Taipei, 22 Mar. (CNA) Pejabat lokal dan warga di Kabupaten Pingtung hari Sabtu (21/3) menyerukan penerapan langkah-langkah keselamatan yang komprehensif sebelum adanya rencana pengoperasian kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Maanshan yang telah dinonaktifkan.
Bupati Pingtung, Chou Chun-mi (周春米), mengatakan bahwa prioritas pemerintah haruslah "keselamatan, keselamatan, dan sekali lagi keselamatan" jika pembangkit di Kelurahan Hengchun yang juga dikenal sebagai PLTN No. 3 Taiwan itu akan diaktifkan kembali.
Ia mencatat bahwa Taiwan Power Co. (Taipower) sedang melakukan inspeksi dan peninjauan sesuai amandemen Undang-Undang Regulasi Fasilitas Reaktor Nuklir, tetapi tidak menyarankan langkah lain yang dapat meningkatkan keselamatan PLTN jika dioperasikan kembali.
Seruannya muncul setelah Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Sabtu mengatakan proses untuk mengaktifkan kembali dua PLTN yang telah dinonaktifkan, dengan tujuan memenuhi permintaan listrik yang meningkat akibat sektor kecerdasan buatan (AI), telah dimulai.
Lai mengatakan Taipower telah memulai prosedur persiapan dan akan mengajukan rencana pengaktifan kembali ke Komisi Keselamatan Nuklir pada akhir Maret.
PLTN Maanshan, yang terletak di dekat kota resor Kenting, mulai beroperasi pada Juli 1984. Ketika reaktor keduanya dinonaktifkan pada Mei 2025, pembangkit ini menjadi yang terakhir dari tiga PLTN aktif di Taiwan yang ditutup setelah 40 tahun beroperasi.
Chou tidak menolak pengoperasian pembangkit Maanshan setelah ia menjabat sebagai bupati pada Desember 2022, tetapi ia menentang referendum pada Agustus 2025 untuk mengaktifkan kembali PLTN yang telah dinonaktifkan tersebut.
Pendapat masyarakat lokal di Hengchun terbelah mengenai isu ini.
Lurah Hengchun, You Shi-jing (尤史經), mengatakan kepada CNA bahwa ia mendukung pengaktifan kembali, dengan mengutip referendum Agustus 2025 di mana lebih banyak warga memilih mendukung daripada menolak, dan mengatakan langkah tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian lokal.
Dalam referendum nasional, pemilih mendukung pengaktifan kembali pembangkit listrik dengan selisih 74,2 persen berbanding 25,8 persen, tetapi jumlah suara "ya" (4.341.432) tidak mencapai ambang batas 5.000.523 (25 persen dari pemilih yang memenuhi syarat) yang dibutuhkan agar inisiatif tersebut lolos.
Di Hengchun, langkah tersebut didukung dengan selisih 60,7 persen berbanding 39,3 persen, tetapi total partisipasi hanya 27,3 persen, dengan hanya 6.830 dari 24.992 pemilih yang memenuhi syarat di kelurahan tersebut yang memberikan suara.
Seorang warga bermarga Chang (張) mengatakan kepada CNA bahwa mengingat tingkat partisipasi yang rendah, ia percaya dukungan tersebut mungkin dipengaruhi keberadaan pekerja PLTN di komunitas sekitar.
Chang mengatakan bahwa setiap pengaktifan kembali harus disertai dengan transparansi penuh dan langkah pendukung yang memadai, dan ia menyuarakan kekhawatiran terkait kesiapsiagaan darurat.
Tidak semua warga berpartisipasi dalam simulasi keselamatan nuklir yang diadakan pada September 2025, katanya, dan ia berpendapat bahwa jika terjadi insiden, keselamatan tidak hanya warga lokal, tetapi juga wisatawan yang tidak mengenal daerah tersebut perlu dipertimbangkan.
Juga pada Sabtu, National Anti-Nuclear Action Platform kembali menegaskan penolakannya terhadap pengaktifan kembali pembangkit nuklir, dengan alasan masalah yang belum terselesaikan termasuk pembuangan limbah nuklir, kekhawatiran keselamatan, dan kurangnya konsensus publik.
Kelompok tersebut juga mempertanyakan apakah tekanan politik dapat mempercepat proses peninjauan.
Pernyataan Lai dikeluarkan di tengah perang di Timur Tengah yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan energi dan ketersediaan listrik di Taiwan.
Partai Progresif Demokratik (DPP), yang memerintah sejak 2016, memutuskan untuk menyingkirkan tenaga nuklir pada 2025 demi mewujudkan visi "tanah air bebas nuklir" daripada memperpanjang masa pakai pembangkit-pembangkit tersebut.
Namun, meningkatnya dukungan terhadap tenaga nuklir dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong sebagian anggota DPP, termasuk Lai, untuk mengadopsi sikap yang lebih fleksibel terhadap isu ini.
Selesai/JC
