Taipei, 29 Mei (CNA) Pemerintah Taiwan pada hari Kamis (28/5) menolak untuk menetapkan kerangka waktu atau target untuk serangkaian langkah yang diumumkan sehari sebelumnya oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德) guna membalikkan penurunan angka kelahiran di negara tersebut, dengan mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan ditinjau "secara berkala."
Lai pada hari Rabu mengumumkan serangkaian usulan yang bertujuan meningkatkan angka kelahiran Taiwan, termasuk subsidi bulanan NT$5.000 (Rp2,8 juta) untuk anak-anak berusia 17 tahun ke bawah, subsidi bagi orang yang menjalani perawatan reproduksi berbantu, dan pemotongan suku bunga pinjaman mahasiswa sebesar 1 persen, serta penundaan tenggat waktu pembayaran selama satu tahun.
Paket kebijakan ini diperkirakan menelan biaya NT$380 miliar per tahun, kira-kira setara dengan 1 persen dari PDB Taiwan, kata Lai, seraya menambahkan bahwa Korea Selatan telah menghabiskan porsi PDB yang serupa untuk upaya meningkatkan angka kelahiran mereka.
Statistik yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa angka kelahiran Taiwan turun menjadi 0,69 tahun lalu, salah satu yang terendah di dunia.
Namun, dalam konferensi pers mingguan Kabinet hari Kamis, Menteri Dewan Pengembangan Nasional Yeh Chun-hsien (葉俊顯) menolak untuk menetapkan jadwal atau target, dengan mengatakan bahwa hasil dari kebijakan populasi bergantung pada kemauan masyarakat untuk membangun keluarga dan oleh karena itu sulit untuk diprediksi.
"Kami tidak dapat langsung memberi tahu Anda berapa banyak anak yang akan lahir tahun depan atau lima tahun dari sekarang," kata Yeh.
Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengirimkan "sinyal" kepada generasi muda bahwa pemerintah akan memberikan dukungan kuat jika mereka memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, tambahnya.
Sebuah gugus tugas setingkat Kabinet yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut akan meninjau efektivitasnya secara berkala, kata Yeh, seraya menambahkan bahwa kebijakan yang efektif akan diperluas, sementara yang kurang efektif akan disesuaikan.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) telah menginstruksikan lembaga terkait untuk mengalokasikan dana bagi kebijakan yang diusulkan dalam anggaran umum untuk tahun fiskal 2027, menurut juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝).
Ketika ditanya tentang sumber pendanaan, Chen Shu-ping (陳淑萍), seorang pejabat dari Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik, mengatakan bahwa peningkatan pendapatan pajak akibat kinerja ekonomi Taiwan yang kuat akan cukup untuk mendanai kebijakan yang diusulkan.
Taiwan mencatat pertumbuhan PDB sebesar 8,68 persen pada tahun 2025, dan pertumbuhan tersebut diperkirakan akan berlanjut tahun ini, kata Chen, mengutip pertumbuhan PDB sebesar 13,69 persen yang tercatat pada kuartal pertama.
