selesai/IF
