Taipei, 2 Feb. (CNA) Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC) hari Minggu (1/2) mengesahkan enam orang untuk mengisi kursi Yuan Legislatif (Parlemen) yang kosong untuk Partai Rakyat Taiwan (TPP), termasuk Li Zhenxiu (李貞秀), seorang kelahiran Tiongkok yang dinaturalisasi menjadi warga Taiwan.
TPP, partai oposisi Parlemen, memiliki "klausul dua tahun", di mana beberapa legislator yang terpilih dari suara partainya diwajibkan mengundurkan diri di tengah masa jabatan mereka untuk memberikan kesempatan kepada kandidat lain dalam daftar partai untuk menggantikan mereka.
Li termasuk di antara enam orang yang disahkan CEC untuk mengambil alih kursi proporsional TPP setelah Lin Kuo-chen (林國成), Lin Yi-chun (林憶君), Chang Chi-kai (張啓楷), Mai Yu-chen (麥玉珍), Huang Shan-shan (黃珊珊), dan Ketua Partai Huang Kuo-chang (黃國昌) mengundurkan diri hari Minggu.
Masa jabatan Li dan lima orang lainnya -- Hung Yu-hsiang (洪毓祥), Tsai Chun-chou (蔡春綢), Wang An-hsiang (王安祥), Chiu Hui-ju (邱慧洳), dan Chen Ching-lung (陳清龍) -- akan berlangsung hingga akhir masa jabatan Parlemen ke-11 pada 31 Januari 2028.
Keterlibatan Li menarik perhatian publik dan muncul pertanyaan apakah ia telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Taiwan.
Bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda, undang-undang mewajibkan pelepasan kewarganegaraan lain dan penyerahan bukti dalam waktu satu tahun setelah menjabat.
Meskipun Undang-Undang Kewarganegaraan Tiongkok mengizinkan individu untuk mengajukan pelepasan kewarganegaraan dalam kondisi tertentu, seperti memperoleh kewarganegaraan lain, masih belum jelas bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan dalam kasus seperti Li, karena RRT tidak mengakui Republik Tiongkok (ROC) sebagai negara asing berdaulat.
Hingga berita ini diturunkan, Li belum memberikan komentar publik terkait status prosedur administratif yang bersangkutan.
CEC menyatakan bahwa urusan yang harus ditangani kandidat terpilih berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan undang-undang terkait lainnya berada di luar yurisdiksi komisi dan menolak memberikan komentar lebih lanjut.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa legislator yang tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan harus menyelesaikan prosedur yang diwajibkan dalam jangka waktu yang ditentukan secara hukum atau akan diberhentikan sesuai hukum.
Huang Kuo-chang mengatakan pada Jumat bahwa partai akan menangani masalah tersebut sesuai hukum yang berlaku, seraya menambahkan bahwa interpretasi hukum harus mengikuti proses kelembagaan yang telah ditetapkan dalam sistem demokrasi Taiwan.
Selesai/IF
