Taipei, 17 Sep. (CNA) Legislator Kuomintang (KMT), partai oposisi utama Taiwan, Rabu (17/9) mengusulkan perubahan Konstitusi dan hukum untuk menciptakan sistem mayoritas mutlak dua putaran dalam pemilihan presiden untuk pemilu 2028.
Legislator KMT Lo Chih-chiang (羅智強), mengatakan dalam konferensi pers di Yuan Legislatif (Parlemen) bahwa ia, bersama rekan sefraksinya Yeh Yuan-chih (葉元之), Weng Hsiao-ling (翁曉玲), dan Wu Tsung-hsien (吳宗憲), akan mengajukan rancangan amandemen Konstitusi dan hukum pada sesi legislatif yang baru.
"Usulan ini terdiri dari dua bagian: yang pertama adalah mengamandemen Konstitusi untuk mengubah sistem pemilihan presiden menjadi sistem dua putaran dengan mayoritas absolut; yang kedua adalah merevisi undang-undang pemilu untuk mengatasi kesulitan presiden minoritas," kata Lo.
Lo merujuk pada situasi di mana satu partai menguasai kursi presiden tetapi tidak memiliki mayoritas di legislatif nasional.
Situasi seperti ini telah terjadi di Taiwan sejak pemilihan umum 2024 di bawah pemerintahan Presiden Lai Ching-te (賴清德) dari Partai Progresif Demokratik (DPP).
Saat itu, Lai memenangkan pemilihan presiden yang diikuti tiga pasangan calon dengan meraih 40,05 persen suara, namun DPP hanya berhasil menduduki 51 dari 113 kursi Parlemen.
Lo mengatakan bahwa pemungutan suara presiden dua putaran akan memungkinkan pemilih pada putaran pertama untuk "Mendukung kandidat favorit mereka tanpa khawatir" bahwa pemungutan suara strategis dapat "Membiarkan kandidat yang paling tidak disukai menang."
Lo mengkritik sistem mayoritas relatif saat ini sebagai sistem yang mendorong kandidat untuk memecah kubu lawan dan memanipulasi pemungutan suara strategis, sehingga pemilih takut mendukung kandidat favorit mereka, yang menyebabkan "Suasana pemilu yang sangat negatif."
Ia mengatakan bahwa perubahan ini dapat memperbaiki suasana pemilu dan akan memperkuat legitimasi presiden.
Ia mengatakan sebagian besar legislator KMT mendukung reformasi ini, seraya menambahkan bahwa ia telah bertukar pandangan secara pribadi dengan legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP), sesama partai oposisi, dan akan terus berupaya membangun konsensus.
Weng mengatakan bahwa "Lebih dari 70 persen dari lebih dari 40 negara dengan pemilihan presiden langsung menerapkan sistem dua putaran."
Sebaliknya, sistem saat ini di Taiwan memungkinkan seorang presiden menang "Tanpa memperoleh lebih dari setengah suara," kata Weng.
Wu mengatakan bahwa meskipun pemungutan suara presiden dua putaran dapat meningkatkan biaya pemilu, hal itu ia sebut layak dari sudut pandang legitimasi demokratis dan stabilitas politik.
Yeh mengatakan bahwa reformasi ini akan mendorong kandidat presiden untuk "Bergerak ke tengah, berkompromi dan moderat," serta membantu Taiwan "Menghindari konfrontasi dan perpecahan yang terus-menerus dan bergerak menuju harmoni dan persatuan."
Selesai/ja
