Taipei, 10 Apr. (CNA) Perdamaian tidak dapat dicapai dengan berkompromi dengan rezim otoriter, kata Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Jumat (10/4), memperingatkan bahwa melakukan hal tersebut akan melemahkan kedaulatan dan demokrasi Taiwan.
Lai menyampaikan komentar tersebut di halaman Facebook-nya menjelang pertemuan yang direncanakan di Beijing pada hari yang sama antara Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平).
Meskipun ia tidak secara spesifik menyebutkan pertemuan tersebut dalam unggahannya, ia secara tidak langsung memperingatkan terhadap kebijakan rekonsiliasi dengan Tiongkok.
Taiwan "memiliki cita-cita tentang perdamaian, tetapi bukan ilusi yang tidak realistis," kata Lai, seraya menambahkan bahwa sejarah menunjukkan bahwa berkompromi dengan rezim otoriter datang dengan mengorbankan kedaulatan dan demokrasi serta tidak membawa kebebasan atau perdamaian.
• Ketua KMT serukan perdamaian sebagai 'hadiah terbesar' saat kunjungan ke Shanghai
Lai juga mencatat bahwa hari Jumat menandai peringatan ke-47 Undang-Undang Hubungan Taiwan (TRA), dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut, bersama dengan Enam Jaminan, mencerminkan nilai-nilai bersama demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia serta telah menjadi pilar utama stabilitas Indo-Pasifik.
Saat ini, 47 tahun setelah diberlakukannya TRA, Taiwan secara luas diakui sebagai "mercusuar demokrasi" dengan masyarakat yang bebas dan beragam, menempati peringkat teratas di Asia dalam berbagai indikator, kata Lai.
Dukungan Amerika Serikat terhadap keamanan dan kesejahteraan Taiwan juga telah menjadi konsensus bipartisan di Washington, kata Lai, yang menegaskan bahwa dunia memahami bahwa membela Taiwan berarti membela kebebasan dan demokrasi.
Lai juga menggunakan unggahan tersebut untuk kembali mendorong rancangan anggaran tambahan guna mendukung pembelian dan pengembangan peralatan militer Taiwan.
Ia mengatakan bahwa mengingat aktivitas abu-abu dan ancaman militer Tiongkok yang terus-menerus di sekitar Taiwan yang secara serius merusak perdamaian dan stabilitas regional, Taiwan harus menunjukkan tekadnya untuk membela diri demi mendapatkan dukungan dari para mitra.
Perdamaian harus didukung oleh kekuatan, yang berasal dari investasi jangka panjang dan stabil di bidang militer, tegasnya.
Mengutip usulan anggaran pertahanan tambahan Kabinet sebesar NT$1,25 triliun (Rp673,09 triliun) untuk akuisisi senjata selama delapan tahun ke depan, ia menyalahkan partai oposisi karena menghambat rencana tersebut di Yuan Legislatif Taiwan.
Lai mengatakan tindakan seperti itu akan melemahkan kemampuan pertahanan Taiwan dan juga dapat merusak kepercayaan internasional terhadap tekadnya.
Dua partai oposisi dengan kaukus legislatif telah mengusulkan anggaran tambahan antara NT$380 miliar dan NT$400 miliar untuk menutupi paket senjata yang telah disetujui untuk dijual oleh AS ke Taiwan senilai US$11,1 miliar (Rp189,97 triliun).
KMT yang dipimpin Cheng juga berjanji akan membiayai paket senjata tambahan apa pun yang disetujui oleh pemerintah AS di masa depan.
Selesai/IF
