Taipei, 11 Okt. (CNA) Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) hari Sabtu (10/10) mengajak warga membantu partainya memenangkan pemilihan lokal di Taiwan selatan, sementara Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Huang Kuo-chang (黃國昌) menyerukan kepada Presiden Lai Ching-te (賴清德) untuk mengesahkan undang-undang yang telah disahkan Yuan Legislatif (Parlemen).
Kedua pemimpin partai oposisi tersebut menyampaikan pernyataan mereka secara terpisah pada Hari Nasional.
Berbicara pada upacara pengibaran bendera di komunitas Guomao, Kaohsiung, Cheng menuduh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah meningkatkan ketegangan lintas selat dan merusak demokrasi Taiwan.
Ia mengajak para pemilih untuk mendukung kandidat KMT di Kaohsiung, Tainan, dan Kabupaten Pingtung pada pemilihan lokal 28 November.
Cheng mengatakan perdamaian di Selat Taiwan sangat penting untuk menjaga demokrasi, kebebasan, dan kemakmuran Taiwan, dengan berargumen bahwa dialog dan kontak dapat mengurangi risiko konflik dan memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati manfaat perdamaian.
Ia juga mengkritik kebijakan energi pemerintah DPP dan menyerukan dimulainya kembali pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, seharusnya menguntungkan industri manufaktur lama, jasa, pertanian, dan perikanan, dan tidak hanya terkonsentrasi di sektor teknologi tinggi.
Sejumlah tokoh KMT, termasuk Calon Wali Kota Kaohsiung Ko Chih-en (柯志恩), Calon Wali Kota Tainan Hsieh Lung-chieh (謝龍介), Calon Bupati Pingtung Su Ching-chuan (蘇清泉), hingga mantan Ketua Parlemen Wang Jin-pyng (王金平) menghadiri acara tersebut.
Di Taipei, Huang berbicara sebelum menghadiri perayaan Hari Nasional bersama delapan legislator TPP.
Ia mengatakan cabang eksekutif tidak memiliki hak untuk menolak mengesahkan, atau secara resmi memberlakukan, undang-undang yang telah lolos pembacaan ketiga dan terakhir di Parlemen, atau menolak untuk melaksanakannya.
Huang menanggapi seruan Lai kepada para legislator untuk segera meninjau dan mengesahkan anggaran pemerintah pusat tahun 2027 dan anggaran tambahan untuk tahun ini.
Parlemen -- yang didominasi KMT dan TPP selaku oposisi -- belum memulai peninjauan komite atas anggaran-anggaran tersebut, kata Huang, sambil menuduh Lai menciptakan kesan menyesatkan bahwa para legislator sengaja menunda pengesahannya.
TPP akan mendukung anggaran yang menguntungkan masyarakat, tetapi tidak akan menoleransi korupsi atau pemborosan, ujarnya.
Huang juga mendesak Lai untuk menepati janji kampanyenya membangun 130.000 unit rumah sosial dan menangani biaya perumahan yang tinggi, kenaikan biaya hidup, serta ketimpangan kekayaan.
Lai sebelumnya menolak mengesahkan beberapa rancangan undang-undang yang telah disahkan dengan dorongan partai-partai oposisi.
Yuan Eksekutif mengatakan rancangan-rancangan undang-undang tersebut dapat membebani keuangan pemerintah pusat, menguntungkan kelompok tertentu, atau memberikan dasar hukum bagi pemerintah, partai politik, atau militer untuk berinvestasi di media swasta, yang berpotensi memengaruhi operasional mereka.
Dalam salah satu kasus yang paling menonjol, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) tahun lalu menolak menandatangani undang-undang yang akan meningkatkan porsi pendapatan pajak yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, setelah meragukan konstitusionalitasnya.
Selesai/
