Taipei, 23 Mar. (CNA) Meninjau kemungkinan pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sejalan dengan dorongan berkelanjutan Taiwan untuk energi terbarukan, kata Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Minggu (22/3) dalam membela perubahan kebijakan pemerintahannya terkait penggunaan tenaga nuklir.
Berbicara kepada wartawan, Lai mengatakan pemerintah akan terus mengembangkan energi hijau -- termasuk angin, surya, tenaga air kecil, dan hidrogen -- bersamaan dengan penilaian apa pun terkait pengaktifan kembali tenaga nuklir.
"Kedua pendekatan ini dapat berjalan bersama tanpa kontradiksi atau konflik," ucapnya.
Menentang tenaga nuklir telah lama menjadi prinsip utama Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Lai.
Mantan Presiden Chen Shui-bian (陳水扁) dari DPP mencoba menghentikan pembangunan PLTN keempat segera setelah ia berkuasa pada tahun 2000 dan kemudian mendorong amandemen Undang-Undang Dasar Lingkungan pada 2002 yang menyerukan penyusunan rencana untuk "secara bertahap mencapai tujuan tanah air bebas nuklir".
Mantan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) kemudian sepenuhnya mengadopsi tujuan "tanah air bebas nuklir" pada 2025 selama kampanye presidennya yang gagal pada 2012 dan menetapkannya ke dalam undang-undang setelah memenangkan kursi kepresidenan pada 2016.
Menanggapi pertanyaan apakah langkah tersebut bertentangan dengan kebijakan "tanah air bebas nuklir" yang telah lama dipegang, Lai mengatakan tujuan tersebut sebenarnya telah tercapai setelah reaktor kedua di PLTN No. 3 ditutup pada Mei 2025.
Lai berpendapat bahwa energi terbarukan telah menggantikan hilangnya PLTN di bawah inisiatif energi hijau Tsai, membantu menjaga pasokan listrik tetap stabil, tetapi strategi energi Taiwan kini perlu dievaluasi kembali.
Beberapa faktor, seperti perkiraan peningkatan permintaan listrik yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kecerdasan buatan (AI) serta standar rendah karbon dan pergeseran geopolitik, harus diperhitungkan untuk memastikan pasokan listrik yang memadai, tangguh, dan rendah karbon, kata Lai.
Beberapa anggota DPP berpendapat bahwa langkah tersebut dipicu pengesahan amandemen Undang-Undang Regulasi Fasilitas Reaktor Nuklir oleh Yuan Legislatif yang dikuasai oposisi, yang memungkinkan operator PLTN mengajukan izin 20 tahun untuk memperpanjang masa operasional fasilitas mereka.
Lai mengatakan bahwa berdasarkan amandemen tersebut, perusahaan milik negara Taiwan Power Co. sedang mempersiapkan untuk mengajukan rencana pengaktifan kembali untuk PLTN No. 2 dan No. 3 ke Komisi Keselamatan Nuklir pada akhir Maret.
Setiap pengaktifan kembali akan bergantung pada keselamatan nuklir, solusi pengelolaan limbah, dan konsensus publik, katanya.
Beberapa kelompok lingkungan yang telah lama mendukung visi tersebut terkejut dan marah dengan potensi perubahan kembali ke tenaga nuklir.
Tsui Shu-hsin (崔愫欣), sekretaris jenderal Green Citizens' Action Alliance dan advokat antinuklir senior, mengatakan Lai tidak hanya mengorbankan martabat kepresidenan tetapi juga tampaknya telah melupakan perannya sebagai ketua partai.
"Presiden mungkin bisa menjelaskan dirinya kepada teman-teman bisnisnya, tapi bagaimana dia akan menjawab kepada para pendukungnya?" katanya.
Partai oposisi Kuomintang (KMT) mengatakan posisi Lai sejalan dengan sikap energi KMT yang telah lama dipegang, tetapi mengkritik pemerintah karena inkonsistensi, dengan bertanya: "Jadi mengaktifkan kembali tenaga nuklir tidak lagi dianggap sebagai tenaga nuklir? Apa nama pembangkit yang diaktifkan kembali itu?"
KMT mendesak Lai untuk "Secara jujur mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik," dengan berargumen bahwa kebijakan antinuklir di masa lalu telah menyebabkan keputusan energi yang mahal dan tidak efisien.
Sementara itu, Ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP) Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan dalam konferensi pers bahwa keputusan untuk mengejar pengaktifan kembali tenaga nuklir adalah "benar dan perlu," tetapi meminta Lai, dalam kapasitasnya sebagai ketua DPP, untuk secara resmi meminta maaf atas posisi kebijakan masa lalu dan serangan politik selama debat mengenai legislasi nuklir.
Huang sendiri telah mengambil posisi berbeda terkait kebijakan tenaga nuklir dalam beberapa tahun terakhir, menentang referendum pada 2018 yang mendukung penghapusan kebijakan tanah air bebas nuklir, sementara mendukung referendum pada Agustus 2025 yang mendukung pengaktifan kembali pembangkit nuklir ketiga.
Selesai/JC
